1968-01-11 Jenderal Soeharto Instruksikan Tindakan Tegas Penyelewengan Impor

Jenderal Soeharto Instruksikan Tindakan Tegas Penyelewengan Impor [1]

KAMIS, 11 JANUARI 1968 Pejabat Presiden Jenderal Soeharto selesai sidang kabinet terbatas menyatakan bahwa perkembangan keadaan ekonomi yang tidak menggembirakan akhir-akhir ini disebabkan oleh faktor-faktor non­ ekonomis, antara lain adanya issue-issue sehubungan dengan dikeluarkan­nya uang rupiah seri baru, soal ekspor, soal devisa dan lain-lain. Sementara itu Pejabat Presiden Soeharto telah menginstruksikan Menteri Perdagangan dan Jaksa Agung untuk mengadakan penelitian dan mengambil tindakan tegas terhadap para importir yang melakukan penyelewengan terhadap penyalahgunaan iktikad baik pemerintah dalam penyaluran Bukti Ekspor (BE).

Sasaran operasi pertanian untuk tahun 1968 adalah mencapai stabilisasi nasional yang lebih mantap dengan cara:

  1. Memperbaiki aparatur produksi departemen;
  2. Menambah dan memperlancar kebutuhan pembiayaan produksi;
  3. Memperluas kerja­sama dengan modal swasta nasional dan modal asing;
  4. Mencapai target-target produksi tahun 1968 untuk bidang-bidang pertanian, kehutan­an dan kehewanan;
  5. 5. Mencapai target ekspor 1968;
  6. Mengusaha­kan stabilisasi harga beras dengan stock-piling;
  7. Menyelenggara­kan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi lebih luas dan lebih sempurna dalam bentuk miss/on type approach.

Untuk melaksanakan pola operasi itu diharapkan agar rencana undang-undang pokok pertanian dapat disahkan oleh DPR dalam semester pertama tahun 1968 dan segera diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam wawancara tertulis dengan surat kabar Jepang, Mainichi, Pejabat Presiden menjelaskan bahwa Indonesia bersedia untuk mencari jalan ke arah perdamaian di Vietnam jika Indonesia diminta untuk itu. Tetapi Pejabat Presiden juga mengatakan bahwa saat ini Indonesia tidak mempunyai maksud itu. Mengenai keadaan di dalam negeri Jenderal Soeharto mengatakan bahwa tahun 1968 telah dinyatakan sebagai tahun stabilitas. Menurut Pejabat Presiden, telah menjadi kebijaksanaannya untuk menggunakan kredit, pada sektor-sektor produksi, sementara dalam bidang luar negeri, Indonesia akan mengadakan hubungan persahabatan dengan semua negara. (DTS)

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965 – 27 Maret 1968”, hal 239-240 Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.