Presiden Soeharto Instruksikan Penertiban Penerimaan Negara[1]

JUM’AT, 28 JUNI 1968, Dalam rangka penertiban dan peningkatan penerimaan negara, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk tidak memberikan keringanan, kelonggaran ataupun pembebasan terhadap pembayaran pungutan-pungutan bea masuk atau harga dari barang-barang yang di datangkan dari luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tarif yang berlaku. Juga diinstruksikan agar membatalkan semua keringanan, kelonggaran atau pembebasan yang telah diberikan terhadap barang-barang yang sekarang ini belum sampai di daerah Indoensia. Instruksi tersebut dimuat dalam Inpres No. 21/1968 yang mulai berlaku mulai hari ini (AFR)