Presiden Soeharto Mengharapkan Pemilu Terselenggara “Bebas Tanpa Paksaan”[1]
JUM’AT, 02 Juli 1971. Menyambut pemilihan umum yang akan berlangsung besok, Presiden mengatakan bahwa pemilihan umum ini adalah kehendak kita semua. Dalam hubungan ini Presiden mengingatkan bahwa UU pemilihan Umum telah disiapkan dalam kurun waktu relatif lama, yaitu tiga tahun. Hal ini hendaknya merupakan pertanda bahwa kita memikirkan dengan penuh kesungguhan dan segala kebijaksanaan untuk melaksanakan pemilihan umum itu pada kondisi dan kebutuhan perjuangan bangsa kita pada tahap dewasa ini.
Menyinggung tentang tujuan pemilihan umum, Presiden mengatakan bahwa pemilihan umum akan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPRD Tingkat II, DPRD Tingkat I, dan DPR; melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat itulah kita sebenarnya menentukan nasib kita sendiri, mengurus rumah tangga sendiri. Semua itu merupakan inti dari demokrasi yang kita anut. Oleh karena itu melaksanakan pemilihan umum berarti juga melaksanakan bagian terpenting daripada demokrasi itu.
Pada akhir pidatonya Jenderal Soeharto mengharapkan agar pemilihan umum dapat berlangsung secara “bebas tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun”. Demikian antara lain dikemukakan Presiden Soeharto dalam amanatnya yang disiarkan secara langsung oleh RRI dan TVRI malam ini. (AFR).
[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973”, hal 343-344. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.