Presiden Soeharto: Awasi Sumber Biaya Pembangunan

 (Perusahaan Negara Harus Menjadi Tauladan Dalam Membayar Pajak)[1]

RABU, 16 April 1975, Bertempat di Istana Merdeka pagi ini, Presiden Soeharto telah membuka rapat kerja unsur-unsur Departemen Keuangan dan Perbankan. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa tugas dan kewajiban aparat keuangan tidak terbatas pada kegiatan yang menggerakkan sumber-sumber keuangan bagi biaya negara dan pembangunan saja, melainkan juga memberikan arah dan mengawasi sumber-sumber biaya itu, sehingga dapat digunakan secara baik dan tepat. Selanjutnya ia mengingatkan bahwa setiap pejabat dan pegawai negeri supaya benar-benar memahami ciri-ciri Repelita II, sebab rencana pembangunan lima tahun ini akan menghadapi berbagai tantangan.

Pada kesempatan itu pula, Presiden meminta perusahaan-perusahaan milik negara supaya menjadikan dirinya tauladan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban kepada negara dalam bentuk pajak dan penyerahan bagian dari keuntungan perusahaan. Hal ini, demikian ditegaskan Presiden, akan membangkitkan kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban anggota masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam hubungan ini ia mengemukakan bahwa dalam jangka panjang, pemerintah akan meningkatkan penerimaan dari pajak langsung, tanpa mengabaikan peranan pajak tidak langsung. (AFR)