Presiden Soeharto Bahas Proklamasi Penggabungan Rakyat Timor Timur[1]
RABU, 3 DESEMBER 1975, Pagi ini Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi. Pertemuan yang berlangsung di Cendana selama satu setengah jam itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Hankam/Pangab Jenderal M Panggabean, Menteri/ Sekretaris Negara Sudharmono, Kepala Bakin Letjen. Yoga Sugama, Kepala Staf Operasi Hankam, Marsdya. Soedarmono, Asisten I Hankam, Mayjen. Benny Murdarti, dan Wakil Kepala Staf Operasi Hankam, Brigjen. Bambang.
Pertemuan membicarakan perkembangan terakhir koloni yang telah ditinggalkan Portugis di Pulau Timor. Pada kesempatan itu Adam Malik melaporkan tentang perjalanannya di daerah perbatasan kita dengan koloni tersebut dan menyerahan suatu penyataan dari partai-partai Timor Portugis kepada Presiden Soeharto. Pemyataan yang ditandatangani oleh partai-partai Apodeti, UDT, Trabalista, dan Kota itu merupakan suatu proklamasi yang menggabungkan wilayah Timor Portugis kedalam wilayah Indonesia.
Presiden Soeharto belum mengambil sesuatu keputusan mengenai pernyataan keempat partai itu. Akan tetapi ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di koloni itu menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia, karena kita menghendaki agar proses dekolonisasi di sana berlangsung secara tertib. (WNR).
[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978”, hal 309 Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003