Presiden Soeharto: Parpol Harus Manunggal Dengan Suka Duka Rakyat

 (Parpol Juga Harus Memiliki Konsep Jalan Keluar Atas Masalah-Masalah Kemasyarakatan)[1]

SENIN, 12 April 1976, Menteri Perhubungan Emil Salim pagi ini menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini telah dibahas usaha-usaha pemerintah untuk menurunkan tarif pelabuhan dalam rangka mendorong ekspor. Kepada Menteri Emil Salim, Presiden memberikan pengarahan agar penurunan tarif pelabuhan itu tidak memberikan dampak negatif terhadap penghasilan buruh, malah sebaliknya harus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Partai Politik dan Golongan Karya bukan hanya mempunyai hak hidup dalam Demokrasi Pancasila, malah merupakan kebutuhan yang mutlak sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat dan sarana pembinaan kesadaran politik rakyat. Demikian dikatakan Presiden Soeharto dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Prof. Usep Ranuwidjaja di hadapan peserta kongres PDI hari ini di Senayan, Jakarta. Sejalan dengan kedudukan sebagai penyalur  aspirasi rakyat itu, maka Presiden mengharapkan agar partai politik dan Golongan Karya dapat manunggal dengan suka duka rakyat, peka terhadap perasan dan keinginan rakyat. Partai Politik dan Golongan Karya juga diharapkannya dapat menunjukkan konsep dan jalan keluar terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Dengan demikian, mereka akan menjadi kuat, karena memperloleh simpati, dukungan dan kepercayaan rakyat. (AFR)