Pangdam Siliwangi: Perubahan Kepemimpinan Nasional Harus Konstitusional[1]
JUM’AT, 23 DESEMBER 1977, Panglima Kodam VI/Siliwangi Mayjen. Himawan Sutanto dalam pertemuan yang diadakan di Aula Kodam VI/ Siliwangi di Bandung menegaskan bahwa ABRI tidak secara apriori akan mempertahankan status quo kepemimpinan nasional, karena usaha-usaha perubahan kearah itu adalah tugas MPR sepenuhnya. Juga dikatakan bahwa usaha-usaha menuju kearah perubahan tidaklah dilarang asalkan melalui saluran konstitusional yang berlaku, yaitu MPR. Dalam rangka ini Panglima juga mengutip pernyataan Presiden Soeharto yang mengatakan bahwa terus atau tidaknya ia menjadi Presiden tergantung dari sidang umum MPR. (WNR)
[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978”, hal 581. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003