Presiden Soeharto Menginstruksikan Agar Pembangunan Irian Jaya dan Timor Timur Memperhatikan Lingkungan dan Keterlibatan Penduduk Setempat [1]

SABTU, 18 FEBRUARI 1989 Presiden Soeharto menginstruksikan agar pembangunan di Timor Timur dan Irian Jaya, selain perlu memperhitungkan dimensi lingkungan, juga harus mempertimbangkan keterlibatan penduduk setempat. Pembangunan itu, demikian Kepala Negara, hendaknya juga memperhatikan aspek adat masyarakat setempat, pengembangan infrastruktur yang bisa membantu pertumbuhan daerah, dan peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, harus dipertimbangkan pula agar kebutuhan konsumi di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana, seperti sayur mayur, ayam dan telur, dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat.

Demikian diungkapkan oleh Menteri Negara KLH, Prof Dr Emil Salim, setelah diterima Presiden di Bina Graha pagi ini.

Sementara itu, kepada Menteri Pertanian Wardoyo, Presiden menginstruksikan untuk melakukan upaya guna mendorong swasta bekerjasama dengan kelompok tani dalam memperluas tanaman kedelai, sebagaimana yang telah dirintis di Lampung. Demikian dikatakan oleh Menteri Wardoyo setelah diterima Kepala Negara pada jam 10.30 pagi ini. Ia menemui Presiden untuk melaporkan tentang perkembangan dan masalah-masalah pertanian.

Kepada Kepala Negara antara lain dilaporkannya bahwa produksi padi tahun ini, berdasarkan ramalan pertama, diperkirakan akan mencapai 43,2 juta ton gabah kering giling, atau 3,01% diatas angka sementara produksi tahun 1988 yang sebesar 41,7 juta ton. Selain itu dilaporkannya pula tentang adanya serangan hama wereng di beberapa daerah, termasuk di jalur pantai utara Pulau Jawa. (DTS)

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, hal 129. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003