Menerima UN Population Award, Presiden Soeharto Paparkan Sukses KB[1]

KAMIS, 8 JUNI 1989 Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-68, sore ini Presiden Soeharto menerima penghargaan tertinggi PBB dibidang kependudukan atau UN Population Award tahun 1989 di markas PBB, New York. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Javier de Cuellar. Dua negarawan lain yang pernah menerima penghargaan yang sama adalah PM Indira Gandhi (1983) dan Presiden Hussain Muhammmad Ershad (1987).

Didalam pidatonya, Ketua Komite UN Population Award, Mario Moya Palencia, mengungkapkan bahwa Presiden Soeharto terpilih menjadi penerima penghargaan tahun ini setelah melalui seleksi ketat. Dikemukakannya bahwa ada 24 calon yang masuk nominasi, tetapi pilihan jatuh kepada Presiden Soeharto. Alasannya ialah karena Presiden Soeharto dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menggalakkan program KB di Indonesia sejak ia menandatangi Deklarasi Para Pemimpin Dunia tentang Kependudukan tahun 1967 bersama 26 Kepala Negara lainnya.

Sementara itu didalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa apa yang dilakukannya dibidang kependudukan selama ini tidak akan ada artinya tanpa partisipasi penduduk Indonesia sendiri. Karena itu dalam kesempatan ini ia menyampaikan rasa hormat yang sangat dalam dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua lapisan, golongan dan generasi bangsa Indonesia. Dikatakannya bahwa sesungguhnya anugerah dan kehormatan ini tertuju kepada mereka semua. Termasuk didalamnya: para ulama, tenaga penyuluh, tenaga kesehatan yang memberi pelayanan, pemuka-pemuka masyarakat, pimpinan organisasi wanita dan pemuda.

Pada kesempatan itu Presiden juga menyingkapkan tentang kunci sukses program KB di Indonesia. Dikatakannya bahwa langkah pertama adalah menggugah kesadaran para pemimpin dan tokoh masyarakat bahwa masalah kependudukan adalah masalah yang sentral dalam pembangunan nasional. Langkah kedua adalah dikembangkannya strategi dasar pelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Berdasarkan strategi ini, maka KB bukanlah semata-mata masalah kuantitatif demografis serta masalah klinis kontrasepsi, tetapi menyangkut usaha untuk mengadakan perombakan tata nilai dan norma. (DTS)

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, hal 175-176. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003