Memimpin Sidang Paripurna, Presiden Soeharto Memaparkan Kebijakan [1]

KAMIS, 28 DESEMBER 1989 Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet paripurna. Dalam sidang yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu, Kepala Negara memaparkan kebijaksanaan dan keputusan-keputusannya yang perlu diketahui oleh para menteri dan pejabat eselon I dalam menghadapi APBN 1990/1991. Sebagaimana diketahui, sidang ini merupakan sidang kabinet paripurna yang terakhir sebelum Presiden menyampaikan RAPBN 1990/1991 kepada DPR pada tanggal 4 Januari mendatang.

Petunjuk-petunjuk yang diberikan Kepala Negara didalam sidang hari ini menyangkut APBN, neraca pembayaran, pengawasan, dan penerangan kepada masyarakat. Menyangkut APBN, petunjuk Kepala Negara meliputi masalah-masalah umum, penerimaan, dan pengeluaran. Dalam masalah umum, Presiden mengatakan bahwa secara bertahap kita harus mulai mengambil langkah kearah pembagian kerja yang lebih jelas antara pemerintah dengan masyarakat.

Pemerintah perlu lebih memusatkan perhatian pada sektor, program serta proyek yang mempunyai nilai strategis, yang dapat mendorong serta melayani berkembangnya kreativitas serta prakarsa masyarakat sendiri, serta terjaminnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Masyarakat yang kita dorong serta kita layani kreativitas serta prakarsanya itu perlu lebih mempersiapkan diri untuk mengambil manfaat yang terbuka dari peluang-peluang yang ada, untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Selanjutnya diarahkan pula oleh Presiden tentang perlunya jajaran pemerintah bekerja secara lebih terpadu untuk menunaikan tugasnya. Dikatakannya bahwa perhatian pokok perlu diberikan pada pembenahan kelembagaan yang diperlukan dalam empat tahun mendatang ini, agar bangsa kita bisa tinggal landas dengan mendayagunakan seluruh potensi nasional yang ada. (DTS)

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, hal 243-244. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003