Sidang Ekuin, Presiden Soeharto Menginstruksikan Agar UU Pajak di Efektifkan  [1]

RABU, 6 FEBRUARI 1991 Pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang dilangsungkan di Bina Graha.

Didalam sidang hari ini Presiden menginstruksikan supaya undang-undang yang berlaku untuk menindak para penunggak pajak dilaksanakan. Yang diinstruksikan untuk ditindak itu adalah orang-orang yang sebenarnya mampu membayar pajak, tetapi tidak mau melunasi pajak mereka.

Disamping itu, dalam sidang ini Presiden juga menunjuk Menko Ekuin Radius Prawiro dan Menteri Muda Perindustrian Tungky Ariwibowo sebagai Koordinator Pengembangan Pulau Bintan. Ini merupakan tindak lanjut pembicaraan mengenai segitiga Johor-Batam-Singapura.

Untuk pengembangan Pulan Bintan sebagai kawasan pariwisata dan proyek air minum, tidak ditunjuk otorita, tetapi langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dengan koordinasi kedua menteri tersebut.

Dilaporkan kepada sidang bahwa inflasi dalam bulan Januari 1991 tercatat sebesar 0,76%. Dengan demikian, untuk tahun anggaran ini inflasi telah mencapai 8,76%.

Mengenai neraca perdagangan untuk bulan November 1990 dilaporkan telah terjadi surplus sebesar US$316 juta. Angka surplus itu berasal dari ekspor sebesar US$2,626 miliar dan impor sebesar US$2,309 miliar.

Dalam bulan November juga tercatat nilai ekspor migas sebesar US$1,313 miliar, atau menurun sebanyak 4,4% dibandingkan dengan Oktober 1990. Sementara itu ekspor non-migas dalam bulan November mencapai US$1,312 miliar, atau meningkat 12,5% dibanding bulan sebelumnya. (DTS)

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, hal 398-399. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003