Presiden Soeharto Meminta Pelaku Pencemaran Sungai Ditindak[1]

SELASA, 5 NOVEMBER 1991 Presiden Soeharto memerintahkan agar pelaku pencemaran tiga buah sungai yang melintasi Jakarta ditindak sesuai dengan pelanggaran janji yang telah mereka berikan kepada pemerintah beberapa waktu yang lalu.

Demikian diungkapkan oleh Menteri KLH, Emil Salim, setelah diterima Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini. Dikatakannya bahwa Kepala Negara menginginkan mereka ditindak agar mereka tidak lagi melakukan pencemaran di masa-masa mendatang.

Perusahaan-perusahaan itu telah berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan lagi pencemaran terhadap ketiga sungai tersebut sampai bulan Juni 1991. Tetapi janji itu mereka langgar, dan kini pemerintah menetapkan batas waktu baru, yaitu bulan Desember 1991.

Pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto meresmikan pembukaan Konvensi Nasional Standardisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu, dalam suatu acara bertempat di Istana Negara.

Dalam kata sambutannya, Presiden mengatakan bahwa dewasa ini pemerintah telah menetapkan Standar Nasional lndonesia (SNI) yang menjadi satu-satunya standar yang berlaku di seluruh wilayah negara kita.

SNI ini merupakan pegangan kita semua untuk meningkatkan, mempertahankan, dan sekaligus memberikan jaminan mutu bagi produk-produk dan jasa-jasa yang kita tawarkan di pasar internasional.

Dalam hubungan ini Kepala Negara mengingatkan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan standardrisasi ini ditentukan oleh banyak pihak. Keberhasilan tidak saja ditentukan oleh hasil kerja instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan, para produsen, pengusaha dan eksportir, tetapi juga oleh para konsumen. (DTS)

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, hal 473-474. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003