Pemerintah Indonesia Menolak Bantuan Belanda [1]
RABU, 25 MARET 1992 Pemerintah Indonesia pagi ini, waktu Negeri Belanda, meminta kepada pemerintah Belanda untuk menghentikan pencairan semua bantuan Belanda kepada Indonesia, baik berupa pinjaman maupun hibah.
Pemerintah Belanda juga diminta tidak lagi menyiapkan bantuan baru untuk Indonesia, disamping tidak lagi menyelenggarakan sidang IGGI.
Permintaan ini disampaikan pemerintah Indonesia melalui surat Menko Ekuin Radius Prawiro kepada Perdana Menteri Belanda.
Surat tersebut disampaikan oleh Duta Besar Bintoro Tjokroamidjojo pagi ini.
Malam ini di Jakarta, pemerintah mengumumkan bahwa didalam surat Menko Ekuin itu ditegaskan bahwa Indonesia akan tetap membayar kembali pinjaman Belanda beserta bunganya secara penuh dan tepat waktu.
Dikatakan pula bahwa pemerintah Indonesia menghargai, mengingat, serta berterimakasih atas peranan Belanda sebagai Ketua IGGI serta bantuan Belanda selama 24 tahun terakhir.
Akan tetap hubungan antara kedua bangsa akhir-akhir ini merosot tajam akibat digunakannya bantuan sebagai alat intimidasi atau alat untuk mengancam Indonesia.
Didalam surat itu diingatkan bahwa kedua bangsa telah menggalang usaha luar biasa untuk membangun hubungan diatas puing-puing peninggalan sejarah yang sangat menyakitkan sebagai akibat penindasan penjajahan di luar batas kemanusiaan selama berabad-abad maupun sebagai akibat kekejaman yang biadab yang dilakukan oleh angkatan perang penjajah pada waktu perang kemerdekaan kurang lebih 50 tahun yang lalu.
Dikatakan pula bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin ikut mengakibatkan hubungan antara kedua bangsa merosot sampai hancur sepenuhnya.
Pemerintah Indonesia juga tidak ingin melihat pemerintah Belanda berkali-kali ditempatkan pada keadaan yang sulit karena tidak mampu mengendalikan dengan efektif hasrat yang berlebih untuk memakai bantuan sebagai alat untuk mengancam Indonesia.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang masih tersedia untuk menghindarkan semakin merosotnya hubungan antara kedua bangsa adalah menghentikan sepenuhnya bantuan Belanda kepada Indonesia.
Dengan tidak adanya lagi alat untuk mengintimidasi, maka hubungan antara kedua bangsa menjadi lebih baik.
Sehubungan dengan diberhentikannya penyelenggaraan sidang IGGI, pemerintah Indonesia telah meminta Bank Dunia untuk menyelenggarakan suatu forum konsultasi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain serta badan-badan internasional yang menyediakan bantuan bagi Indonesia.
“Consultative Group for Indonesia” (CGI) itu diketuai oleh Bank Dunia. (DTS)
[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, hal 526-527. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003