Sidang Paripurna DPR, Presiden Soeharto Menyampaikan Pidato RAPBN[1]
KAMIS, 7 JANUARI 1993 Pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto menyampaikan RAPBN 1993/1994 didepan sidang paripurna DPR di Senayan. Dalam amanat pengantarnya, Kepala Negara menyatakan bahwa RAPBN ini sangat penting dan sangat strategis sifatnya dalam keseluruhan perkembangan dan pembangunan bangsa kita.
Di dalamnya terkandung apa yang akan kita kerjakan sebagai bangsa dalam tahun terakhir Repelita V, yang merupakan tonggak sejarah, karena kita akan merampungkan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama.
Berbicara mengenai penerimaan negara, Kepala Negara mengatakan bahwa diperkirakan penerimaan itu akan mencapai Rp62,3 triliun. Ini merupakan kenaikan sebesar 11,1% dari tahun 1992/1993. Dari jumlah ini, lebih dari Rp52,7 triliun atau 84,7% dari seluruh penerimaan berasal dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri.
Sedang sisanya, hampir Rp9,6 triliun atau 15,3%, berasal dari penerimaan pembangunan. Penerimaan negara tadi akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin sebesar Rp37,1 triliun dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp25,2 triliun, suatu perimbangan antara 59,5% dan 40,5%.
Dari penerimaan dalam negeri yang mencapai Rp52,7 triliun lebih itu, sekitar Rp15 triliun berasal dari sumber-sumber migas dan lebih dari Rp37 triliun dari sumber-sumber non migas.
Dibanding dengan APBN yang sekarang, penerimaan dari migas meningkat 8,5%.
Penerimaan yang meningkat paling cepat berasal dari pajak penghasilan yang diperkirakan naik dengan hampir 36%. Kenaikan yang cukup besar ini akan dicapai dengan memperluas jumlah wajib pajak dan menyempurnakan administrasi pelaksanaannya. Penerimaan pajak lainnya yang penting yaitu penerimaan dari pajak pertambahan nilai, yang akan meningkat dengan 5,9%.
Menurut Kepala Negara, seperti tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran pembangunan untuk tahun 1993/1994 mengutamakan beberapa bidang: yaitu pembangunan prasarana dasar, perluasan dan pemerataan pelayanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah.
Prioritas secara sektoral tercermin pada pemberian alokasi terbesar pada 5 sektor, ialah; (1) sektor perhubungan dan pariwisata, (2) sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) sektor pembangunan daerah, (4) sektor pertambangan dan energi, dan (5) sektor pertanian dan pengairan.
Kelima sektor ini menyerap lebih dari 72% dari seluruh anggaran pembangunan yang tersedia. (DTS)
[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, hal 611-613. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003