3 SASARAN POKOK HARUS DICAPAI 5 TAHUN INI [1]
Jakarta, Indonesia Raya
Presiden Soeharto menyimpulkan tiga sasaran pokok yg harus dapat dicapai dlm lima tahun mendatang.
Pertama: tersedianya pangan dan sandang yang cukup dan merata dengan mutu yang bertambah baik dan harga terbeli oleh rakyat. Kedua: kesejahteraan lahir-bathin yang makin merata dan lebih meningkat dan ketiga: Indonesia memperoleh kedudukan terhormat dalam pergaulan internasional.
Membuka rapat gubernur kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara kemarin Soeharto menegaskan pula; bahwa gubernur/kepala daerah adalah alat pemerintah pusat dan alat daerah sekaligus dan ia meminta perhatian mereka mengenai usaha peningkatan produksi pangan dan perluasan penanaman modal asing.
Dikatakannya; bahwa peranan gubernur yang bersifat ganda itu harus dapat menjamin; bahwa kepentingan nasional dan kepentingan daerah dapat dilayani secara selaras.
“Saya perlu menjernihkan gejala2 yang kurang tepat, yang se-akan2 menempatkan gubernur sebagai alat daerah saja dan mengakibatkan dipertentangkannya kepentingan nasional dan kepentingan daerah,” katanya.
Kunci Penting
Ditegaskannya bahwa kepemimpinan para gubernur sebagai penguasa tunggal di daerah yang menjadi administrator pemerintahan; administrator pembangunan dan administrator masyarakat – akan merupakan kunci penting berhasilnya tugas2 nasional.
“Hal ini terang meminta keterikatan yang se-bulat2nya pada tujuan pembangunan nasional dan kecintaan besar terhadap rakyat banyak yang berpadu dengan seni pemerintahan dan ketekunan,”katanya.
Tetapi ia memperingatkan; bahwa penegasan sebagai penguasa tunggal itu tidak dapat diartikan; bahwa gubernur dapat bertindak menurut seleranya sendiri dengan menyimpang dari kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan pemerintah – lebih2 bertentangan dengan peraturan pemndang2an; petunjuk2 dan kewenangannya.
Dikatakannya bahwa dalam melaksanakan peraturan itu perlu dipahami latar belakang dan tujuannya, agar pelaksanaannya mencapai sasaran yang diinginkan.
Modal Asing
la mengingatkan pula pada penanaman modal asing yang hanya tertarik ke kota2 besar khususnya Jakarta, “Ini akan dapat menimbulkan malah2 baru yang cukup berat bagi pemerintah DKl”, katanya.
Untuk mengembangkan penanaman modal ke daerah2 di samping masalah2 yang berhubungan dengan ekonomi maka daerah2 perlu menciptakan suasana yg menarik bagi penanaman modal seperti keamanan dan ketertiban yang mantap, pelayanan yang wajar dan cepat dalam memperoleh izin tanah, izin bangunan dan sebagainya, hingga perkembangan modal akan tumbuh lebih seimbang.
Komunikasi
Dikatakannya, bahwa sifat hakiki pembangunan senantiasa memerlukan gerak perobahan dengan segala akibat2nya yang positif maupun negatif.
“Yang penting bagi kita adalah memberi arah agar perobahan itu dapat menjadi kekuatan yang membawa kita selangkah maju mendekati masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Apapun yang ingin kita capai dan perobahan apapun yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan, tetapi masyarakat yang kita cita2kan harus tetap masyarakat Indonesia yang hanya akan dapat berdiri kokoh diatas kepribadiannya dan nilai2 hidup yang dianggapnya luhur”, katanya.
Ditegaskannya bahwa dalam mengejar perbaikan mutu kehidupan lahir tidak perlu dikorbankan mutu kehidupan rohani.
Dikatakannya, bahwa untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas politik perlu diperluas komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat sendiri.
“Komunikasi itu perlu untuk menghindarkan ketegangan2 yang biasanya bersumber pada salah mengerti, karena tidak bersambungnya komunikasi yang sehat dan terbuka dan untuk mengembangkan kreativitas masyarakat dan memungkinkan lahirnya ide2 baru”, katanya.
Dikatannya bahwa untuk mengembangkan komunikasi itu peranan lembaga2 perwakilan rakyat – baik dipusat maupun didaerah – perlu lebih dieffektifkan.
Produksi Pertanian
Dalam usaha mencukupkan pangan ia mengharapkan para Gubernur dan pejabat2 lain yg ada hubungannya dengan intensifikasi pertanian agar memadukan segala langkah guna mencapai sasaran peningkatan produksi beras, sehingga rakyat banyak benar2 merasakan manfaat usaha pemerintah itu.
Ditekankannya bahwa tiap jengkal sawah yg telah punya pengairan teknis hendaknya dapat diintensitkan tetapi tidak dapat dibenarkan bila dengan dalih mencapai target produksi lalu “mengintensifkan” sawah2 yang tidak ada pengairannya, katanya.
Tentang BUUD dikatakannya bukan saja pola yang hanya dapat ditrapkan dalam daerah2 beras, melainkan dapat juga disemua daerah dan untuk menangani usaha dan produksi lain seperti peternakan, kerajinan rakyat, perkebunan dsb. (DTS)
Sumber: KOMPAS (19/05/1973)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 121-123.