PIDATO AKHIR TAHUN KEPALA NEGARA PERINGATAN BAGI PEMBINA POLITIK[1]
Jakarta, Media Indonesia
Pidato akhir tahun 94 Presiden Soeharto yang menyatakan “risau bila konsolidasi orsopol dan ormas terganggu”, harus diartikan sebagai suatu peringatan kepada para pembina politik baik di pusat maupun di daerah.
“Meskipun intern orsospol dan ormas harus juga merenungkan peringatan Kepala Negara itu, yang harus lebih menghayatinya adalah para pembina politik,”kata Wakil Ketua DPR/MPR Soerjadi menjawab pertanyaan Media, Senin, menanggapi pidato akhir tahun 1994 Presiden Soeharto.
Pernyataan Kepala Negara itu, kata mantan Ketua Umum DPP PDI itu melanjutkan, merupakan sesuatu yang positif karena Presiden banar-benar bisa menangkap apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam tubuh orsospol dan ormas. “Bagi PDI sendiri, peringatan itu bukan sesuatu hal yang baru karena PDI sudah lama merasakannya, namun terasa sulit mengatasinya. “tambahnya. Soerjadi yang memimpin PDI selama tujuh tahun mengakui cukup kenyang menikmati plus minusnya peranan pembinaan politik dalam tubuh partai berlambang kepala banteng itu. “Diakui atau tidak narnun sangat dirasakan kemelut yang ada di tubuh PDI selama ini tidak lepas dari faktor di luar partai. Paling tidak ada peranan tangan-tangan jahil yang ikut mematangkan perpecahan itu,”ujarnya. Dia mengambil contoh pelaksanaan Kongres IV PDI di Medan dua tahun lalu. Sebagai penanggungjawab pelaksanaan Kongres IV PDI ketika itu, Soerjadi merasakan betul bagaimana peranan faktor luar yang menimbulkan kekacauan dalam arena kongres. Meskipun pada dasarnya kongres berlangsung lancar, karena ada keinginan faktor luar supaya gagal, maka akhimya kongres itu pun macet. Demikian juga kemelut PDI di Jawa Timur, katanya, terlalu transparan untuk diingkari ada keterkaitan faktor luar dalam kasus tersebut. “Saya kira, orang buta pun bisa melihat secara nyata siapa yang mensponsori kemelut itu,”ujar Soerjadi.
Serius
Dengan mengetengahkan kedua contoh di atas. Soerjadi mengimbau Mendagri, Pangab, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga camat dan lurah agar dapat mengambil hikmah dari peringatan Presiden tersebut. “Karena peringatan itu sesuatu yang sangat serius, maka para pembina politik harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas pembinaan ke tubuh orsospol dan ormas. Tugas pembinaan harus diartikan sebagai upaya menumbuhkan demokratisasi dalam tubuh orsospol dan ormas,” tambahnya. Ditanya tentang makna peringatan Presiden itu kepada intern orsospol dan ormas, Soerjadi menyatakan orsospol khususnya PDI sejak dari awal berusaha melaksanakan konsolidasi partai. “Tugas konsolidasi itu malah merupakan suatu kewajiban,” katanya. Ketika ditanya tentang munculnya DPP PDI “tandingan” pimpinan Jusuf Merukh, Soerjadi menyatakan hal itu sebagai lagu lama.”Pelakunya masih itu-itu saja sejak dari dulu, paling banter ada tambahan satu dua orang. Jadi selama orang itu masih hidup, saya yakin DPP PDI tandingan akan tetap ada,”katanya.
Oleh karena itu dia minta kepada Ketua Umum DPP PDI Megawati Soekarno putri agar tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang serius. “Anggap saja DPP PDI tandingan itu sebagai masalah kecil, namun harus segera dibereskan agar tidak menjadi duri pada suatu ketika,”katanya. Soerjadi juga menyatakan keyakinannya bahwa jajaran partai mulai dari pusat hingga daerah sudah paham betul martabat para pelakunya. “Pokoknya mereka akan selalu berbuat yang sama manakala tidak terpilih sebagai pengurus. Jadi apa yang mereka buat tidak akan mendapat sambutan dari jajaran partai,” katanya. Sementara itu Wakil Ketua DPP PPP Muhsin Bafadal mengatakan wajar saja jika pemerintah turun tangan jika persoalan orsospol dan ormas sudah menganggu stabilitas nasional. Penegasan Presiden Soeharto itu seharusnya membuka mata dan hati anggota orsospol dan ormas, untuk melakukan introspeksi diri.
“Tidak ada seorang pun senang atau gembira dengan perpecahan yang terjadi dalam tubuh orsospol atau ormas. Kerisauan Kepala Negara adalah kerisauan semua warga masyarakat,” kata Bafadal.
Sumber: MEDIA INDONESIA (03/01/1995)
_____________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 16-17.