Presiden Soekarno Angkat Jenderal Soeharto Sebagai Pangkopkamtib [1]

SABTU, 2 OKTOBER 1965 Sementara persiapan-persiapan dilakukan untuk menyerang Halim Perdanakusuma, diperoleh informasi bahwa AURI akan menyerang markas Kostrad darl udara. Akibatnya markas Kostrad untuk sementara waktu dipindahkan ke Senayan, Jakarta Selatan. Bamlah pada pukul 3.00 pagi, pasukan RPKAD dan Batalyon 328/Para Kujang bergerak untuk menduduki Halim. Karena terjadi perlawanan yang cukup gencar darl pasukan pemberontak yang ada di pangkalan tersebut, maka Halim bam dapat dikuasai tiga jam kemudian. Ketika itu ternyata bahwa para sukarelawan-sukarelawati PKI telah dibubarkan dan meninggalkan Halim. Selain itu, Batalyon 454/Diponegoro yang membantu pemberontak PKI tidak bersedia meninggalkan daerah HaIim, sampai ada perintah darl PresidenIPangIima Tertinggi ABRI.

Siang ini Jenderal Soeharto menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor untuk memenuhi panggilannya. Dalam pertemuan itu Presiden Soekarno didampingi oleh Menpangau Laksdya. Omar Dhani, dan Mayjen. Pranoto Reksosamudro. Kepada Mayjen. Soeharto, Presiden Soekarno menjelaskan bahwa Angkatan Darat tidak perlu mencurigai AURI karena AURI tidak terlibat dengan Gerakan 30 September. Kepadanya juga diberitahukan oleh Presiden bahwa Mayjen. Pranoto Reksosamudro telah diangkat menjadi Pelaksana Harlan pimpinan Angkatan Darat, sementara pimpinannya dipegang sendiri oleh Presiden Soekarno.

Menanggapi penjelasan Presiden, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa “mungkin AURI tidak terlibat tetapi oknum-oknum AURI banyak terlibat, karena terbukti bahwa anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat, sebagai ormas PKI, mengadakan latihan militer di Lubang Buaya, yang merupakan wilayah AURI. Bahkan senjata-senjata mereka juga berasal darl senjata organik AURI.” Meskipun dibantah oleh Menpangau Omar Dhani, namun Jenderal Soeharto membawa bukti sebuah senjata “Chung”, yang dirampas darl Pemuda Rakyat di Lubang Buaya, yang bernomor register AURI.

Dikatakan pula oleh Jenderal Soeharto bahwa dengan pengangkatan Mayjen. Pranoto sebagai Pelaksana Harian pimpinan AD, ia menyerahkan pimpinan AD dan tidak ikut bertanggungjawab lagi, agar tidak terjadi dualisme dalam kepemimpinan AD. Dijelaskannya bahwa pengambilalihan pimpinan Angkatan Darat dilakukan dengan pertimbangan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Dikatakannya pula bahwa biasanya kalau Menpangad Jenderal A Yani berhalangan, maka pimpinan Angkatan Darat selalu diserahkan kepada Pangkostrad.

Akan tetapi Presiden Soekarno menolak pengunduran diri tersebut, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Untuk itu Presiden Soekarno kemudian membuat pidato radio yang menjelaskan tentang tugas dan kedudukanMayjen. Soeharto.  (DTS)

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965 – 27 Maret 1968”, hal 7-8. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003