Musyawarah APDN, Jenderal Soeharto: Otonomi Daerah Tidak Meninggalkan Prinsip Negara Kesatuan [1]
RABU, 23 AGUSTUS 1967 Masalah peningkatan kesejahteraan rakyat pada hakekatnya adalah masalah pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya yang dalam pelaksanaannya justru terletak dan dilaksanakan di daerah-daerah. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat dan merata, maka kepada daerah-daerah perlu diberikan otonomi yang seluas-Iuasnya. Akan tetapi, walaupun otonomi yang luas akan diberikan kepada daerah dan pembangunan akan dititikberatkan di daerah-daerah, hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip negara kesatuan akan ditinggalkan. Demikian antara lain amanat Pejabat Presiden pada pembukaan Musyawarah APDN seluruh Indonesia di Bandung hari ini. (DTS)
[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965 – 27 Maret 1968”, hal 203 Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003