Jenderal Soeharto Menyampaikan Nota Keuangan 1968 [1]
SENIN, 16 OKTOBER 1967 Pagi ini Pejabat Presiden menyampaikan nota keuangan untuk tahun 1968 dalam masa sidang ke-2 DPR-GR-tahun ini. Dalam amanatnya, Jenderal Soeharto mengemukakan bahwa RAPBN selain merupakan salah satu wujud daripada program kerja pemerintah untuk tahun yang bersangkutan, juga merupakan rencana kerja besar dari rumah tangga negara. Menghadapi tahun 1969, Jenderal Soeharto mengingatkan bahwa tahun 1969 bukanlah tahun pembangunan, melainkan tahun rehabilitasi dan stabilisasi untuk menyiapkan pembangunan. Pada kesempatan itu Jenderal Soeharto secara khusus menyinggung beberapa kegiatan yang akan dilakukan pemerintah. Menyinggung soal pemilihan umum, Jenderal Soeharto memperkirakan bahwa pemilihan umum tidak akan dapat dilaksanakan dalam tahun 1968, mengingat UU Pemilihan Umum hingga kini belum selesai.
Selain itu Pejabat Presiden juga menekankan pentingnya pajak untuk membiayai usaha ekonomi, terutama untuk biaya pengeluaran rutin yang semakin meningkat. Jenderal Soeharto menjelaskan bahwa untuk itu tidak saja dibutuhkan penyempurnaan organisasi perpajakan, melainkan juga kesadaran, kemauan, dan kerelaan untuk bersama-sama memberikan iuran kepada negara, bersama-sama memikul beban dari usaha pemerintah agar memungkinkan tercapainya sasaran-sasaran kerja. Dalam rangka mencapai sasaran itu pula, Pejabat Presiden menekankan pentingnya peranan modal dan bantuan asing. Dikatakan oleh Jenderal Soeharto bahwa pemerintah dan rakyat secara mutlak perlu mengundang negara-negara sahabat di luar negeri untuk membantu usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi secara maksimal. Sebab, tanpa bantuan keuangan dari luar negeri, hampir tidak mungkin kita bisa menghidupkan ekonomi. (DTS)
[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965 – 27 Maret 1968”, hal 215-216 Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003