Presiden Soeharto menyampaikan Keterangan Pemerintah Tentang RAPBN 1984/1985 [1]

SENIN, 9 JANUARI 1984 Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang RAPBN 1984/1985 di depan sidang paripurna DPR. Dalam amanatnya, Kepala Negara secara umum mengatakan bahwa APBN 1984/1985 mempunyai arti yang khusus dan sangat penting. APBN itu akan merupakan pelaksanaan tahun pertama Repelita IV, yang merupakan pelaksanaan dari GBHN yang ditetapkan dalam sidang umum MPR tahun 1983. Berdasarkan GBHN itu, demikian Presiden, hasil Repelita IV harus merupakan kerangka landasan bagi pembangunan nasional tahap berikutnya, yang setelah dimantapkan dalam Repelita V akan memungkinkan bangsa Indonesia tinggal landas memacu pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam Repelita I.

Selanjutnya, dalam penjelasannya tentang pokok-pokok RAPBN 1984/ 1985, Presiden mengatakan bahwa kebijaksanaan dasar yang ditempuh oleh Pemerintah adalah tetap menggerakkan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Ini berarti bahwa keseluruhan langkah dan program pembangunan merupakan usaha yang terpadu dalam terus mengusahakan terwujudnya pemerataan pembangunan, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, serta memantapkan stabilitas nasional.

Ditegaskan oleh Presiden bahwa untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan, khususnya yang bersumber dari dalam negeri. Di lain pihak, kita harus mengarahkan secara tepat pengeluaran dengan mempertajam penentuan prioritas sektor-sektor pengeluaran itu.

Menyangkut penerimaan, Presiden menekankan bahwa dalam tahun 1984/1985 ini kita tidak dapat mengharapkan peningkatan penerimaan yang besar dari minyak bumi, karena situasi pasaran minyak dunia dewasa ini tidak memungkinkannya. Oleh karena itu usaha-usaha harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari sektor di luar minyak bumi. Sedangkan dalam segi pengeluaran, kita harus berusaha untuk membatasi pengeluaran rutin untuk hal-hal yang benar-benar diprioritaskan dan tidak mungkin lagi dihindari.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, APBN tahun pertama Repelita IV ini direncanakan mencapai Rp20,5 triliun lebih, yang berarti 24,1% diatas APBN tahun 1983/1984. Dari jumlah ini, penerimaan dalam negeri diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp 16 triliun, atau naik sebesar 16,8%, sedangkan penerimaan pembangunan diperkirakan mencapai Rp4,4 triliun lebih, atau naik hampir 61 %.

Adapun pengeluaran dalam APBN 1984/1985 adalah sama dengan penerimaan, yaitu Rp20,5 triliun. Ini mencakup pengeluaran  rutin sekitar Rp10,1 triliun, atau naik sebesar 38,8%, dan anggaran pembanguna yang mencapai Rp10,4 triliun, yang berarti naik 12,6%. Anggaran pembangunan ini terdiri dari pembiayaan rupiah sebesar hampir Rp6,1 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp 4,3 triliun lebih.

Mengenai penerimaan dalam negeri, Presiden menjelaskan bahwa dengan berlakunya undang-undang perpajakan yang baru, maka sistematika yang digunakan dalam penyusunan penerimaan dalam negeri diadakan perubahan-perubahan. Mulai APBN 1984/1985 penerimaan dalam negeri terbagi dalam dua pengelompokan, yaitu penerimaan negara di sektor minyak bumi dari gas alam, serta penerimaan diluar minyak bumi dan gas alam.

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam akan mencapai lebih dari Rp10,3 triliun, yang berarti naik sebesar hampir 17%. Adapun penerimaan diluar minyak bumi dan gas alam diperkirakan mencapai lebih dari Rp5,7 triliun, atau naik hampir 17%. Dari kelompok ini, pajak penghasilan diperkirakan akan mencapai Rp2,451 triliun, yang berarti suatu peningkatan sebesar 21,4%, sedangkan pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak atas barang mewah diperkirakan mencapai Rp958 miliar, atau meningkat 21,9%.

Masih dalam kelompok yang sama, bea masuk dan cukai akan mencapai Rp1,4 triliun, naik sedikit (3,1%). Selanjutnya pajak ekspor, pajak-pajak lainnya, dan Ipeda akan mencapai hampir Rp350 miliar, meningkat hampir sebesar 24%. Akhirnya penerimaan bukan pajak diperkirakan mencapai Rp615 miliar, meningkat 22,5%. (DTS)

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988”, hal 107-108. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003