Presiden Soeharto Menyampaikan Keterangan Pemerintah Di Depan Sidang DPR [1]

SELASA, 7 JANUARI 1986 Pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun 1986/1987 di depan sidang DPR.

Dalam pidatonya itu, Kepala Negara mengatakan bahwa anggaran pendapatan untuk tahun 1986/1987 nanti adalah sebesar Rp21,4 triliun lebih. Ini berarti penurunan sebesar 7% dari anggaran sekarang. Sesuai dengan prinsip anggaran berimbang maka pengeluaran negara juga akan berjumlah Rp21,4 triliun. Penerimaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp17,8 triliun lebih atau turun sebesar 4,5% dari yang sekarang. Sedangkan penerimaan pembangunan diperkirakan sebesar Rp3,6 triliun lebih atau turun dengan 17,8%. Penurunan besarnya jumlah penerimaan pembangunan ini berkaitan erat dengan kemampuan pembiayaan rupiah kita yang tidak terlalu leluasa seperti pada tahun-tahun yang telah lewat.

Dari gambaran mengenai perkiraan penerimaan dalam negeri tampak. bahwa penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam masih tetap merupakan penerimaan yang penting dan besar. Disamping itu juga merupakan sumber penerimaan devisa yang penting dan besar pula. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, maka makin kecil perbedaan antara jumlah penerimaan dari sektor migas dan sektor di luar migas. Ini disebabkan karena turunnya penerimaan dari sektor migas di satu pihak, dan meningkatnya penerimaan di luar sektor migas di lain pihak.

Untuk mengatasi kerawanan-kerawanan dari kenyataan itu, Presiden mengatakan bahwa kita harus mampu mengerahkan penggalian sumber-sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari luar minyak bumi dan gas alam. Dengan kata lain kita harus menggali sebaik-baiknya sumber-sumber yang berasal dari perpajakan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keadilan. Presiden mengatakan bahwa kita harus bersyukur bahwa dalam usaha mandiri dalam pembiayaan rumah tangga negara dan pembangunan tadi kita telah mengambil langkah yang tepat dan pada saat yang juga tepat, yaitu kita telah memperbaharui secara mendasar dan lengkap sistem perpajakan kita. Walaupun demikian, menurut Presiden, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih harus kita tingkatkan lagi, karena sampai sekarang jumlah pembayar pajak penghasilan misalnya masih sangat kecil.

Berbicara mengenai pengeluaran rutin, Presiden mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan keuangan negara yang tidak terlalu menggembirakan, maka penggunaan pengeluaran rutin diarahkan pada pengeluaran-pengeluaran dengan prioritas yang lebih dipertajam dan juga dibarengi dengan langkah-langkah penghematan yang lebih ketat.

Mengenai pengeluaran pembangunan, Presiden mengemukakan bahwa dana yang tersedia untuk melanjutkan pembangunan sangat terbatas. Karena itu prioritas diberikan pada proyek-proyek yang sedang dibangun, melengkapi kebutuhan dana rupiah bagi proyek-proyek yang memperoleh bantuan dari luar negeri, melanjutkan proyek yang bersifat pemerataan, serta untuk biaya operasi dan pemeliharaan proyek-proyek yang telah selesai.

Demikian antara lain isi pidato Presiden. (DTS)

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988”, hal 416-417. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003