KETUA I DPP PNI HARDI SH: MARHAENISME BERSASARAN MENEGAKKAN DEMOKRASI PANTJASILA PNI

Tolak Pemetjatan Buruh Oleh Perusahaan Asing ^[1]

Djakarta, Suluh Marhaen

Ketua I DPP PNI Hardi SH menandaskan, bahwa Marhaenisme bukanlah isme untuk berkasak-kusuk, untuk mendjelek2an orang lain, untuk bertopang dagu. Tapi Marhaenisme adalah suatu isme atau teori perdjuangan jang bersasaran meningkatan posisi kekuatan PNI dan Ormas-ormasnja. PNI guna menegakkan demokrasi Pantjasila, untuk meningkatkan derajat hidup dibidang sosial ekonomi dan kulturil dari rakjat2 jang masih menderita.

Penegasan Pak Hardi di atas disampaikan dalam upatjara Tasakur HUT ke-III KBIP/BM Tjabang Hotel Indonesia Sabtu malam, sehubungan masih ada penafsiran jang salah terhadap Marhaenisme disementara pedjabat dan pemimpin parpol tertentu seperti di Atjeh atau di Subang, sehingga mereka2 itu selalu bersikap apriori terhadap PNI.

Selandjutnja ditandaskan oleh Pak Hardi, Marhaenisme ditumbuhkan dalam perdjuangan Rakjat Indonesia setjara melamun dan melampiaskan rasa ketjewa terhadap DPP PNI atau keadaan pada dewasa ini, tanpa berbuat sesuatu yang positif. Marhaensime adalah suatu “isme” untuk berfikir setjara konsepsionil hingga kita mampu untuk menjelaskan problem2 nasional. Marhaenisme adalah suatu teori van de daad, suatu teori perdjuangan untuk berbuat merobah keadaan masjarakat, hingga menjadi lebih baik.

Suksesnya teman2 perjuangan dari KBIP/BM Tjabang H.I. menundjukkan, bahwa para Pimpinan dan Anggota KBIP/BM adalah historis be wust dan social bewust.

Berbitjara tentang masalah pemetjatan masal, Ketua I DPP PNI Hardi SH, menandaskan, bahwa DPP PNI tidak dapat membenarkan tindakan pemeljatan kaum buruh oleh Perusahaan Asing karena Pemerintah telah memberikan kesempatan dan fasilitas terhadap penanaman modal asing, djustru untuk memperluas lapangan bekerdja dan sekaligus untuk meringankan masalah pengangguran.

Berbitjara sekitar arti dan fungsi Buruh dalam Demokrasi Pantjasila, Pak Hardi mengemukakan bahwa organisasi2 Buruh chususnja KBM bukanlah suatu organisasi jang mati, tetapi terdiri dari manusia2 jang mentjapai tjita2 besar. KBM berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan kaum buruh, chususnja mereka jang mendapatkan perlakuan semena2 oleh madjikan. Tetapi membela nasib kaum buruh bukanlah merupakan tudjuan KBM.

Kaum buruh mengusahakan, tetapi di dalam perusahaan, di dalam masjarakat, dalam djawatan dan sebagai negara jang patriotik untuk menegakkan Pantjasila, kaum buruh tidak boleh melupakan kewadjibannja. (DTS)

Sumber: SULUH MARHAEN (19/05/1969)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 260-261.