MENGUASAI MEDAN PERANG ^[1]

Oleh: Wiratmo Soekito

Djakarta, Angkatan Bersenjata

MASALAH Dwi-fungsi ABRI seperti jang dikemukakan oleh Dr. Hatta dalam wawantjara dengan harian “Nusantara” baru2 ini (11-2-1969) mungkin merupakan suatu masalah jang berlainan daripada masalah Dwi-fungsi ABRI dalam arti kata jang sebenarnja.

Seperti kita ketahui dalam wawantjara itu Dr. Hatta mengatakan, bahwa Dwi-fungsi ABRI itu sesungguhnja, adalah tjermin dari keadaan jang belum normal. Menurut pendapatnja keadaan sekarang ini adalah masa peralihan dari kehidupan diktatorial warisan rezim Soekarno kepada kehidupan demokrasi jang murni. Kata Dr. Hatta dalam tiap2 masa transisi dari suatu periode sedjarah kepada periode sedjarah lainnja keadaan jg gandjil selalu mungkin terdjadi, sekalipun bukan hakikat apa jang ditjita-tjitakan.

Membatja wawantjara Dr. Hatta itu kita mudah tergoda untuk menarik kesimpulan, bahwa apabila ia berbitjara tentang Dwi-fungsi ABRI jang dimaksudkan bukanlah aspek politico military jang terdapat didalam strategi post-Clausewitz, melainkan faktor jang timbul sebagai akibat daripada Ketetapan No. IX/MPRS/1966 jang telah mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret 1966.

Oleh sebab itu Dr. Hatta hanja melihat Dwi-fungsi ABRI itu sebagai fenomena daripada masa peralihan sekarang ini, seolah-­olah dimasa pra-Gestapu tidak terdapat Dwi-fungsi ABRI itu. Presiden Soeharto dalam pidatonja dimuka DPR-GR dalam awal tahun jang lalu pernah menegaskan, bahwa diselenggarakannja pemilihan umum jang akan datang berarti, bahwa dengan sendirinja masa peralihan sekarang ini berachir. lni berarti, bahwa Ketetapan No. IX/MPRS/1966 tidak berlaku lagi, tetapi menurut pendapat penulis koloni ini tidak dengan sendirinja berarti, bahwa Dwi-fungsi ABRI akan berachir pula.

Kita mengerti apa jang dimaksudkan oleh Dr. Hatta dan kita memang selalu mempunjai respek terhadap pemimpin nasional bangsa kita itu sebagai seorang demokrat dan intelektual jg berintegrasi tinggi, tetapi hal itu tidak usah berarti, bahwa kita harus menjetudjui setiap pendapatnja. Memang didalam masjarakat kita dewasa ini setidak-tidaknja terdapat tiga pengertian jang berbeda-beda mengenai Dwi Fungsi ABRI.

Dwi Fungsi ABRI

• Pengertian Dwi-fungsi ABRI jang ditekankan pada muntjulnja golongan karya (golongan fungsionil) jang membuka kenjataan, dimana karya ABRI merupakan lambang (penghubung) daripada “partnership” sipil-militer.
• Pengertian Dwi-fungsi ABRI jang melengkapi aspek technico military didalam strategi dengan aspek politico military dengan atau tanpa “revolusi fungsionil”, dan
• Pengertian Dwi-fungsi ABRI jang mentjerminkan dualisme antara Undang2 darurat dan Undang2 Biasa.

MENURUT tanggapan penulis kolom ini pengertian Dr. Hatta mengenai “Dwi­fungsi ABRI” adalah pengertian jang terachir; tetapi kita perlu menarik kesimpulan, bahwa Dr. Hatta setidak-tidaknja selama masa peralihan ini, tidak menaruh keberatan terhadap Dwi-fungsi ABRI itu. Adapun pengertian penulis kolom ini mengenai “Dwi­fungsi ABRI” adalah pengertian Dwi-fungsi ABRI jang melengkapi aspek technico military didalam strategi dgn aspek politico military. Didalam pengertian ini tudjuan strategi tidak hanja untuk menguasai medan perang’, melainkan untuk memenangkan perang.

Seperti kita ketahui pengikut-pengikut Clausewitz selalu mempertahankan, bahwa strategi itu ialah kemampuan utk menggunakan medan perang sebagai alat untuk memenangkan perang. Ahli-ahli strategi jang merasa tidak puas dengan konsep strategi Clausewitz itu mengemukakan kritiknja, bahwa dengan konsep itu seolah-olah setiap kekalahan dalam perang hanjalah kesalahan pemimpin2 militer belaka, seolah2 tidak ada pertanggungandjawab pemimpin2-non-militer.

Selain itu mereka mengemukakan djuga, bahwa konsep strategi Clauswwitz itu karena merumuskan, bahwa medan perang itu merupakan satu2nja alat untuk memenangkan perang maka konsekwensinja ialah bahwa semuanja harus disubordinir oleh tudjuan utk memenangkan perang jang berarti, bahwa alat (atau tjara) telah ditjampur-adukan dengan tudjuan.

Dalam Perang Kemerdekaan (1945-1949) telah terdjadi kekalahan dibidang diplomasi (Linggardjati, Renville dan KMB) disatu fihak dan kekalahan dibidang militer (Perang Kemerdekaan I dan Perang Kemerdekaan II) dilain fihak karena kita masih menggunakan konsep Clausewitz mengenai strategi. Kekalahan dibidang militer mempunjai hubungan erat dengan kekalahan dibidang diplomasi, tetapi kritik2 pemimpin2 militer terhadap faktor policy jang didjalankan oleh Pemerintah selama Perang Kemerdekaan itu (misalnja kritik jang dilantjarkan oleh Djenderal Nasution, jang waktu itu adalah Kolonel, didalam “Tjatatan2 Politik Militer”) jang pokoknja tidak dapat menerima, bahwa kekalahan dibidang militer itu merupakan kesalahan pemimpin2 militer menundjukkan bagaimana pemimpin2 militer kita langsung atau tidak langsung telah turut melantjarkan kritik terhadap konsep strategi Clausewitz dan menghendaki konsep strategi post-Clausewitz.

Tetapi dalam tahun-tahun lima puluhan kita melihat seolah-olah masalah2 mengenai strategi sudah selesai, karena Perang Kemerdekaan sudah selesai. Maka pemimpin2 politikpun jang tidak pernah merenungkan sekedjap mata-pun djua tanggungdjawab pemimpin2 non-militer atas kesalahan2 diplomatis dan militer selama Perang Kemerdekaan berbuat se-olah2 mereka adalah pahlawan2 jang berhak untuk menjalah-gunakan kekuasaan dan melakukan usaha2 untuk memperkaja diri sendiri.

Hal ini menundjukkan, bahwa terdapat kemunduran jang sangat besar mengenai masalah2 strategi sehingga tidaklah mengherankan timbulnja djalan fikiran dikalangan pemimpin2 militer; “Apabila kesalahan2 dalam suatu strategi merupakan kesalahan2 pemimpin2 militer maka adalah adil apabila pemimpin2 militer diserahi tanggungdjawab pemerintahan”.

Persiapan2 PKI jang menjolok dimasa pra Gestapu untuk merebut kekuasaan negara telah memperkuat kesimpulan pemimpin2 militer itu, sehingga dalam tahun 1965 untuk pertama kalinja diadakan Seminar Angkatan Darat, dimana dimmuskan, bahwa Angkatan Darat tidak hanja mempunjai aspek technico military, jang selandjutnja terkenal sebagai Dwi-fungsi ABRI karena jang penting bukanlah hanja menguasai medan perang, tetapi djuga memenangkan perang.

OLEH SEBAB itu untuk mengachiri Dwi-fungsi ABRI itu tidaklah mungkin dilakukan dengan kampanje anti ABRI, melainkan dengan beladjar sebanjak2nja kepada kesalahan2 pemimpin2 politik kita selama Perang Kemerdekaan, terlebih lagi kepada kesalahan2 pemimpin2 politik kita sesudah Perang Kemerdekaan. Apakah Dwi-fungsi ABRI (tentulah jang kita maksudkan bukanlah dalam pengertian penulis kolom ini) akan berubah dari kefunkturil mendjadi strukturil atau tidak, bergantung kepada pertanjaan, apakah pemimpin2 politik kita dapat mempunjai fikiran2 mengenai masalah2 strategi jang lebih dewasa daripada fikiran2 jang dipunjai oleh pemimpin2 militer.

Marilah kita bertjermin kepada sedjarah dan bersikap rasionil seperti Dr. Hatta. (DTS)

Sumber: ANGKATAN BERSENDJATA (17/02/1969)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 334-336.