PROF SUNAWAR SUKOWATI SH : HARUS TAAT PADA PIMPINAN NASIONAL [1]
Djakarta, Sinar Harapan
Prof. Sunawar Sukowati SH menjatakan bahwa sebaiknja dalam pembentukan Kabinet setelah Pemilu semua kekuatan jang Pantjasilais diadjak bersama.
Ketua DPP PNI itu menjatakan bahwa sebenarnja sesuai dengan UUD 45 tidak ada koalisi2an, dalam pembentukan Kabinet karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Djadi tidak akan merupakan pentjerminan dari para wakil2 rakjat di DPR.
Karena kabinet jad. itu merupakan Kabinet Presidentil. Tapi psychologis politis alangkah baiknja semua sadja jang Pantjasilais diadjak bersama dalam suatu perimbangan dalam Kabinet. Dalam perimbangan itu, kata Sunawar berlaku hukum2 perimbangan.
Dalam pertjakapannja dengan “SH” Kamis pagi, Sunawar tidak bersedia untuk menerangkan siapa2 tokoh2 PNI jang ditjalonkan untuk duduk dalam Kabinet nanti dengan alasan “belum ada pembicaraan mengenai hal dalam PNI”.
Sektor Pertanian lebih baik kalau di pegang oleh PNI, kata Menteri Negara Wasperbang itu. Karena dalam PNI mempunjai banjak ahli dibidang pertanian. Tapi everything mengenai soal itu terserah Pak Harto. Jang penting setiap menteri harus bisa bekerdjasama dengan Pimpinan Nasional itu.
Ditegaskan oleh Sunawar, bahwa Menteri2 apakah dia dari Partai, Ormas maupun Angkatan harus mempunjai “mono-lojalitas”. Harus lojal pada kepentingan nasional dan pimpinan nasional. Setelah djadi Menteri, mereka jang berasal dari Partai, Ormas atau Angkatan itu harus taat pada pimpinan Nasional, hanja satu “channel of command”, katanja.
Mengenai Presiden atau wakilnja, Ketua PNI itu mengatakan, tidak penting apakah dia dari seberang atau dari Djawa, apakah dia Kristen atau Islam. Jg penting Presiden & wakilnja harus bisa bekerdjasama, harus merupakan kombinasi jang harmonis dan bisa saling mengisi.
Mengenai statemen dari Ketua Umum Sekber Golkar Letdjen Sokowati jang mengatakan bahwa Wakil Presiden bukan orang Djawa, bukan ABRI dan bukan Golkar, Sunawar menanggapi: “Marilah kita meninggalkan pandangan – pandangan jang pitjik dan peng-kotak2an diri”.
Ditanja pendapatnja mengenai masalah Dwifungsi ABRI, Sunawar mendjawab bahwa ia menjetudjuinja. Tapi ditambahkannja bahwa Dwifungsi ABRI harus dimanfaatkan serta didjaga djangan sampai menjurus ke militerisme. Dan jang paling penting, kata Sunawar, Angkatan2 komando harus satu jakni mono loyalitas kepada pimpinan nasional.
Beralih kepada masalah Pemilu, Sunawar jang ditjalonkan di Sumut, mendjawab bahwa pemerintah dalam Pemilu adalah sebagai wasil. Kalau wasit sudah turut main berarti kekatjauan.
Kemudian ditambahkan: “Soalnja bagaimana supaja echelon2 bawahan itu, bisa diatur supaja taat kepada “rules of the game”. “Untuk itu kita tuntut supaja disiplin nasional dipelihara sebagaimana ditekankan oleh Pimpinan Nasional”, katanja mendjelaskan. (DTS)
Sumber: SINAR HARAPAN (19/03/1971)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 654-655.