MENDAGRI AMIRMACHMUD 

MASJARAKAT DJANGAN DIKOTAK2AN BERDASARKAN IDEOLOGI ^[1]

 

Djakarta, Angkatan Bersendjata

Menteri dalam negeri Amirmachmud menegaskan di Metro, ibukota Lampung, hari Senin bahwa penjerderhanaan kepartaian akan tetap dilaksanakan di negeri ini karena hal itu adalah keputusan MPRS.

Dalam briefingnja kepada pedjabat2 tingkat propinsi Lampung dan kabupaten Lampung Tengah, Menteri selandjutnja mendjelaskan dalam hubungan ini masih perlu penelaahan jang mendalam. Dan ia jang diberi tugas oleh Presiden untuk membina politik di dalam negeri, akan selalu menelaah dan melaporkannja kepada Presiden.

“Apakah djumlah partai nanti 5, 4, atau 3, itu tergantung pada penelaahan lebih lanjut. Tapi bila ternjata dengan 2 partai akan lebih bermanfaat bagi seluruh bangsa, apa salahnja kita hanja 2 partai sadja”, kata menteri lebih landjut.

Dalam hubungan ini ia mengingatkan akan penegasan Presiden bahwa dalam DPR nanti hanja ada 4 fraksi, jakni fraksi spirituil materiil, fraksi materiil-spirituil, fraksi Golkardan fraksi ABRl. Dan hal ini akan berlaku djuga pada DPRD – I dan DPRD – ­II.

Partai

Mengenai sistem kepartaian dalam penjederhanaan itu, menteri djuga menegaskan akan tergantung pada hasil penelaahan lebih landjut. “Apakah nantinja akan berupa partai massal atau partai kader, itu semua tergantung pada penelaahan selandjutnja”, kata menteri. Tapi jang djelas menurut menteri,”kita tjukup pengalaman bahwa sistim partai massal ternjata gagal”.

Sehubungan dengan hal ini ia menundjuk pendapat Panglima Kodam Diponegoro, Majdjen Widodo baru2 ini bahwa sebaiknja pengurus partai hanja ada sampai tingkat ibukota kabupaten sadja. Dan kegiatan2 politik partai sekali sadja dalam 5 tahun jakni pada saat mendjelang pemilihan umum. Partai tidak perlu massa sampai ke desa2.

Dan memang kata menteri bila sudah memilih wakil2, maka selandjutnja diserahkan pada wakil2 tsb.

Profesi

Pada kesempatan itu djuga menteri menegaskan bahwa untuk waktu selanjdutnja “masjarakat kita tidak boleh lagi dikelompok2an berdasarkan ideologi”. Menurut menteri bila rakjat dikotak2an seperti itu, maka kita kembali kembali ke sistem orla lagi, dan itu berbahaja sekali, bisa membuat Indonesia petjah”.

Indonesia hanja satu, jaitu Pantjasila, tegas menteri. Tiap orang boleh sadja lebih “menstress” salah satu silanja, tapi tidak boleh melupakan sila2 jang lalu. Dan demokrasi jang dianut dinegara ini ialah demokrasi Pantjasila jang punja aspek makmur melalui pembangunan, aspek adil dgn pembangunan sosial budaya aspek demokrasi politik dan aspek pertahan dan keamanan nasional.

Oleh karena katanja, pengelompokan masjarakat sebaiknja dilakukan berdsarkan profesi anggota2nja seperti buruh tani, pedagang dan pegawai negeri. Dan chususnja mengenai jang terakhir ini hanja ada “satu korps Pegawai Republik Indonesia.”

Ditegaskan, bahwa Pantjasila harus benar2 dihajati sebagai satu2nja ideologi bangsa”. Dalam hubungan ini ia kembali menegaskan bahwa konduite terdjelek bagi seorang kepala daerah ialah bila ia tidak dapat mem-Pantjasilakan daerahnja. (DTS)

Sumber: ANGKATAN BERSENDJATA (06/10/1971)

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 768-770.