GOLKAR PERLU REFUNGSIONALISASI

H.M.I Berfungsi Tjiptakan Kader Islam Dan Bangsa ^[1]

 

Palembang, Abadi

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam jang dilangsungkan di Palembang, kemarin telah berachir dengan mengambil kesimpulan dibidang kemahasiswaan, pembangunan ekonomi, pendidikan, agama, kebudajaan serta masalah sosial politik. Dalam bidang sospol HMI berpendapat perlu penjederhanaan dan memfungsikan kembali partai politik serta refungsionalisasi Golkar pada proporsinja kembali.

Sosial – Politik

Kongres HMI setelah membahas masalah sosial politik jang menjangkut bidang pembaharuan struktur politik, berpendapat untuk mentjiptakan pra-kondisi kearah itu diperlukan tindakan2 seperti menjederhanakan djumlah parpol dan memfungsikan kembali partai2 politik setjara wadjar. Serta meletakkan kembali fungsi dan status Golkar pada proporsinja.

Oleh HMI dewasa ini golkar dinilai disatu pihak berfungsi sebagai partai politik seperti ikut Pemilu sebagai kontestan, tetapi dilain fihak tidak menjatakan dirinja sebagai partai politik. Dalam Pemilu jang lalu Golkar djuga bertindak sebagai “partai pemerintah”, bahkan sebagai bagian dari aparat pemerintah. Dalam keadaan demikian, maka Golkar akan mudah mendjadi sumber permainan politik dan kantjah dari berbagai matjam klik-politik jang bisa saling bertempur didalamnja.

Apabila ini dikaitkan dgn Pemerintah atau ABRI, maka bisa mengalami krisis wibawa bahkan djuga bahaja perpetjahan chususnja dalam tubuh ABRI serta Pemerintah. Oleh karena itu status dan fungsi Golkar dapat ditegaskan dgn tjara diproporsikan kembali mendjadi golongan karya murni, sebagai wadah gabungan organisasi2 non affiliasi partai jang berdasarkan kekaryaan dan profesi.

Aspirasi politik jang ada dalam Golkar sekarang ini bisa disalurkan dalam suatu partai politik jang setarap dgn partai2 lainnja, proses mana bisa dilakukan serupa proses pembentukan Partai Muslimin melalui SK 70/1968, atau meningkatkan Golkar sebagai Parpol.

Floating-Mass

Sehubungan dengan bidang sosial politik itu, Kongres H.M.I. telah membahas pula masalah floating-mass (massa terapung) jang bermaksud utk “membebaskan” massa rakjat terutama ditingkat bawah dari pertentangan politik semu jg tidak produktif.

Floating-mass, itu dapat ditjiptakan antara lain dengan melalui penghapusan sistim organisasi onderbouw dari partai politik, atau mengembalikan organisasi sosial sesuai dgn profesi atau kekaryaan masing2. Anggauta dari organisasi sosial ini adalah merupakan “floating mass”.

Fungsi Ke-kaderan HMI

Kongres HMI djuga telah berhasil mengambil keputusan dibidang organisasi dengan menegaskan bahwa HMI akan menempatkan dirinja sebagai organisasi mahasiswa independent jang mempunjai fungsi kekaderan.

Jang dimaksud ke-kaderan adalah dalam arti bukan sadja mentjiptakan kader2 ummat Islam sadja, tapi djuga mentjetak kader2 bangsa jang akan melandjutkan tugas pembangunan dimasa jang akan datang.

Dalam masalah fungsi kekaderan jang merupakan pembinaan generasi muda chususnja, menurut HMI, erat sekali dengan masalah pembangunan jang sedang dilaksanakan sekarang ini. Karena pembangunan itu dilaksanakan setjara estafet dan satu generasi kegenerasi berikutnja. Oleh karena itu pembinaan generasi muda jang akan melandjutkan tugas2 pembangunan adalah – djustru bagian jang integral dari perentjanaan dan pembangunan itu sendiri.

Kebebasan Mimbar

Untuk mentjapai tudjuan dan fungsi Perguruan Tinggi, maka lembaga tersebut harus selalu terbuka terhadap segala idea dan partisipasi mahasiswa. Partisipasi tersebut baik dalam arti bersifat aktif dan positif maupun jang bersifat korektif. Demikian kesimpulan Kongres HMI jang menjangkut bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan.

Selandjutnja Kongres menjatakan, bahwa organisasi mahasiswa, extra-universiter dalam mengambil peranan disamping membantu study anggotanja djuga dapat merupakan djembatan terhadap generation-antara masjarakat campus dengan masjarakat luar dalam pemetjahan problematik soal kulturil didalam masjarakat.

Seterusnja Kongres berpendapat, dalam situasi kehidupan Perguruan Tinggi jang perlu dikembangkan academic freedom, kebebasan mimbar serta keberanian dalam menilai dan meneliti kebenaran2 semu jang ada dikalangan dunia universitas.

Pengurus

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnja, Kongres telah memilih Akbar Tandjung di Djakarta, sbg. Ketua Umum, Ketua Formateur untuk Pengurus HMI jang baru. Sedangkan sebagai mede-formateur telah ditundjuk Ridwan Saidi dan Drs. Moh. Azrul Azwar, keduanja djuga di Djakarta. (DTS)

Sumber: ABADI (13/10/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 928-930.