PRESIDEN SOEHARTO: “TAHUN 1978 MENGANDUNG HARAPAN2” [1]
Jakarta, Antara
PRESIDEN SOEHARTO menyatakan, tahun 1978 mengandung harapan-harapan bagi bangsa Indonesia berkat keadaan ekonomi Indonesia yang semakin bertambah baik dewasa ini.
Kepala Negara mengemukakan hal itu dalam pidatonya untuk menandai akhir tahun 1977 dan menyongsong tahun 1978 melalui TVRI Sabtu malam.
Membaiknya keadaan ekonomi itu, menurut Presiden, tercermin dalam keputusan2 Sidang Kabinet Paripurna hari Kamis lalu yang antara lain menetapkan kebijaksanaan2 bam dalam bidang perkreditan yang bertujuan memberi kemudahan bagi golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil serta sekaligus memotong ekspor dan mempercepat berkembangnya industri dalam negeri.
Ia mengakui bahwa tahun 1977 telah dilampaui bangsa Indonesia dengan mengatasi berbagai kesulitan dan kepahitan, disamping adanya keberhasilankeberhasilan.
”Marilah kita masuki tahun baru inidengan tekad baru dan semangat baru. Marilah kita makin bersatu-padu dan bekerja bahu membahu meneruskan pembangunan agar kemajuan, kesejahteraan dan keadaan makin kini rasakan,” demikian ajakan Presiden.
Dalam pidatonya itu Kepala Negara mengajak segenap bangsa Indonesia untuk melihat kembali pengalaman dan peristiwa2 yang menonjol selama tahun 1977, baik dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya.
Boleh Saja Belum Puas
Dalam bidang politik tahun 1977 mencatat keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan Pemilu untuk kedua kalinya selama 10 tahun Orde Baru, yang telah menghasilkan DPR dan MPR yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober yang lalu.
Presiden sekali lagi minta agar tidak ada lagi hak2 yang mengecilkan arti Pemilu 1977, tetapi ia tidak menutup kemungkinan bagi orang2 untuk menyatakan perasaan belum puasnya terhadap hasil dan tata cara Pemilu itu.
“Kita boleh saja belum puas dengan hal dan tata cara Pemilihan Umum, tetapi jangan sekali-kali kita mengecilkan arti Pemilihan Umum yang begitu saja, sebab rakyat yang berdaulat telah menggunakan hak demokrasinya yang penuh dengan memilih wakil-wakil mereka secara bebas dan rahasia,” kata Presiden.
Juga diingatkannya bahwa tata cara Pemilu itu telah diatur oleh Undang-Undang yang disetujui oleh rakyat melalui wakil2 mereka di DPR.
Kita juga boleh puas atau tidak puas atas susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Namun juga harus kita ingat, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu juga telah kita tetapkan dengan Undang-Undang.
Hal ini lebih-lebih harus kita camkan dan kita patuhi, sebab kita semua bertekad untuk menegakkan kehidupan demokrasi yang sehat dan pelaksanaan konstitusi secara kuat. Apabila ini kita ingkari, maka kekacauanlah yang akan timbul, karena kita sendiri tidak mematuhi aturan permainan, katanya.
Kita juga boleh puas atau tidak puas mengenai masalah-masalah penting lainnya. Kita boleh setuju atau tidak setuju mengenai sesuatu hal. Kita juga boleh berbeda pendapat.
Tetapi kita harus selalu ingat bahwa perbedaan pendapat itu jangan diperuncing-runcingkan, melainkan bersama-sama kita cari persamaannya dengan semangat kekeluargaan melalui musyawarah.
Agar semaunya berjalan dengan tertib tanpa ada rasa tertekan, agar semuanya tetap berjalan dalam iramanya stabilitas yang dinamis, maka segala pendapat tadi hendaknya disalurkan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, melalui saluran-saluran yang disediakan oleh demokrasi Pancasila, ia menambahkan.
“Kenyataan-kenyataan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini di beberapa kota besar, rupanya telah memberikan tanda-tanda ke arah berlarut-larutnya keadaan, yang apabila dibiarkan terus berlangsung, akan dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, menggoyahkan stabilitas nasional dan membahayakan kesatuan dan persatuan Bangsa,” ia menegaskan.
Tahan Diri
“Dalam rangka inilah hendaknya kita perhatikan sungguh-sungguh peringatan persaudaraan dari ABRI, seperti yang jelas disuarakan dalam Pernyataan ABRI tanggal 15 Desember yang baru lalu,” kata Presiden.
“Pernyataan itu merupakan langkah usaha untuk mencegah berlarut-larutnya keadaan yang tidak kita inginkan bersama,” tambahnya.
Kita semua hendaknya menahan diri, agar perbedaan pendapat tidak meluncur menjadi pertentangan-pertentangan tajam yang dapat meretakkan persatuan bangsa dan mengganggu stabilitas nasional. Sebab apabila ini terjadi, maka bukan saja pembangunan akan terhambat, tetapi juga akan menghilangkan apa-apa yang telah kita capai sampai sekarang, yang berarti menggagalkan pula usaha keras kita untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak; bahagian terbesar dari masyarakat kita sendiri.
”Sepanjang tetap berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selama disuarakan melalui saluran-saluran demokratis dan konstitusionil, maka untuk ke sekian kalinya saya tegaskan di sini bahwa demokrasi tetap terjamin dan kebebasan yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan pendapat tetap dihormati.”
Dalam rangka menegakkan kehidupan konstitusionil dan demokrasi, maka semua pihak, seluruh bangsa Indonesia harus berusaha agar Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat bersidang dengan tenang dalam bulan Maret 1978 nanti dan dengan tepat dapat mengambil keputusan berdasarkan tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan hati nurani rakyat.
Sidang majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1978 itu sangat penting, sebab di sanalah akan ditentukan masa depan bangsa Indonesia. Dan di sanalah akan ditentukan arah pembangunan Bangsa kita selanjutnya.
Demokrasi dan pembangunan adalah satu nafas. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan kemajuan adalah saling memperkuat. Karenanya marilah kita kembangkan semuanya secara serasi dan seimbang.
Keamanan Terkendalikan
Di bidang keamanan, dalam tahun 1977 ini keadaannya tetap stabil dan terkendalikan, meskipun di sana-sini telah terjadi beberapa peristiwa yang memerlukan kewaspadaan dan kesigapan alat-alat keamanan.
“Erat hubungannya dengan masalah keamanan, maka dalam tahun 1977 ini kita juga telah melangkah maju lagi dalam usaha menyelesaikan salah satu masalah nasional, ialah dengan membebaskan sejumlah 10.000 tahanan G-30-S/PKI golongan B, yang telah dilangsungkan dalam bulan Desember ini,”kata Presiden.
“Seperti yang saya nyatakan dalam pidato saya di depan DPR tanggal 16 Agustus yang lalu, maka penyelesaian tahanan G-30-S/PKI ini akan terus kita laksanakan dan apabila mungkin kita PKI ini akan terus kita laksanakan dan apabila mungkin kita percepat, agar dengan demikian kita dapat membebaskan diri dari salah satu beban nasional, sebagai akibat dari peristiwa G-30-S/PKI 12 tahun yang lalu,” ia menambahkan.
Sudah barang tentu pelaksanaan dari kebijaksanaan ini harus kita ikuti dengan penuh kewaspadaan, penuh pengertian serta kebesaran jiwa berdasarkan Pancasila. Dalam hubungan ini perlu kiranya kita ingatkan kembali bahwa landasan pegangan untuk menyelesaikan masalah tahanan G-30-S/PKI adalah pertimbangan-pertimbangan keamanan dan stabilitas nasional, pertimbangan hukum dan pertimbangan perikemanusiaan, katanya.
Politik Luar Negeri
Dalam tahun 1977 ini telah tercatat beberapa kegiatan positif dalam pelaksanaan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif.
Sebagai anggota ASEAN, kita harus aktif untuk mengusahakan memantapkan solidaritas dan meningkatkan kerjasama di antara anggota ASEAN. KTT ASEAN di Bali setahun sebelumnya, telah berhasil memberikan isi yang semakin nyata pada organisasi ini.
Hubungan ASEAN dengan negara-negara atau organisasi regional lainnya juga makin nyata. Dengan Jepang misalnya dewasa ini sedang digarap pelaksanaan kerjasama antara ASEAN dan Jepang untuk membangun proyek industri ASEAN-antara lain pabrik pupuk urea di Indonesia.
Dengan negara-negara Timur Tengah kita juga terus berusaha meningkatkan hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kunjungan Presiden ke negaranegara Timur Tengah baru-baru ini, telah membuka kesempatan-kesempatan baru bagi perluasan kerjasama ekonomi dan pembangunan serta telah memperdalam saling pengertian antara kedua pihak.
Dengan negara-negara tetangga lainnya di wilayah ini seperti Vietnam, Burma dan Papua Nugini, kita juga memelihara hubungan dan kerjasama yang aktif dan positif atas dasar politik luar negeri kita yang bebas dan aktif atas dasar saling hormat menghormati dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
Demikian juga dengan negara-negara Non Blok, negara-negara OPEC dan negara-negara lainnya, kita terus aktif memberikan sumbangan-sumbangan pikiran yang diperlukan.
Laju Inflasi 11,82 %
Keadaan ekonomi nasional dalam tahun 1977 ini, secara umum dapat dikatakan tetap dalam keadaan terkendalikan dan terus bertumbuh, meskipun kita telah mengalami beberapa bencana yang memprihatinkan.
Musim kering yang panjang dan hama wereng yang mengganas di beberapa daerah memang telah menyebabkan tidak tercapainya produksi pangan, khususnya beras yang kita harapkan. Bahkan di beberapa kabupaten telah terjadi kekurangan pangan dan kekeringan.
Namun kita perlu mengucap syukur, bahwa dengan usahausaha kita semua yang sungguh-sungguh untuk mengatasi bencana tersebut, keadaan yang lebih buruk tidak terjadi.
Stabilitas Ekonomi dapat tetap dipelihara, bahkan sedikit lebih mantap dibanding dengan tahun yang lalu. Harga-harga barang pada umumnya, khususnya 9 bahan pokok tetap stabil. Laju inflasi dalam tahun 1977 ini tercatat 11,82%, lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 1976 yang waktu itu mencapai 14,2%.
Keadaan devisa kita terus membaik, berkat meningkatnya hasil-hasil ekspor kita dalam tahun 1977 ini.
Pelaksanaan pembangunan berbagai proyek fisik terus berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang tersedia. Dalam tahun 1977 ini kita menyelesaikan sejumlah proyek-proyek besar dan kecil yang meliputi berbagai bidang, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.
Berbagai proyek vital seperti pabrik pupuk Pusri IV di Palembang, Gas Alam Cair (LNG) di Kalimantan Timur, pertambangan nikkel di Sulawesi Selatan, Kilang minyak di Sorong, pabrik baja tahap I di Cilegon telah berproduksi.
Demikian pula sejumlah proyek-proyek pembangunan seperti prasarana perhubungan, prasarana pengairan, sarana-sarana sosial seperti gedung-gedung sekolah, rumah sakit, air minum dan sebagainya telah banyak yang diresmikan penggunaannya.
Ini semua merupakan tanda-tanda bahwa pembangunan terus berjalan dan ekonomi nasional kita terus bertumbuh. Sebenarnya kegiatan pembangunan kita bukan saja bidang ekonomi, tetapi juga meliputi bidang-bidang sosial budaya yang setiap tahun juga makin ditinggalkan.
Sosial Budaya
Dalam tahun 1977 ini misalnya, Bangsa Indonesia mencatat kegiatan-kegiatan nasional di bidang kesejahteraan dan kebudayaan yang cukup menggembirakan dan bahkan membanggakan, seperti terselenggaranya Jambore Nasional di Sibolangit, Sumatera Utara, Musabaqah Tilawatil Qur’an di Manado, suatu kota yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional ke-IX di Jakarta dan hasil-hasil yang dicapai oleh team Indonesia ke Sea Games di Kuala Lumpur akhir-akhir ini yang cukup membanggakan.
Hasil-hasil itu hendaknya dapat dijadikan pendorong untuk mencapai sukses-sukses yang lebih besar di hari-hari mendatang.
“Dari catatan keadaan dan hasil-hasil yang saya kemukakan secara singkat itu, jelas bahwa kegiatan pembangunan kita terus berjalan dan terus maju,” katanya.
Namun kita juga harus tetap sadar, bahwa kemajuan kemajuan dan hasil-hasil yang dicapai secara nasional; bahwa dengan hasil-hasil yang dicapai sekarang masih belum mungkin meniadakan kepincangan-kepincangan sosial, masih ada kemiskinan, masih ada kebodohan, masih ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, belum terciptakan suasana yang berkeadilan sosial.
Justru itulah kita masih harus terus berusaha untuk melanjutkan dan meningkatkan gerak pembangunan ini dan harus bekerja keras dan mencurahkan tenaga dan pikiran untuk setapak demi setapak mengurangi kepincangan-kepincangan dan masalah-masalah sosial itu. Dalam rangka itu pulalah, Pemerintah selalu berusaha untuk menyesuaikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Kelanjutan dan peningkatan pembangunan juga harus berarti makin luasnya lapisan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan, lebih besar peranannya dan lebih merata dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan kata lain orang-orang kecil, golongan ekonomi lemah-yang umumnya terdiri dari pribumi-harus dibangkitkan kemampuannya, diperbaiki penghasilannya dan dinaikkan taraf hidupnya.
Koperasi diberi dorongan-dorongan baru agar tumbuh kuat mulai dari desa-desa, yang diurus oleh warga desa sendiri dan untuk kepentingan warga desa sendiri, menggarap usaha pertanian, petemakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, kerajinan dan lain-lain.
Kesempatan-kesempatan baru juga terbuka bagi usaha-usaha nasional, khususnya golongan pribumi, untuk menangani kegiatan perdagangan dalam negeri yang harus ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan asing pada hari ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk membuka kesempatan dan memberi dorongan bagi bangkitnya kekuatan golongan ekonomi lemah.
Usaha ini akan berhasil jika masyarakat mengambil bagian dengan rasa tanggungjawab yang besar, ketekunan yang tinggi dan ketabahan yang kuat.
Kekurangan- Kekurangan
Dalam pada itu kita juga harus sadar bahwa dalam melaksanakan pembangunan ini, masih terjadi kekurangan-kekurangan dari penyimpangan-penyimpangan yang memerlukan koreksi-koreksi agar hasil-hasil pembangunan ini dapat lebih besar.
Justru itulah dalam tahun 1977 ini kita tingkatkan usaha penertiban kedalam dan penertiban dalam masyarakat dengan dilancarkannya Operasi Tertib, kata Presiden.
“Marilah kita semua berusaha di bidangnya masing-masing untuk mewujudkan ketertiban itu, agar pelaksanaan pembangunan makin berhasil dan agar suasana tenteram lahir dan batin makin dapat dirasakan olehkita semua,” ajaknya.
Dengan semangat dan tekad yang demikian ikut dan dengan semangat persatuan dan persaudaraan di antara kita, marilah kita song song tahun baru 1978.
“Dengan suasana yang tertib dan penuh persatuan dan persaudaraan itu, pasti kita dapat mensukseskan tugas-tugas nasional dalam tahun 1978, dan suksesnya kelanjutan pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan tahun terakhir Repelita II dan persiapanpersiapan untuk Repelita III,” kata Presiden. (DTS)
Sumber: ANTARA (31/12/1977)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 435-440.