BERGERAK AKTIF DAN TANGGUH UNTUK JELASKAN ASPIRASI INDONESIA
Presiden Soeharto meminta para Duta Besar dan Diplomat Indonesia agar bergerak lebih aktif, secara teratur dan tangguh menjelaskan keadaan, persoalan dan aspirasi2 Indonesia ke luar negeri. Permintaan itu dikemukakan hari Sabtu ketika melantik 4 orang Duta Besar Indonesia yang baru.
Mereka itu ialah Sayidiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republlik Indonesia untuk Jepang, Abdul Rahman Setjowibowo untuk Finlandia, Sagiri Kartanegara untuk Iraq dan Djundjunan Kusumahardja untuk Korea Utara.
Menurut Presiden, banyak masalah2 dan rasa ingin tahu dunia luar dapat segera dijawab oleh para diplomat kita, yang telah menguasai dan menghayati garis-garis perjuangan kita ke dalam maupun ke luar.
“Dalam hubungan inilah mengapa saya memandang penting agar para Duta Besar mengikuti penataran P4, Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN sebelum menjalankan tugasnya di luar negeri”.
Ia juga meminta agar para diplomat lebih dinamis, lebih tepat meraba apa yang ingin diketahui oleh dunia luar tentang kita. Malahan, kitalah yang sebenarnya harus terlebih dulu menjelaskan kepada mereka. Pelaksanaan politik luar negeri, katanya, tidak lain adalah pelaksanaan ke luar dari usaha mencapai tujuan nasional.
Dalam rangka ini sungguh benar, bahwa kuat atau lemahnya garis politik luar negeri akan ditentukan oleh bobot keadaan di dalarn negeri. Namun juga benar, bahwa kelincahan dan ketajaman diplomasi para Duta Besar dan Diplomat Indonesia akan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri itu.
Kemurnian Non-Blok
Dalarn kesempatan itu Kepala Negara menyatakan pula pendapatnya tentang persatuan negara-negara Non-Blok. Katanya antara lain, kesejahteraan, kemajuan, keadilan dan perdarnaian bagi seluruh ummat manusia adalah tujuan mulia yang menjadi sasaran utarna dunia kita yang sekarang.
Ini berarti dimulainya jaman pembangunan bangsa-bangsa yang terbelakang: yang kebanyakan terdiri atas bekas negara2 yang terjajah. Disinilah pentingnya persatuan dunia ketiga. Perlunya persatuan negara2 Non-Blok.
Gerakan Non-Blok harus mampu memelihara kemurniannya, dengan memusatkan diri pada tantangan dan kebutuhan baru ialah: Perjuangan membangun tata ekonomi dunia yang lebih adil dan lebih menjamin pembangunan semua bangsa.
Apabila gerakan Non-Blok sudah kehilangan kemurniannya, maka hilanglah arti Non-Blok itu sendiri.
Masalah gerakan Non-Blok tadi juga disinggung oleh Presiden satu jam sebelumnya, pada upacara penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Demokrasi Afghanistan untuk Indonesia, Dr. Mohammad Ahsan Rosta Mai.
Dibahas Sidang DPA
Konperensi Tingkat Tinggi Non-Blok di Havana yad. dan ASEAN dengan prospek-prospeknya akan menjadi tema Sidang Dewan Pertimbangan Agung yang berlangsung selama 5 hari mulai Senin ini.
Soal sidang tersebut Sabtu siang telah dibicarakan oleh Presiden Soeharto dan pimpinan DPA yang terdiri dari ldharn Chalid, J. Naro serta G.P.H. Djatikusumo.
Kepada wartawan selesai pertemuan Idham Chalid menjelaskan pertemuan dengan Presiden seperti tadi adalah pertemuan yang biasa dilakukan menjelang Sidang DPA.
Dalam pertemuan, pimpinan DPA memperoleh bahan-bahan dari Kepala Negara tentang perjalanannya ke Papua Nugini dan Jepang baru-baru ini, bahan2 mengenai usaha pemurnian gerakan Non-Blok dsb. (DTS)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber: SUARA KARYA (25/06/1979)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 110-111.