PROGRAM INPRES BERIKAN SUMBANGAN
Program lnpres yang menyentuh peri kehidupan hampir segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia, menurut penilaian Bank Dunia telah memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap berbagai segi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama 12 tahun terakhir ini.
Sekarang ini terdapat tujuh macam lnpres, yaitu Inpres desa, kabupaten, propinsi, SD, kesehatan, pasar dan Inpres penghijauan. Tiga macam Inpres yang pertama dimaksudkan untuk memberikan bantuan terhadap usaha pembangunan di daerah pedesaan, kabupaten dan propinsi. Sedang Inpres lainnya merupakan bantuan bagi pelaksanaan program pembangunan yang bersifat sektoral.
Bank Dunia dalam laporannya mengenai perkembangan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir ini mencatat bahwa berbagai macam program Inpres itu telah menunjang pertumbuhan produksi, terutama di sektor pertanian.
Unsur-unsur utama dalam strategi pemerintah untuk segera menanggulangi masalah-masalah peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup ialah program keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan kegiatan di bidang pelayanan sosiallainnya serta program Inpres. Bank Dunia dalam laporannya itu menekankan bahwa diantara program itu yang terpenting adalah program Inpres.
Tujuan utama program Inpres ialah membina prasarana sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sedang usaha menanggulangi masalah peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan tarafhidup secara langsung lebih banyak berkaitan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Di bidang tenaga kerja misalnya, Bank Dunia menilai bahwa program Inpres memberikan pengaruh langsung yang besar terhadap penyediaan lapangan kerja. Dikemukakan bahwa dalam tahun 1977/1978 program lnpres berhasil menciptakan lapangan kerja 180 juta orang/hari (180 million man-days), yang merupakan satu persen darijumlah totallapangan kerja.
Sejak Semula Perhatikan
Selain penekanan utama ditujukan pada investasi di bidang industri dan prasarana yang menelan banyak dana dalam tahun-tahun terakhir ini. Bank Dunia menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sejak semula sangat banyak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam setiap tahap Trilogi Pembangunan ditetapkan merupakan tujuan dan untuk masing-masing tahap ditentukan pula urutan prioritasnya. Repelita I memprioritaskan, stabilitas di samping pertumbuhan dan pemerataan. Repelita II mengutamakan pertumbuhan dengan mengusahakan peningkatan stabilitas dan pemerataan. Sedang Repelita III memberikan tekanan pada usaha pemerataan, dengan peningkatan pertumbuhan serta mempertahankan stabilitas.
Namun dalam kenyataannya Bank Dunia melihat pelaksanaan program pembangunan dalam Repelita I dan II tidak semata mata hanya bersandar pada strategi meningkatkan pertumbuhan. Senantiasa diusahakan pemecahan tiga masalah yang berkaitan dengan peningkatan tarafhidup masyarakat tersebut.
Sebagai contoh Bank Dunia mengemukakan keadaan pada tahun 1966. Pada waktu itu yang paling mendesak ialah masalah kekurangan persediaan bahan pangan.
Mengingat tidak cukupnya devisa untuk memungkinkan impor, prioritas utama segera ditetapkan pada peningkatan produksi pangan, terutama beras.
Usaha ini ternyata berhasil. Dalam waktu hanya satu tahun pilar proyek Bimas dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia. Tahun 1968 produksi beras meningkat 10 %, yang merupakan tingkat kenaikan yang belurn pernah tercapai sebelumnya.
Bank Dunia melihat pula kemajuan yang dicapai di sektor lainnya. Di bidang moneter, inflasi dapat dijinakkan dari 650% tahun 1966 menjadi 10% tahun 1969. Penerimaan pemerintah meningkat dua kali lipat dan ekspor mulai pulih kembali. (DTS)
…
Jakarta, Antara
Sumber: KOMPAS (26/05/1979)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 310-312.