PRESIDEN: KEMBANGKAN PENDIDIKAN POLITIK PANCASILA
Presiden Soeharto minta kepada Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, untuk terus mengembangkan pendidikan politik Pancasila. Setelah itu diharapkan Demokrasi Pancasila dapat diterapkan di segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan politik, kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial-budaya.
Menteri Dalam Negeri Amirmachmud mengatakan hal itu setelah diterima Presiden Soeharto, Rabu pagi, di Bina Graha, untuk melaporkan selesainya pelantikan Soepardjo Rustam sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk kedua kalinya.
"Demokrasi Pancasila inimerupakan suatu sistem politik yang betul-betul menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia," tambah Amirmachmud.
Pelaksanaan pendidikan politik Pancasila itu, kata Menteri, sudah mulai dilakukan dengan adanya penataran-penataran. Agar semua pihak dapat memperoleh kesempatan, maka penataran-penataran itu akan dikembangkan pada setiap lembagalembaga pendidikan termasuk penataran untuk Parpol dan Golkar, kata Menteri.
Ditanya bagairriana persisnya rumusan politik Pancasila itu, Menteri menjawab:
"Saya tidak berkeberatan untuk menjelaskannya, tetapi untuk menguraikannya tidak cukup waktu setengah hari.” Karena itu, tambah Menteri, Ia akan memberikan uraian yang panjang Iebar dalam suatu pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Agung nanti.
Tingkatkan Kewaspadaan
Kepada Presiden Soeharto, kata Menteri, ia menjelaskan pula mengenai isi pidatonya ketika melantik dan mengambil sumpah Soepardjo Rustam sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk kedua kalinya hari Minggu lalu, yang mengecam nadanada sumbang dalam masyarakat sebagaimana yang dikembangkan oleh golongan ekstrim.
Menanggapi laporan ini, Presiden Soeharto menginstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan, kata Amirmachmud.
Mengenai rumusan nasionalisme ekstrim, ujar Menteri, sudah di dokumentasikan dalam pembahasan RUU tentang perubahan UU Pemilu di DPR beberapa waktu lalu.
Nasionalisme yang ekstrim ini adalah perpaduan antara paham nasionalisme dengan paham komunisme. Kerjasama antara kedua paham tersebut pada akhimya mau merubah Pancasila dan UUD 1945. Demikian Amrimachmud.
Ditanya mengenai golongan yang bemada sumbang tersebut, Menteri mengatakan "Saya kira wartawan sudah tahu, jadi tidak: usah ditanya lagi." Sedang mengenai golongan yang dituding sebagai sinting oleh Mendagri ketika pelantikan Gubernur Jawa Tengah, katanya adalah orang yang sudah tidak tahu kebenaran dan tidak memenuhi syarat-syarat istikamah.
Wagub Lampung
Kepada presiden Soeharto, kata Amirmachmud, dilaporkan pula pelantikan Pejabat Gubernur Riau yang akan dilakukan di Jakarta, 9 Juni. Untuk sementara Gubernur Riau akan dijabat oleh Dirjen PUOD Prapto Prayitno.
Kemudian 12 Juni 1980 akan dilantik pula Sekwilda Lampung Subki Harun menjadi Wakil Gubernur Propinsi Lampung. Presiden sudah mengeluarkan surat keputusan pengangkatannya. Demikian Mendagri. (DTS)
…
Jakarta, Kompas
Sumber: KOMPAS (05/06/1980)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 600-601.