PRESIDEN SOEHARTO AKAN BUKA PERTEMUAN KONSULTATIF RENCANA KOLOMBO
Presiden Soeharto menurut reneana, Senin mendatang, di Istana Negara akan membuka Pertemuan-Konsultatif Rencana Kolombo yang ke-28 yang dihadiri 2 menteri dari negara2 anggota organisasi.
Menteri Pan Sumarlin mengemukakan hal itu kepada pers selesai melapor kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Sabtu, tentang persiapan pertemuan itu.
Sumarlin mengatakan, pertemuan rencana Kolombo akan dihadiri lk. 115 orang dari berbagai negara anggota dan berlangsung sampai 25 Nopember. Sebelum diadakan pertemuan pejabat2 senior dari Rencana Kolombo itu di Jakarta.
Dalam pertemuan itu nanti dibahas kerjasama di bidang sumber energi yang dapat diperbaharui, khususnya untuk daerah pedesaan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Juga didiskusikan tentang peningkatan kerjasama teknik antara negara2 berkembang terutama anggota2 Kolombo Plan.
Menteri mengatakan, kerjasama teknik ini perlu dikembangkan dalam hubungannya dengan "Tripartite" program, yakni pertukaran teknisi dari satu negara kepada negara berkembang lainnya dengan biaya dari lembaga-lembaga keuangan internasional.
Atas pertanyaan wartawan, Sumarlin mengatakan, Rencana Kolombo yang didirikan tahun 1950 banyak dirasakan manfaatnya selama 30 tahun ini. Lk. US55 milyar nilai bantuan teknik Rencana Kolombo selama waktu ini dan sekitar US$ 5 milyar untuk pendidikan dalam rangka kerjasama teknik tersebut. Tenaga2 yang pernah dididik dalam Rencana Kolombo berjumlah lk. 135.000 orang dari negara2 di Asia dan Pasifik.
Indonesia, kata menteri, merupakan negara kedua setelah India yang memanfaatkan bantuan dari Rencana Kolombo itu.
Cadangan Devisa
Ketika ditanya tentang cadangan devisa RI yang cukup besar, menteri menjelaskan cadangan devisa itu bukan milik pemerintah tetapi milik masyarakat.
Cadangan devisa itu diadministrasikan oleh Bank Indonesia. Jika pemerintah ingin membeli devisa maka hal itu melalui Bank Indonesia.
Misalnya pemerintah impor gula, maka pemerintah membeli devisa dari Bank Indonesia. Devisa itu berasal dari hasil pendapatan ekspor Indonesia.
Tentang pendapat yang mengatakan bantuan luar sudah tidak perlu lagi, menteri mengatakan, dalam GBHN disebutkan prinsip pembangunan itu diusahakan dengan kekuatan sendiri namun bila diperlukan, bantuan luar negeri juga digunakan dan sifatnya sebagai pelengkap. (DTS)
…
Jakarta, Antara
Sumber: ANTARA (23/11/1980)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 654-655.