MASHURI TENTANG BAPAK PEMBANGUNAN
Wakil Ketua DPR/MPR Mashuri SH, Rabu siang, mengutarakan perlunya direm ataupun dihentikan usul pemberian gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto yang akhir-akhir ini banyak dilontarkan baik dalam pernyataan-pernyataan di depan rapat organisasi maupun disampaikan langsung oleh berbagai utusan ke pimpinan MPR.
Dalam percakapannya dengan para wartawan parlemen di ruang kerjanya, yang iaundang khusus untuk bertemu, Mashuri menegaskan dari pertemuannya empat mata dengan Kepala Negara belum lama ini di Binagraha serta apa yang ia dengar langsung dari beberapa pejabat yang pemah berbicara dengan Presiden Soeharto,
"Pak Harto itu tidak mau dikultusindividukan”.
Mashuri yang mengaku kenal betul secara pribadi watak dan pendirian Presiden mengatakan, pernyataan Kepala Negara yang tidak mau dikultus individukan harus "dibaca" bahwa sebenarnya Presiden Soeharto tidak senang dengan pemberian gelar tersebut.
"Jadi sebenarnya kita harus tanya dulu kepada yang bersangkutan. Sebab bagaimana nantinya kalau orang yang mau kita beri, tidak mau menerimanya,” katanya.
Dikemukakan, jika pemberian gelar Bapak Pembangunan itu dalam rangka untuk menghormati jasa Presiden Soeharto dalam memimpin bangsa dan negara, pemberian gelar pun haruslah wajar. Sambil mengutip peribahasa Jawa yang mengatakan "mikul duwur mendem jero" Mashuri mengatakan "hormatilah orang tua itu pada waktu hidup dan matinya".
"Kalau Pak Harto berjasa sebagai orang tua, mari kita simpan itu dalam hati lalu penghargaannya kita wujudkan dalam bentuk perbuatan," tambahnya lagi.
Penghormatan kita kepada orang tua menurut Mashuri harus dijaga sedemikian rupa jangan sampai justru bertentangan dengan sikap pemberian hormat yang sesungguhnya.
Mashuri yang dikenal pemah bertetangga dengan keluarga Soeharto di Jl. H. A Agus Salim, Jakarta, ketika peristiwa G30S/PKI meletus di tahun 1965 mengkhawatirkan kalau usul pemberian gelar itu dilakukan terns menerus dan berulang-ulang akhirnya dapat membuat masyarakat bosan.
Es Kopyor
Dengan mengambil contoh pada minuman es kopyor, Mashuri berkata:
"Kalau kita haus lalu disuguhi satu gelas es kopyor, rasanya enak sekali. Tetapi gelas kedua rasanya sudah berbeda. Apalagi gelas ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kita bukan hanya muak, tapi malahan bisa muntah," tukasnya.
Penegasan ini dikuatkannya lagi dengan teori ekonomi Gossen bahwa sesuatu yang berulang-ulang akan semakin susut nilainya bahkan menjadi negatif.
Ketika wartawan meminta agar formulasi pendapatnya tentang usul Bapak Pembangunan itu lebih dipertegas ia menolak dan mengatakan langsung, iatidak setuju
"Tapi kita harus tahu tempat dan suasananya," kata bekas Menteri P dan K dan Menpen itu. Ia juga mengingatkan tugas MPR adalah menyusun GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Karenanya dengan adanya pemikiran agar usul Bapak Pembangunan itu dikuatkan dalam Ketetapan (Tap) oleh MPR dalam Sidang Umum Maret 1983 nanti, ia meminta agar lembaga tertinggi itu jangan dibebani dengan tugas-tugas yang tidak sepantasnya.
Sebelum menyinggung sekitar usul itu, Mashuri secara berhati-hati mencoba membuat analisa tentang "move" ataupun strategi PKI danjaman Orde Lama yang berhasil memberi gelar Pemimpin Besar Revolusi dan menetapkan Presiden seumur hidup bagi Bung Karno.
"Apakah Bung Karno waktu itu tidak terperosok dalam strategi PKI?," Mashuri bertanya. "Jadi maksud Bapak usul itu mengarah pada jebakan?," sela wartawan. Mashuri menjawab "saya belum sampai membuat kesimpulan seperti itu sekalipun sebenarnya saya sudah punya. Tapi semuanya biarkan masyarakat yang akan menilai".
Melawan Arus
Tentang pernyataannya ini yang dinilai melawan arus, Mashuri menukas: "Saya ini sifatnya hanya untuk mengingatkan masyarakat dengan hati nurani yang bersih untuk mengajak berpikir dan merenungkan supaya anak-anak dan adik-adik kita dapat berkembang dengan baik. Dan termasuk mengingatkan saya bahwa saya sudah lama tidak bicara."
Tentang pencalonan kembali Presiden Soeharto sebagai Presiden RI periode 1983-1988, menurut Mashuri tidak ada masalah.
"Sebab bagi Golkar, Pak Harto tidak jadi masalah lagi untuk dicalonkan," tutur anggota Dewan Pembina DPP Golkar itu.
Ditambahkannya, usul pencalonan tersebut ditinjau dari segi "manajemen stabilitas" pantas. Seyogyanya usul calon baru dapat dikemukakan setelah wakil2 rakyat yang duduk dalam MPR sudah terpilih. Namun karena sudah dilempar, hendaknya MPR nantinya tidak akan direpotkan lagi oleh kemungkinan banyak calon.
”Jabatan Presiden itu kan banyak yang mau. Jadi kalau dilempar sekarang, orang yang mau coba-coba paling tidak berpikir-pikir dulu." (DTS)
…
Jakarta, Sinar Harapan
Sumber: SINAR HARAPAN (04/12/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 299-301.