PRESIDEN SOEHARTO AJAK SEMUA PIHAK LEBIH MAMPU KENDALIKAN DIRI
Presiden Soeharto menegaskan, tidak ada satu pihak pun yang berhak mengaku bahwa merekalah yang paling berjasa memajukan bangsa karena kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia sekarang ini, merupakan usaha bersama dan himpunan serta paduan hasil karya dan usaha segenap lapisan dan golongan masyarakat.
Kepala Negara menegaskan hal ini dalam pidato akhir tahun 1980 yang disiarkan TVRI dan RRI secara nasional, Rabu malam.
Presiden menyatakan, bahwa semua pihak mempunyai kewajiban dan tugas tetap memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Kepala Negara memperingatkan bahwa perbedaan-perbedaan di antara sesama warga bangsa Indonesia janganlah sampai menimbulkan saling pertentangan dan permusuhan. Presiden mengakui masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi untuk menghilangkan prasangka-prasangka golongan. Tapi semuanya itu mestilah dijalankan dengan kepala dingin, akal sehat dan penuh kearifan.
Oleh karena, itu Presiden mengajak semua pihak untuk lebih mampu mengendalikan diri, lebih-lebih lagi bagi mereka yang tergolong pemimpin, baik para pejabat maupun para pemuka masyarakat.
"Kita harus mengendalikan diri dari ucapan yang mempertajam pertentangan sesama bangsa sebab ucapan yang tidak terkendali akan lebih membuat masalah daripada menyelesaikannya dan lebih meresahkan daripada menenteramkan dan ini hanya akan mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan goyahnya persatuan."
Hal ini perlu direnungkan bersama, lebih-lebih pada saat bangsa Indonesia sedang berusaha memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila.
Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah pengendalian dalam melaksanakan kewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan yang lebih besar.
Pancasila menekankan pada prinsip kerukunan dan kegotong-royongan dan prinsip ini tidak mungkin terwujud bila tidak ada keinginan dan kemampuan mengendalikan diri.
Sebaliknya, kata Presiden, jika semua pihak dapat mengendalikan diri keaneka ragaman bangsa Indonesia akan merupakan kekuatan yang luar biasa.
Tidak Sedikitpun Bergeser
Presiden Soeharto juga menegaskan, bangsa Indonesia tidak sedikit pun bergeser dari cita-cita mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat dalam masyarakat Pancasila.
Presiden menegaskan sikap ini karena akhir-akhir ini timbul suara-suara yang nadanya mengkhawatirkan, bahkan menilai bahwa pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini salah arah dan tidak mengarah kepada cita2 kemerdekaan masyarakat yang adil dan makmur.
"Suara-suara yang demikian itu jelas tidak pada tempatnya dan hanya akan membingungkan saja," kata Presiden.
Harus disadari sepenuhnya, kata Presiden, bahwa Orde Baru wajib dan tidak boleh gagal meletakkan dasar-dasar perwujudan masyarakat adil makmur.
"Kegagalan yang demikian dapat mengakibatkan bencana bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, kata Presiden menambahkan.
Tugas yang diemban Orde Baru memang sangat berat dan besar. Orde Baru yang lahir di tengah-tengah segala kemerosotan kehidupan bangsa Indonesia tahun 1965, kata Presiden menekankan, memberikan harapan kepada seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia akan hari depan yang penuh kemajuan, kemakmuran dan keadilan. Tapi harapan-harapan itu tidak mungkin diwujudkan dalam waktu singkat, terlebih-lebih tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan keikutsertaan seluruh rakyat.
Indonesia Tetap Jaya
Ketika menilai perkembangan keadaan menjelang akhir tahun 1980 ini, Presiden menyatakan keyakinannya, secara umum keadaan negara dan bangsa Indonesia tetap jaya, demikian pelaksanaan pembangunan pada saat mengakhiri tahun 1980 telah mencapai kemajuan-kemajuan berarti.
Kemajuan-kemajuan yang dicapai itu merupakan faktor penting untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dalam tahun-tahun yang akan datang.
Dalam tahun 1980ini, kehidupan sosial politik bangsa Indonesia dapat dinilai telah berjalan cukup wajar sehingga stabilitas politik yang dinamis dapat dipelihara dan terus dikembangkan.
Dalam tahun 1980 ini, telah dimulai persiapan-persiapan nyata pelaksanaan tugas nasional yang penting, penyelenggaraan Pemilu tahun 1982. Dengan selesainya UU Pemilu sebagai penyempumaan/UU Pemilu terdahulu telah dikeluarkan sejumlah peraturan pelaksanaan serta penyusunan lembaga dan panitia-panitia sesuai dengan UU Pemilu tersebut.
Dalam waktu dekat, kata Presiden, akan dilakukan pelantikan keanggotaan Lembaga Pemilu, Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Pusat sehingga lembaga dan panitia tersebut segera dapat mulai menjalankan tugasnya.
Dalam hubungan ini, kepada peserta Pemilu Masing-masing PPP, PDI, dan Golkar yang sudah mulai mengadakan persiapan dan konsolidasi dan persiapanpersiapan, Presiden menyerukan agar dalam usaha meraih kemenangan dalam Pemilu nantinya tetap dapat mengendalikan dan menahan diri.
"Hendaknya semua menyadari dan turut menjaga stabilitas nasional tetapi tetap dapat dipelihara dan persatuan dan kesatuan bangsa tidak sampai goyah sehingga dapat menjamin berhasilnya pelaksanaan pembangunan, meskipun adakenaikan suhu politik menjelang Pemilu tersebut," kata Presiden.
Stabilitas Ekonomi Terkendali
Mengenai perkembangan keadaan ekonomi dalam tahun 1980, Presiden menyatakan telah banyak tercapai kemajuan-kemajuan, seperti terkendalinya stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang cukup mantap. Sementara itu usaha-usaha mempertegas garis-garis pemerataan menuju terwujudnya keadilan sosial semakin dapat ditingkatkan.
"Keadaan ekonomi nasional dalam tahun 1980 ini dapat dikatakan cukup melegakan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang digariskan dalam GBHN dan Repelita III telal1banyak membawa kemajuan-kemajuan," kata Presiden. Lebih jauh Presiden menyebutkan, meskipun dalam tahun ini Pemerintah telah mengambil keputusan kenaikan harga BBM, tarif listrik dan angkutan, serta kenaikan harga dasar produksi pertanian, namun laju inflasi dalam tahun 1980 dapat dikendalikan menjadi 15,9 persen, lebih rendah dari inflasi tahun 1979 sebesar 21,8 persen.
Tingkat inflasi yang rendah itu dapat dicapai antara lain karena adanya kemampuan menyediakan berbagai barang kebutuhan esensial masyarakat yang sebagian besar dapat dihasilkan sendiri, padahal keadaan ekonomi dunia tidak menentu yang ditandai dengan laju inflasi yang menaik dan kelesuan ekonomi.
Presiden menyebutkan beberapa hal yang menonjol dari pertumbuhan ekonomi nasional antara lain produksi beras yang telah mencapai jumlah 20 juta ton dalam tahun 1980, melampaui sasaran ke empat Repelita III.
Selain itu cadangan devisa mencapai jumlah tujuh juta dollar Amerika, bukan saja sebagai akibat kenaikan harga ekspor minyak dan gas bumi tapi juga sebagai hasil peningkatan ekspor di luar minyak.
Juga telah dilaksanakan pembangunan-sejumlah proyek besar yang baru dan peningkatan pembangunan proyek-proyek yang sudah ada seperti pabrik semen, baja, pupuk, kilang minyak, listrik dan berbagai prasarana lainnya yang sangat strategis bagi perkembangan ekonomi dalam jangka panjang.
Sementara itu dengan meningkatnya kemampuan keuangan negara usaha mendorong kemajuan golongan ekonomi lemah makin ditingkatkan antara lain melalui penyediaan kredit perbankan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah.
Dalam tahun ini dapat dicatat bahwa perbankan telah memberikan kredit KIK dan KMKP kepada hampir satujuta pengusaha ekonomi lemah, tidak kurang dari Rp 1,5 miliar rata-rata tiap hari.
Presiden menyatakan harapannya bila kemantapan pertumbuhan ekonomi terus dapat dipelihara Pemerintah akan dapat berbuat lebih banyak meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah.
Kepala Negara menyebutkan, pola pelaksanaan program Bimas, Inmas, pembinaan dan pengutamaan koperasi, berbagai proyek Inpres dan pelaksanaan anggaran belanja yang diatur melalui Keppres No 14/A sebagai usaha untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan pemerataan menikmati hasil pembangunan.
Semuanya itu untuk mempertegas wajah pemerataan pembangunan nasional yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan usaha ini akan dilanjutkan tahun depan dan tahun-tahun mendatang.
Presiden menyatakan bahwa kenyataan dari pelaksanaan berbagai program pembangunan itu menyadarkan semua pihak bahwa bangsa Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sampaikan Belasungkawa
Sehubungan dengan terjadinya musibah tanah longsor dan air bah di Majalengka dan bencana alam lainnya, Presiden dalam kesempatan menyampaikan pidato akhir tahunnya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamya.
Dalam hubungan dengan terjadinya musibah bencana alam di Majalengka yang menelan korban lebih dari 100 orang meninggal dunia itu, Presiden meminta semua pihak memikirkan langkah-langkah untuk mencegah bahaya banjir dan tanah longsor yang disebabkan penggundulan hutan dan penggunaan tanah yang tidak memperhitungkan keselamatan.
Presiden mengatakan, pelaksanaan program nasional di bidang penghijauan harus ditingkatkan, meskipun dibidang ini sudah banyak yang dilakukan.
Presiden mengulangi kembali imbauannya pada peresmian Pekan Penghijauan Nasional XX di Riau seminggu yang lalu untuk tidak menunda-nunda lagi pelaksanaan gerakan penghijauan di lingkungan masing-masing.
Presiden mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan diri dengan bimbingan Pemda agar musibah buruk tidak menimpa, setidak-tidaknya dapat dicegah korban jiwa dan kerusakan harta benda yang lebih besar sehubungan dengan musim penghujan yang masih akan berjalan dalam bulanbulan mendatang.
Dalam kesempatan ini, kepada umat Kristen Presiden menyampaikan selamat Hari Natal dankepadakaum Muslimin Kepala Negara menyampaikan selamat menyambut Tahun Abad Baru Hijriah XV. (DTS)
…
Jakarta, Antara
Sumber: ANTARA (01/01/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 577-581.