WAPRES : PERASAAN MENANG KALAH DALAM PEMILU JANGAN TERUS BERLANJUT
Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah minta agar perasaan menang atau kalah setelah berlangsungnya Pemilu 1987 sampai saatnya kini kita menghadapi Sidang Umum MPR, jangan sampai masih berlanjut sehingga dapat mengganggu proses konsolidasi pembangunan.
Dalam pengarahannya di depan para pejabat pemerintahan dan pemuka masyarakat se-Sulawesi Tenggara di Kendari Senin malam, Wapres mengingatkan bahwa yang menang harus menyadari tanggungjawabnya yang berat dalam mengatur kehidupan dan pembangunan bangsa, sedangkan yang kalah harus tetap meyakini pentingnya peranan serta tanggungjawab mereka untuk ikut bersama-sama dalam pembangunan nasional.
“Kita harus mampu meningkatkan, memelihara dan melestarikan solidaritas nasional untuk dapat melampaui masa yang sementara memprihatinkan ini, kemudian membina masa depan bersama yang pasti akan jauh lebih cerah,” katanya.
Wapres dalam pengarahanserangkaian kunjungan kerja dua harinya di Sultra sejak Senin siang itu menekankan bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa keprihatinan perekonomian dewasa ini, bangsa Indonesia perlu memantapkan diri, menghimpun kekuatan dan menggali pengalaman perjuangan dari masa lampau.
“Banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman itu untuk menunjang berhasilnya tugas-tugas di masa datang,” katanya sambil menyebut bahwa hikmah yang dapat diperoleh dari kekurangan dewasa ini, yakni adanya kesempatan untuk melanjutkan pembangunan.
Kesempatan yang dimaksud tentunya yang bertitik berat pada peningkatan mutu manusia sebagai subyek pembangunan serta pelaksanaannya yang mencakup segi disiplin, pengabdian, iman, moral dan mental sebagai persiapan bagi suatu akselerasi munculnya kembali dana yang memungkinkan.
“Dengan tak terjadinya kefakuman dalam proses pembangunan kita, maka inilah yang patut mendapat prioritas sebagai tindak lanjut suksesnya Pemilihan Umum yang baru lalu,” tandasnya.
Khusus dalam situasi menurunnya kemampuan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah, Wapres menegaskan bahwa swasta dan masyarakat juga harus diajak dan dibina untuk lebih mampu mengembangkan swadayanya, kontrol sosial yang jujur, obyektif dan bertanggung Jawab.
Manfaatkan Forum Muspida
Di bagian lain pengarahannya, Wapres menekankan pentingnya aparat pemerintah lebih mengutamakan aspek manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan dalam menghadapi tantangan pembangunan pada situasi seperti sekarang.
Dalam kaitan itu, aspek pembangunan dan pelaksanaannya terutama pengendalian dan koordinasi pada setiap tingkat dan eselon harus dilakukan lebih cepat, sementara pengawasannya juga lebih dipertajam.
Wapres menegaskan bahwa koordinasi pembangunan oleh kepala wilayah di daerah masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius dengan antara lain memanfaatkan forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) secara lebih efektif.
Ia menganjurkan para kepala wilayah memanfaatkan forum itu, baik di tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya maupun di tingkat kecamatan secara maksimal demi kepentingan kestabilan dan berhasilnya pembangunan.
Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur, Bupati/Walikotamadya dengan pejabat-pejabat ABRI maupun aparat pemerintah lainnya di daerah dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas serta pembangunan Nasional.
Wapres berpesan bahwa Muspida perlu tetap menjaga integritasnya dalam bermusyawarah, memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas bersama di daerah dalam arti bahwa yang diputuskan harus benar-benar merupakan kebulatan pendapat atas dasar kekeluargaan dan saling pengertian yang tinggi.
“Dalam mewujudkan kerja sama, koordinasi dan kebulatan pendapat itu juga jangan sampai tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang setiap aparat yang ada,” Kata Wapres mengisyaratkan.
Imbauan Untuk Media Massa
Tentang peranan pemberitaan dalam pembangunan bangsa, Wapres pada pertemuan itu mengimbau segenap jajaran media massa di Sultra untuk tetap membina moral kejuangannya.
Ia mengingatkan bahwa peranan media massa begitu pentingnnya dalam konstelasi kehidupan masyarakat Indonesia sehingga ia telah mendapatkan tempat dalam GBHN.
Yang diharapkan rakyat melalui GBHN, tambahnya, adalah media massa yang sehat, bebas dan bertanggungjawab, dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi obyektif, melakukan kontrol sosial konstruktif, menjalankan aspirasi rakyat serta meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Media massa merupakan bagian masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun. Jika masyarakat kita sekarang sedang dalam proses pembangunan menuju masyarakat Pancasila, jika bangsa Indonesia sekarang sedang melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila maka media massa pun sedang dalam proses pertumbuhannya menjadi media massa Pancasila,” kata-nya.
“Jika sekarang kita menengok ke belakang, akan tampak bahwa media massa nasional memiliki tradisi sebagai suatu kekuatan perjuangan bangsa,” tegasnya.
Wapres mengadakan kunjungan kerja di Sultra didampingi Ny. Umar Wirahadikusumah, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, J.B. Sumarlin, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Syaukat serta beberapa anggota rombongan lainnya.
Tentang arti kunjungan kerja di Sultra itu, Wapres yang dilimpahi tugas pengawasan oleh Presiden menjelaskan bahwa ia melakukannya bukan karena adanya persoalan khusus, melainkan didorong keinginan untuk lebih mengenal daerah Sultra serta rakyatnya. (RA)
…
Kendari, Antara
Sumber : ANTARA (29/09/1987)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 251-253.