TANDATANGAN PRESIDEN DAN SEJUMLAH TOKOH DIPALSU DALAM SELEBARAN GELAP

 

 

Jakarta, Antara

Tandatangan Presiden Soeharto serta sejumlah tokoh, dipalsu dalam selebaran gelap yang isinya mendiskreditkan Pemerintahan Orde Baru, kata Menteri Penerangan Harmoko.

Sehubungan dengan itu Presiden hari Rabu memerintahkan Menpen dan apparat keamanan agar mengusut secara tuntas kasus pemalsuan tandatangan dan selebaran gelap tersebut, supaya diketahui jelas siapa yang melakukan hal itu.

Setelah diterima Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Harmoko mengungkapkan kepada wartawan bahwa selebaran gelap bertandatangan palsu itu mengatasnamakan Pusat Informasi Nasional (PIN) Departemen Penerangan sedang kop suratnya menggunakan nama Sekretariat Negara.

Selain tandatangan Presiden, selebaran gelap itu juga memuat tandatangan palsu dari Ketua DPR/MPR-RI, M. Kharis Suhud, Menteri Agama Munawir Sjadzali, Ketua MUI K.H. Hasan Basri, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka H. Mashudi dan mantan Menteri Pertanian Prof. Dr. Ir. Thoyib Hadiwidjaja.

Harmoko yang tidak menjelaskan bagaimana isi selebaran itu, selanjutnya mengatakan bahwa selebaran gelap tersebut antara lain menyangkut hutang luar negeri, yang bemada menjelek-jelekkan pemerintah. “Tujuannya tentu menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Tapi untung, masyarakat sekarang sudah tidak mudah terpengaruh. Daya nalar dan sikap kritis mereka sudah meningkat, sehingga dapat membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar,” kata Menteri.

Kasus itu terungkap setelah beberapa anggota masyarakat yang menerima selebaran itu langsung mencek ke Departemen Penerangan dan setelah diteliti ternyata palsu. Surat-surat selebaran yang diterima Deppen, sudah diserahkan ke pihak yang berwajib yakni Kapolri, untuk mengusut lebih lanjut, ujar Menpen.

Dalam hubungan itu, ia menyerukan masyarakat luas, apabila menerima selebaran gelap seperti itu hendaknya langsung dimusnahkan saja. Menpen juga minta kewaspadaan masyarakat, karena bukan sekali ini saja tandatangan Presiden pernah dipalsu.

“Informasi yang tidak benar melalui selebaran-selebaran gelap, harus diberantas,” tegas Harmoko. Dalam kesempatan di Istana itu, Menpen juga melaporkan kepada Presiden tentang rencana peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-5 tanggal 9 Februari, yang akan dipusatkan di Surabaya.

HPN kali ini bertema “Peningkatan Kredibilitas Pers Dengan Pembinaan dan Penertiban Kedalam”. Direncanakan, Presiden akan menyampaikan amanat pada peringatan tersebut.

Selain itu, Harmoko juga melaporkan kesiapan Deppen beserta segenap aparatnya dalam pelaksanaan operasional penerangan pada tahun pertama Repelita V.

“Aparat penerangan sudah bertekad bekerja keras melaksanakan tugas dalam rangka menyukseskan Repelita V,” kata Harmoko.

 

 

Sumber :ANTARA (11/01/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 526-527.