PRESIDEN: MANFAATKAN KAPAL SITAAN SEBAGAI TOKO TERAPUNG DI RIAU
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto mengatakan, kapal laut yang disita operasi pemberantasan penyelundupan di Riau Kepulauan, "Srigunting",bisa diubah menjadi toko terapung yang menyediakan kebutuhan pokok rakyat yang berada di pulau-pulau terpencil.
Instruksi Presiden itu dijelaskan Menko Polkam Sudomo kepada pers, seusai melaporkan kepada Presiden di Bina Graha, Jakarta, Senin, mengenai masalah pemberantasan penyelundupan di Riau serta upaya ABRI untuk mengatasi pencurian ikan di laut.
"Penduduk tidak perlu lagi pergi ke Singapura untuk mernbeli sembilan bahan pokok serta kebutuhan lainnya," kata Sudomo ketika menjelaskan instruksi Kepala Negara tersebut, seraya menambahkan bahwa Operasi Srigunting ini ada hikmahnya bagi pemerintah dalam rnenyediakan kebutuhan masyarakat.
Selama ini, masalah penyediaan kebutuhan masyarakat Riau belum pernah terpecahkan secara tuntas, kata bekas Pangkopkamtib yang baru-baru ini meninjau Pulau Batam, guna melakukan rapat koordinasi dengan pejabat setempat.
Menurut Sudomo, dalam rakor dengan Otorita Batam, Pemda Riau, serta instansi pusat tersebut, telah disepakati bahwa Dolog akan menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Rapat koordinasi ini antara lain dilakukan karena "Operasi Srigunting"
mengakibatkan naiknya harga berbagai jenis barang yang dibutuhkan rakyat Riau. "Saya akan cek apakah sudah turun atau belum ," kata Sudomo ketika menjelaskan rencana jangka pendek yang harus dilaksanakan Dolog Riau serta program jangka panjang membuat toko-toko terapung tersebut.
Menko Polkam Sudomo lebih lanjut mengatakan, operasi memberantas penangkapan ikan secara liar dan juga penyelundupan akan terus dijalankan secara terencana dan konsepsional, yang dilakukan melalui "Operasi Halilintar".
Operasi Halilintar ini selain beijalan pada perairan Indonesia pada umumnya, juga dilakukan untuk mengawasi penangkapan ikan di kawasan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tambahnya.
Selain itu, kegiatan anti penyelundupan terus pula ditingkatkan, baik yang dilakukan TNI-AL maupun TNI-AU, dengan menggunakan berbagai sarana, seperti helikopter dan juga pesawat Boeing 737, sekalipun anggaran yang ada terbatas.
Sementara itu, Presiden Soeharto juga menginstruksikan agar fasilitas di berbagai pelabuhan ditingkatkan, sehingga keputusan Menteri Pertanian yang mewajibkan semua ikan diekspor melalui pelabuhan di tanah air, bisa beijalan efektif.
Sudomo juga mengatakan, ia akan menghubungi Dirut PT (Persero) PAL, B .J. Habibie agar segera mengadakan koordinasi dengan Menperind.
Hartarto, guna menyiapkan galangan kapal dalam negeri untuk membangun kapal penangkap ikan berbobot mati diatas 40 ton. Saat ini, sekitar 900 kapal beroperasi di daerah ZEE.
Sumber : ANTARA (13/03/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 529-530.