NURCHOLIS: BANYAKNYA ALUMNI HMI DI BIROKRASI TIDAK DIRENCANAKAN

 

 

Jakarta, Antara

Anggota Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Dr. Nurcholis Madjid menegaskan, banyaknya anggota KAHMI yang duduk dalam birokrasi pemerintahan, tidak direncanakan oleh KAHMI, tetapi merupakan suatu pertumbuhan natural.

“Itu karena ada kepastian sosiologis bahwa umat Islam akan mendapat peranan yang luas dalam pemerintahan dan swasta, karena merupakan mayoritas penduduk Indonesia,” ujarnya kepada wartawan seusai acara penutupan Munas IV KAHMI di Jakarta, Minggu malam.

Pada Munas yang berlangsung sejak Sabtu (2/12) dan dibuka oleh Mendagri Rudini yang membacakan amanat tertulis Presiden Soeharto itu, selain Nurcholis terpilih juga Dr. Sulastomo, MPH, Drs. Yusuf Kala, Drs. Firdaus Wajdi, Beddu Amang, Syukri llyas dan Achmad Nurhani menjadi anggota Presidium KAHMI periode 1990-1992.

Nurcholis juga menekankan bahwa KAHMI tidak akan berkembang menjadi suatu organisasi yang monolitik, atau organisasi vertikal yang mempunyai satu garis komando, tetapi tetap merupakan organisasi kemasyarakatan yang longgar dan tidak dimaksudkan untuk berkiprah atau terlibat langsung dalam pergerakan politik praktis. “Menghadapi kenyataan sosial yang ada dan mungkin dihadapi, kami tidak akan membuat suatu pernyataan atau sikap politik, tetapi kami mengajukan konsep-konsep dan gagasan-gagasan,” katanya.

Seusai Munas yang diikuti sekitar 400 peserta asal 46 cabang dari 23 propinsi seluruh Indonesia itu, presidium KAHMI juga menyerukan kepada para anggotanya untuk tidak segan-segan turun ke desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Sebelumnya, Presiden Soeharto menekankan pentingnya kehadiran KAHMI untuk dapat mengembangkan sumberdaya manusia terdidik yang terlatih dalam berorganisasi, sebagai manusia yang sangat diperlukan dalam upaya memajukan masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Alumni HMI, menurut Presiden dalam sambutan tertulis yang dibacakan Mendagri Rudini pada pembukaan Munas, merupakan insan-insan akademis yang bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur, lahir batin, berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, menurut Presiden akan sangat mubazir bila potensi alumni HMI itu dibiarkan terserak -serak.

Namun Presiden yakin Korps alumni HMI mampu menghirnpun anggota yang begitu besar jumlahnya dalam suatu ikatan yang longgar tetapi cukup efektif untuk mengembangkan potensi mereka menjadi salah satu bagian dari kekuatan nasional Bangsa Indonesia yang membangun.

Presiden memandang keberadaan korps alumni HMI sangat tepat, tanpa maksud berkiprah sebagai organisasi kemasyarakatan yang terlibat langsung dalam pergulatan politik praktis.

Sebab hal itu menurut Presiden justeru mempersempit ruang gerak dan pengabdian para alumni HMI yang begitu besar jumlahnya dan sangat beragam profesi, keahlian dan aspirasinya.

Hingga kini sekitar 60 persen anggota KAHMI adalah anggota Korpri selebihnya tersebar dalam berbagai profesi, sebagai pengusaha, swasta lainnya dan ABRI. Tokoh KAHMI yang duduk dalam pemerintahan antara lain Menpora Ir. Akbar Tanjung, Menmud Pertanian Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Baharsjah, Dirjen Pajak Drs. Mar’ie Muhammad, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. H. Alala.

 

 

Sumber : ANTARA (03/12/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 630-631.