PERLU DIJAJAKI, KERJASAMA MEMPRODUKSI PERALATAN MEDIA ELEKTRONIK DENGAN RRC
Jakarta, Kompas
Presiden Soeharto menganjurkan dijajagi lebih lanjut kemungkinan ketja sama memproduksi peralatan media elektronik antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC). Menteri Penerangan Harmoko mengatakan itu seusai melaporkan hasil kunjungannya ke RRC pekan lalu kepada Kepala Negara di kediaman Jalan Cendana, Senin (4/11).
Kepada para wartawan, Harmoko juga mengatakan, kerjasama di bidang penerangan atau informasi antara kedua negara perlu terus dikembangkan, sehingga masalah-masalah faktual seperti liputan berita bisa dicema kedua negara.
Menurut Menpen, RRC telah memproduksi peralatan elektronik seperti stasiun relai, proyektor film, pemancar transrnisi, televisi dan radio dengan harga lebih murah dan kualitasnya cukup bagus. “Lebih murahnya tidak tanggung-tanggung, sampai separuh atau sepertiga dari produksi negara lain,” ujarnya.
Harmoko juga mengemukakan kemungkinan untuk mempelajari apa yang telah dilakukan di RRC itu. Ditanya apakah ada kemungkinan pihak Indonesia akan membeli peralatan dari RRC itu, Menpen hanya mengatakan, “Bila ada pihak swasta yang menginginkan silahkan saja.”
Tapi untuk pemerintah ujarnya lanjut, perlu dipelajari sejauh mana kerja sama yang bisa dilakukan. “Apakah dikembangkan dengan cara patungan seperti mendirikan pabrik di Indonesia dan hasilnya untuk ekspor. Ini tentu urusan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian,” katanya.
Xinhua
Menpen kemarin juga menjelaskan, November ini RRC membuka kantor beritanya Xinhua di Indonesia sementara LKBN Antara membuka kantomya di Beijing. Ini dilakukan dalam rangka ketja sama bidang informasi antara Indonesia dengan RRC. Xinhua akan mulai beroperasi dengan satu wartawan. Demikian juga Antara akan memulai kantor perwakilannya di Beijing dengan satu korespondennya.
Dikatakan, kerja sama Xinhua dan Antara itu penting untuk memperluas penyebaran informasi antara kedua pihak di dunia. Saat ini, kata Menpen, jangkauan Xinhua ke masyarakat internasional cukup luas, karena menyelenggarakan siarannya dalam enam bahasa ya itu Cina, Inggeris, Prancis, Spanyol, Arab dan Rusia.
Saling membuka perwakilan kantor berita itu merupakan bagian penting dari hasil lawatan resmi Menpen Hannoko ke RRC bulan lalu. Materi kesepakatan itu menurut Harmoko, akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang akan ditandatangani saat Menteri Radio, Televisi dan Film RRC berkunjung balas ke Jakarta dalam waktu dekat.
Kedua pihak nantinya, kata Harmoko, juga akan melakukan pertukaran personel media elektronika dan pertukaran wartawan. “Saling kunjungan kewartawanan antara kedua negara tidak ada masalah,” tegasnya.
Pengembangan Informasi
Kepada Kepala Negara juga dilaporkan pengembangan operasionalisasi informasi, khususnya di daerah pedesaan. Untuk itu dilaporkan bahwa koran masuk desa (KMD) telah mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat.
Di samping itu, informasi pedesaan juga dikemas melalui siaran-siaran elektronika, khususnya RRI. Karena sifat siarannya sudah mencakup pendekatan budaya, maka pengembangan media tradisional yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya serta daerah lainnya akan menjadi porsi utama pengembangan operasionalisasi siaran pedesaan. Semuanya setidaknya untuk mendukung fungsi mendidik, mencerdaskan dan memberi hiburan yang sehat.
Contohnya, sekarang untuk stasiun RRI yang memiliki auditorium, setiap malam Minggu harus menyiarkan secara hidup pertunjukan tradisional, seperti wayang kulit di Jateng dan Surabaya. Bahkan di Semarang, menurut Menpen, hal itu dilakukan enam kali sebulan.
Menurut Menpen, harus ada keterpaduan dalam membina kesenian dan media tradisional. Namun mengingat pelaksanaannya tidak mudah maka perlu ada sistem bapak angkat. Sehubungan dengan itu, Presiden menginginkan agar perusahaan perusahaan bersedia menjadi bapak angkat untuk tahap pemulaan sampai mereka bisa berdiri sendiri. “Hal itu penting, untuk mengembangkan mutu budaya dan seni bangsa Indonesia, juga media yang mengemban pendidikan.”
Menpen melaporkan pula rencana penyelenggaraan Sidang Dewan Koordinasi Penerangan Gerakan Nonblok ke-12 pada 7 s/d 10 Desember 1991 di Baghdad, Irak. Pertemuan itu merupakan keputusan konferensi Menpen-menpen Non-blok di Havana, Kuba tahun 1990.
Sumber : KOMPAS (31/10/1991)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 644-645.