PENINGKATAN PELAYANAN APARAT
Jakarta, Suara Karya
“Presiden Soeharto meminta kepada aparat pemerintah, khususnya para pejabat yang berwenang agar mempermudah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena selama ini dinilai masih ada kecenderungan terjadinya keterlambatan pelayanan.”
Seperti dikutip Menpan Sarwono seusai diterima Presiden kemarin, Presiden Soeharto minta aparat pemerintah lebih menyederhanakan dan mempercepat proses pengurusan perizinan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain khususnya di kawasan ASEAN.
Rendahnya mutu pelayanan sudah sering kali dikeluhkan masyarakat. Menpan Sarwomo berulang kali mangemukakan bahwa pelayanan umum di instansi-instansi pemerintah sampai kini masih buruk, meskipun tidak diingkari bahwa ada pula yang sudah baik .
Seperti pernah ditulis dalam tajuk rencana harian ini, kita bisa mengupas dari berbagai sudut sebab-sebab rendahnya mutu pelayanan aparat pemerintah itu. Antara lain, kelemahan atau kelambanan aparat disebabkan karena mereka belum mahir dalam menguasai tata usaha negara dan belum menganut etika profesinya dan bias juga karena aparat masih lebih bersikap sebagai penguasa ketimbang abdi masyarakat. Oleh karena itu sering disarankan agar aparat lebih mampu menyeimbangkan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sekaligus.
Dewasa ini, sejalan dengan lajunya pembangunan tuntutan masyarakat pun semakin meningkat. Kita telah melewati babak pembangunan dalam takaran fisik kuantitatif Titik perhatian masyarakat sekarang ini sudah lebih mengacu pada dimensi yang bersifat kualitatif seperti keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, demokrasi dan hak asasi. Sehubungan dengan perkembangan ini, pendekatan aparat pemerintah tidak bisa lagi berdasarkan kepada kekuasaan, tetapi harus lebih didasarkan pada pengabdian bagi kesejahteraan masyarakat. Dan, pendekatan semacam ini hanya bisa diwujudkan dalam pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Untuk meningkatkan mutu pelayanan itu, aparat pemerintah harus meningkatkan dirinya guna memiliki kualifikasi-kualifikasi teknis operasional maupun kualifikasi spiritual seperti wawasan kebangsaan, dedikasi, kejujuran dan lain-lain.
Salah satu alat pemacu agar pelayanan aparat itu meningkat dan sekaligus juga merombak mental mereka, seperti sering dikatakan Menpan, masyarakat harus rewel apabila mendapati palayanan buruk dari aparat. “Jangan narimo saja. Karena kalau tidak rewel aparat yang bertugas memberikan pelayanan itu akan keenakan,” kata Menpan.
Sementara itu, aparat sendiri harus terbuka dan bersahabat dengan pengawasan, agar penyelenggaraan pemerintahan senantiasa bisa tunduk pada kaidah-kaidah hukum, konstitusi dan demokrasi sebagaimanadiamanatkan oleh UUD 45.
Di sinilah pentingnya pengawasan melekat (waskat) maupun pengawasan masyarakat berupa kontrol sosial, agar tingkat pelayanan semakin berkualitas.
Pelayanan yang tidak baik dari aparat biasanya karena ketertutupan di bidang informasi, yang menyebabkan pejabat di kantor-kantor pelayanan bisa bertindak seenaknya. Oleh karena itu kran informasi harus dibuka, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan memperoleh kejelasan dan kepastian.
Tanpa kepastian dan kejelasan menyebabkan masyarakat gelisah dan kegelisahan itulah yang akan mendorong orang mengambil jalan pintas berupa suap.
Oleh karena itu, jika Presiden minta aparat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, aparat di bidang pelayanan harus tertantang untuk berani memberikan garis batas jelas berapa lama pengurusan sebuah izin dan berapa besar pungutan atas suatu izin. Semuanya harus terbuka dan diketahui masyarakat dan dengan keterbukaan itulah pelayanan aparat akan bisa diuji kualitasnya.
Sumber : SUARA KARYA (06/06/1992)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 110-112.