PRESIDEN: UTAMAKAN PUTRA DAERAH UNTUK PEGAWAI GOLONGAN II TIMTIM

 

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menginstruksikan Gubernur TimorTimur Abilio Jose Osorio Soares untuk mengisi lowongan pegawai negeri golongan II dipropinsi itu dengan para tenaga putra daerah dan tidak mempercepat pensiun atas pegawai yang dinilai kurang mampu. Kalau jumlah tenaga putra daerah tidak cukup, baru didatangkan dan luar. “Ini agar tidak terjadi berbagai kecemburuan sosial dan timbul masalah-masalah barn di sana,” demikian kata Gubernur Abilio kepada para wartawan seusai diterima Kepala Negara di Istana Merdeka hari Selasa kemarin (27/10).

Selain itu, Presiden minta agar kaderisasi di Timtim dijalankan dengan sebaik­ baiknya, agar jika muncul lagi isu yang mengatakan Indonesia masuk ke Timtim untuk memperluas lapangan kerja.”Bapak Presiden sangat tidak: setuju terhadap pendapat itu,” katanya. Oleh karena itu, kata Abilio, setelah ini ia akan minta para menteri Kabinet Pembangunan V untuk membicarakan masalah kaderisasi tersebut di setiap kantor wilayah departemen yang ada di Timtim.

Begitu keluar dari istana, gubernur yang tinggi semampai (175cm) dan berkumis tebal itu dicegat oleh wartawan. Mula-mula jawaban-jawaban yang muncul terasa kaku. Tapi setelah hujan pertanyaan makin beruntun, jawaban-jawaban yang keluar pun terus mengalir. Sempat pula para wartawan mengatakan, “Melihat tampang Bapak, seharusnya Pak: Gubernur ini jadi bintang film.”Ia mengenakan setelan biru tua.

 

ABRI di Timtim

Dalam tanya jawab Abilio mengatakan, kehadiran ABRI sangat dibutuhkan di Timor Timur, khususnya untuk bidang pertahanan, sosial politik, dan pelaksanaan pembangunan bidang-bidang lainnya. “Karena rakyat belurn siap, mereka masih terbelah, masih terbagi-bagi, jadi memerlukan kekuatan untuk bisa menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya. Jumlahnya memang bisa dikurangi, tapi kualitasnya bisa terus ditingkatkan.

Tapi ia tidak setuju bila ada yang menyebutkan keadaan dibilang terbelah, itu karena hasil dari penjajahan. Kita dijajah selama 450 tahun, mereka kan memakai sistem politik di-vide et empera sehingga rakyat sulit dipersatukan, ujarnya.

Tentang berita-berita yang mengatakan operasi pengejaran Fretilin masih terus berlanjut, ia menyatakan bila hal itu dilakukan wajar. Karena masih ada orang yang tidak mau menerirna integrasi. Tapi jumlah mereka sedikit sekali, mungkin tidak sampai 10 persen dari penduduk.

Mengenai kemungkinan orang-orang asing yang masuk ke Timtim, Abilio mengatakan, kalau mereka itu mau mendikte atau mencari peluang membantu orang-orang tidak benar maka perlu dicegah. “Tapi bagi mereka yang betul-betul mau membantu pemerintah memperbaiki kehidupan di sana, ya welcome. “

Demikian pula kalau ada keinginan Parlemen Portugal untuk datang ke Timtim. “Kalau mau bantu Indonesia, mau bantu rakyat Timor Timur menjadi warga Indonesia yang baik, sekali lagi welcome,” kilahnya. Bahkan itu menurut dia, menjadi kewajiban Portugal, karena rakyat Timtim telah membantu Portugal dan membela nama baik rakyat Portugal di Timtim selama 450 tahun.

Tentang kualitas pendidikan di Timtim, Abilio mengatakan, keadaannya sudah jauh lebih maju. Tahun 1974 ketika Portugal pergi, jumlah orang berpendidikan masih tujuh sampai delapan persen dari seluruh penduduk, sekarang hampir 50 persen.

Menurut Abilio, kaderisasi di Timtim perlu karena 10 tahun terakhir ini pendidikan orang tidak disertai dengan pengkaderan untuk jabatan atau kedudukan-kedudukan tertentu di daerah. Berapa jumlah pemuda yang bisa diterima untuk pegawai negeri golongan II di Timtim, Abilio hanya mengatakan tergantung formasi, yang ada. Dalam waktu dekat ini sekitar 100 orang lebih akan diangkat.

 

Menyangkut Kebijaksanaan

Lama untuk mempercepat pensiun kepada mereka yang dinilai tidak mampu (misalnya tidak bisa membaca), Abilio mengatakan, berdasarkan petunjuk Presiden, tidak perlu dipercepat karena bisa menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sosial atau masalah-masalah baru.

 

Menko Ekuin dan Menperin

Sementara itu, kemarin di tempat yang sama Presiden secara berturut-turut juga menerima Menko Ekuin Radius Prawiro bersama anggota Tim Inpres I Tahun 1988 dan Menteri Perindustrian Hartarto.

Menjawab pertanyaan wartawan, Menko Ekuin antara lain, mengatakan, untuk menurunkan angka Debt Service Ratio (DSR), pemerintah terus meningkat kan ekspor, luar negeri dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ia menyatakan, pemerintah memang prihatin terhadap DSR yang mencapai 32 persen tahuh ini.

Sedang Menteri Perindustrian Hartarto melaporkan rencana ekspor hasil industri tahun 1993/1994 yang diperkirakan mencapai 22,35 milyar dollar Amerika Serikat. Perkiraan itu, kata Menperin, telah, memperhitungkan masalah hambatan yang dihadapi Indonesia di pasaran Asia Pasifik, Masyarakat Eropa, dan lain-lainnya yang timbul pada hampir setiap saat, seperti misalnya tuduhan dumping, munculnya penetapan kuota impor, kemungkinan dinaikkannya tarif impor di negara-negara bersangkutan, berkembangnya pengaturan yang merupakan non tariff barrier dan lain-lainnya.

Masalah dalam negeri juga telah diperhitungkan, misalnya kekurangan penyediaan listrik, pelaksanaan proyek-proyek baru dan perluasan yaug tertunda, khususnya bagi proyek -proyek PMDN karena sulitnya mendapatkan dana dalam negeri maupun karena bunga kredit yang tinggi.

Dalam pada itu, kemarin di Istana Merdeka, Presiden menerima penyerahan surat kepercayaan dari Duta Besar Hongaria untuk Indonesia Jozsep Nyerki dan Dubes Brasil Luiz Fernando Nazareth.

 

 

Sumber : KOMPAS (28/10/1992)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 346-349.