CATATAN DARI KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN KE AS DAN JEPANG: MENGGALANG KEMITRAAN UTARA-SELATAN[1]

Jakarta, Angkatan Bersenjata

 

MINGGU tengah malam pekan lalu (20/9) Presiden Soeharto bersama rombongan dengan pesawat MD-11 Garuda mengawali perjalanan kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan Jepang dengan terlebih dahulu singgah di Jenewa, Swiss.

Perjalanan panjang 10 hari (20 hingga 29 September) itu merupakan bagian dari langkah awal Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok dalam menjalankan misi yang dipercayakan GNB kepada Indonesia sebagaimana hasil kesepakatan yang dicapai dalam KTT ke-10 GNB di Jakarta awal September lalu.

Menyertai kunjungan kerja Kepala Negara kali ini selain Ibu Tien Soeharto juga Menlu Ali Alatas dan Nyonya, Mensesneg Moerdiono, Penasehat Pemerintah Bidang Ekonomi Prof Widjojo Nitisastro, Sekmil Presiden Mayjen TNI Syaukat Banjaransari dan sejumlah wartawan yang sehari-hari meliputi kegiatan kepresidenan.

Sebagaimana halnya dengan kunjungan Kepala Negara ke luar negeri sebelumnya, kunjungan kali ini juga memiliki acara padat. Yang membedakan perjalanan kali inidengan kunjungan-kunjungan sebelumnya adalah dalam misi yang diembannya. Kalau dalam kunjungan sebelumnya hanya untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia semata, maka kali ini ada dua misi yang diemban sekaligus oleh Kepala Negara. Yakni selain untuk kepentingan bangsa Indonesia yang berpenduduk sekitar 180juta jiwa juga mengemban misi yang dipercayakan oleh Gerakan Non Blok yang beranggotakan 108 negara.

Misi pertama yang menyangkut kepentingan Indonesia adalah bagaimana dapat lebih meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan kedua negara yang dikunjungi, AS dan Jepang. Selain itu juga dengan berapa negara lainnya yang saat itu berada di AS dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum PBB di Markas Basar PBB New York.

Sedangkan misi kedua yang menyangkut kepentingan seluruh anggota GNB yang berjumlah 108 negara itu adalah bagaimana memasyarakatkan hasil-hasil KTT ke-10 GNB kepada dunia dan sekaligus mewujudkan kesepakatan-kesepakatan maupun program-program yang dirumuskan dalam KIT GNB.

Secara resmi kedua misi yang diemban oleh Presiden Soeharto itu telah disampaikannya dalam pidatonya di depan sidang Majelis Umum ke-47 PBB tanggal 24 September lalu yang temyata mendapat sambutan hangat dari para negara-negara anggota PBB khususnya yang juga anggota GNB. Secara panjang lebar Presiden selain menjelaskan tentang masih relevannya GNB, perlunya ketjasama Selatan­ Selatan dan dialog Utara-Selatan atas dasar kemitraan dan saling menghargai, juga diungkapkan perlunya dilakukan restrukturisasi dan demokratisasi PBB agar lembaga tertinggi dunia itu dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara lebih efektif dan adil bagi kepentingan seluruh negara anggotanya. Yakni mampu memelihara perdamaian, menjamin kemerdekaan dan keadilan serta memajukan kesejahteraan secara merata didunia.

Presiden Soeharto mengusulkan perlunya dibentuk suatu kelompok kerja pada tingkat tinggi GNB bekerjasama dengan Sekjen PBB maupun Caucus GNB yang ada di Dewan Keamanan PBB dan dibantu tim ahli untuk merumuskan usul-usul konkrit bagi restrukturisasi PBB. Ini dimaksudkan agar terjalin suatu hubungan yang berimbang antara Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonorni dan Sosial dan Sekretaris Jenderal.

Dalam kelembagaan PBB ini yang mendapat sorotan utama adalah yang menyangkut keanggotaan Dewan Keamanan PBB, khususnya Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai Ketua GNB Presiden Soeharto menilai sudah waktunya masalah keanggotaan dan komposisi DK-PBB ini ditinjau kembali.

Sebagaimana dikemukakan di depan sidang MU-PBB maupun dalam penjelasannya kepada para wartawan dalarn penerbangan kembali ke Jakarta, keanggotaan DK-PBB yang saat ini terdiri dari lima negara Anggota tetap dan 10 negara Anggota Tidak Tetap, perlu segera ditinjau dan disempurnakan karena dinilainya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan permasalahan yang dihadapi dunia dewasa ini.

Alasan penyempurnaan keanggotaan , khususnya Anggota Tetap DK-PBB ini memang wajar dan dapat diterirna akal sehat, dengan menyampaikan argumentasi­ argumentasi yang rnendukungnya dan tidak hanya berdasarkan rasa tidak puas semata.

Kalau dulu 47 tahun yang lalu, PBB termasuk DK-PBB dibentuk untuk mencegah terjadinya bencana Perang Dunia III, maka tantangan yang dihadapi sekarang jelas berbeda, terutama setelah banyak negara memperoleh kemerdekaan dan menjadi anggota PBB. Tantangannya sekarang tentu lebih banyak terarah pada bagaimana mencapai kemajuan ekonomi dan sosial dan itu mengacu kepada perjuangan bangsa­ bangsa untuk pembangunan nasionalnya. Karenanya adalah bijaksana apabila perhatian itu tercermin dalam karya PBB maupun komposisi dan dinamika badan­ badannya, terutama DK-PBB.

Presiden mengusulkan agar Anggota Tetap DK-PBB yang saat ini hanya lima negara (AS, RRC, US, Perancis dan Inggris) ditambah minimal menjadi 11 Anggota Tetap DK-PBB. Penambahan Anggota Tetap yang baru ini dua diantaranya adalah negara Jepang dan Jerman yang pada masa PD II dulu kalah perang namun kini mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan ekonominya. Selain itu dua negara yang berpenduduk lebih dari 175 juta jiwa yang cukup potensial yakni India dan Indonesia. Dua negara lainnya adalah yang mewakili benua Afrika dan Amerika Latin. Dengan demikian semua benua akan mempunyai wakil atau anggota tetap di DK-PBB itu.

Demikian pula yang menyangkut masalah hak veto disarankan agar dilakukan peninjauan mengenai pemanfaatannya. Diakui oleh Kepala Negara bahwa hak veto yang diberikan kepada lima negara itu memang sulit dan tidak mungkin untuk ditarik kembali. Namun dalam penggunaannya hak veto itu harus diatur sebaik-baiknya agar benar-benar adil dan demokratis. Caranya adalah dengan counter veto. Yakni setiap veto yang dilakukan salah satu negara Anggota Tetap DK-PBB itu dapat dibatalkan dengan counter dua negara lainnya yang mempunyai hak sama.

Tugas yang diemban Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok ini untuk masa tiga tahun memang tidak ringan. Berbagai masalah yang menghadang di depan juga tidak kecil, baik yang secara khusus dihadapi oleh para anggota GNB yang umumnya adalah negara-negara berkembang tetapi juga sekaligus dihadapkan dengan keadaan perkembangan dunia pada umurnya yang memiliki permasalahan yang kompleks. Namun setidak-tidaknya, dengan keberhasilan Indonesia melaksanakan pembangunan selama dua puluh lima tahun terakhir ini ada bekal yang dimiliki Indonesia untuk dapat melaksanakan misi yang dipercayakan oleh GNB tersebut.

Langkah ke arah itu telah dilakukan dalam kunjungan kerja Presiden Soeharto ke AS dan Jepang kali ini maupun dengan memanfaatkan kesempatan bertemu dengan beberapa kepala negara/pemerintahan negara maju lainnya yang kebetulan berada di AS dalam rangka menghadiri sidang MU-PBB.

Beberapa Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang secara khusus meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Soeharto selama lima hari kunjungannya di New York, AS adalah Presiden Republik Korea Roh Tae Woo, Presiden Bosnia-HerzegovinaAlija Izetbegovic, Presiden Djibouti EJ Hadj Hassan GouledAptidon, PM Selandia Bam Jim Bolger, Presiden Slovenia Milan Kucan, Presiden Mongolia Punsaimaagiin Ochirbat, Presiden Latvia Anatolijs Gorbunovs, Wakil Perdana Menteri Kuwait, Wapres Suriname Jules Ratlan Oemar Ajodhia. Selain itujuga Direktur Eksekutif UNICEF Jamesd P. Grant dan Direktur Eksekutif UN Population Fund Dr. Nafis Sadik serta pimpinan Caucus GNB di DKPBB yang meliputi negara India, Equador, Zimbabwe, Maroko, Caape Verde dan Venezuela.

Disamping itu Presiden Soeharto juga mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan Sekjen PBB Boutros-Boutros Ghali serta Ketua Sidang MU-PBB ke-47 yang Wakil PM/Menlu Bulgaria Stoyan Ganev yang menyangkut peranan GNB serta upaya mengefektifkan peranan PBB sebagai lembaga tertinggi dunia.

Satu hal yang dinilai mempunyai arti khusus dan bahkan merupakan “surprise” adalah adanya perhatian yang diberikan Presiden AS George Bush kepada Presiden Soeharto. Kendatipun Presiden Bush menghadapi kesibukan-kesibukan yang luar biasa sehubungan dengan kegiatan pemilihan Presiden di negaranya, ternyata Kepala Negara AS itu masih memerlukan untuk secara langsung menelpon Presiden Soeharto dan menyatakan permintaan maafnya karena tidak bisa bertemu langsung dengan Presiden Soeharto selama berada di AS.

Dan yang lebih menggembirakan adalah dukungan yang diberikan AS kepada Indonesia selaku Ketua GNB dimana Presiden Bush sebetulnya telah mengirimkan surat ucapan selamat atas suksesnya penyelenggaraan KTT ke-10 GNB di Jakarta dan terpilihnya Presiden Soeharto selaku Ketua GNB untuk masa tiga tahun mendatang ini.

Dukungan negara-negara maju terhadap berbagai program kegiatan GNB dalam memajukan kesejahteraan para anggota GNB yang umurnnya adalah negara-negara yang sedang berkembang itu merupakan hal yang penting dalam era globalisasi sekarang ini. Ini tidak semata-mata untuk kepentingan negara-negara yang sedang berkembang yang dikenal sebagai negara Selatan, tetapi pada akhirnya juga menyangkut kepentingan negara maju atau negara Utara.

Karenanya selain perlunya ada kerjasama konkrit antara negara-negara Selatan (Kerjasama Selatan-Selatan) juga mutlak adanya kerjasama Utara-Selatan atas dasar kemitraan, saling menghormati dan menghargai masing-masing negara yang berdaulat dan juga tentunya adalah kerjasama yang saling menguntungkan.

Apa yang direncanakan itu memang terlihat mudah di atas kertas namun memiliki berbagai kendala dan kesulitan di lapangan. Karena sebagai negara berkembang terutama negara-negara, yang baru merdeka tentunya mengalami banyak kendala, baik itu menyangkut masalah ekonorni keuangan maupun masalah ketrampilan, pengalaman dari sebagainya. Dan bagi Indonesia sebagai Ketua GNB berbagai masalah itu harus bisa diatasi dengan cara menumbuhkan kepercayaan dan kerjasama antara negara Selatan-Selatan maupun dengan bekerjasama atas dasar kemitraan antara Utara dan Selatan.

Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB juga berkeinginan untuk lebih memasyarakatkan peranan GNB kepada masyarakat dunia, termasuk kepada negara­ negara industri maju. Dengan harapan, para negara maju itu dapat lebih memberikan perhatian mereka kepada pembangunan negara-negara berkembang yang pada akhirnya nanti juga akan menyangkut kepentingan mereka sendiri.

Upaya yang dirintis Kepala Negara dalam kunjungan ke AS dan Jepang kali ini telah menunjukkan hasil positif ke arah apa yang diinginkan. Hal itu tercermin dari ungkapan PM Jepang Kiichi Miyazawa yang menyatakan secara spontan kepada Presiden Soeharto bahwa Jepang akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya untuk memulai dialog Utara-Selatan. Bahkan PM Jepang itu berpendapat pertemuannya dengan Presiden Soeharto yang berlangsung akrab dan penuh persahabatan itu dapat dianggap sebagai bagian dari dialog Utara-Selatan.

Peranan diplomasi yang dilakukan Kepala Negara dalam mengembangkan dialog Utara-Selatan seperti yang dilakukannya dalam pembicaraan langsung dengan PM Jepang Miyazawa rnaupun pembicaraan melalui telpon dengan Presiden AS, George Bush merupakan langkah awal yang baik untuk juga bisa dikembangkan dengan negara-negara maju lainnya, terutama negara industri maju yang tergabung dalam G-7 atau Kelompok 7. Tentunya ini akan bisa terwujud apabila Presiden Soeharto mempunyai kesempatan untuk dapat menjelaskan secara rinci mengenai relevansi GNB dalam masa sekarang ini mau pun program-program konkrit yang dirumuskan oleh GNB dalam KTT-nya di Jakarta awal September lalu.

Kebijaksanaan yang ditempuh Indonesia selaku Ketua GNB dengan melakukan kegiatan diplomasi secara kemitraan dan bukan melalui cara-cara konfrontatif telah menunjukkan adanya titik-titik cerah bagi pengembangan peranan maupun program kerja GNB tiga tahun mendatang. Ini lebih ditunjang lagi dengan kesungguhan Indonesia dalam menangani berbagai program GNB dengan membentuk berbagai tim yang menyangkut rnasalah kerjasama di bidang pangan, kependudukan dan KB, penanganan hutang negara-negara berkembang dan sebagainya yang dikoordinir oleh Prof. Widjojo Nitisastro.

Ditunjuk sejumlah Dubes Keliling yang akan bertugas menampung dan menyampaikan masalah yang ada kepada masing-masing negara anggota GNB, disamping yang secara resmi dilakukan oleh para dubes yang ada di negara-negara itu akan lebih memperlancar kegiatan dan program GNB. Adapun Dubes Keliling yang diberi peran untuk membantu menyukseskan kepercayaan yang diberikan GNB kepada Indonesia adalah Letjen TNI (Pum) Sayidiman untuk menangani wilayah Afrika, Letjen TNI (Pum) A. Tahir untuk Eropa, Letjen TNI (Pum) Alamsyah Ratu Penviranegara untuk Asia dan Le en TNI (Purn) Hasnan Habib Amerika Latin.

Langkah panjang untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau keinginan semua anggota GNB itu memang masih harus ditempuh. Namun setidak-tidaknya dengan langkah awal yang positif yang telah ditunjukkan Presiden Soeharto dan hasil yang dicapai dalam kunjungan kerja ke AS dan Jepang kali ini merupakan modal awal yang akan sangat berarti dalam melanjutkan langkah-langkah positif dan konkrit dalam masa kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua GNB untuk tiga tahun mendatang.

Dan seperti yang dikemukakan Pak Harto sendiri dalam penerbangan kernbali ke Jakarta, semua itu akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya apabila mendapat dukungan dari semua pihak, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, termasuk para wartawan dengan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai peran GNB termasuk peran Indonesia sebagai Ketua GNB.

Langkah telah dianjurkan dan menjadi kewajiban kita semua untuk tetap menjaga langkah itu ke arah tujuan GNB guna mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih adil, lebih maju dan lebih sejahtera bagi kepentingan seluruh umat manusia.

 

Sumber:  ANGKATAN BERSENJATA(01/10/1992)

 

________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 409-414.