PRESIDEN: PENGADAAN KAWASAN INDUSTRI USAHA MEMELIHARA LINGKUNGAN[1]
Jakarta, Kompas
Presiden Soeharto menegaskan, pembangunan Indonesia adalah yang berwawasan lingkungan. dan pengadaan kawasan industri di Indonesia merupakan usaha untuk memelihara kelestarian lingkungan.
“Kami menginginkan agar pembangunan industri tidak mengorbankan lingkungan.”
Pernyataan Kepala Negara ini disampaikan dalam sambutan pada upacara pembukaan Pan Asia Industria Estate Conference di Istana Negara, Jakarta, hari Senin (29/6). Dalam kesempatan ini Presiden didampingi Menteri Muda Perindu strian Tungky Ariwibowo. Konferensi yang berlangsung di Jakarta tanggal 29 dan 30 Juni ini dihadiri sekitar 150 utusan dari Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Hongkong, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia sebagai tuan rumah.
Menurut Presiden, selain untuk memelihara lingkungan, kawasan industri sebagai lahan peruntukan industri yang siap pakai merupakan dukungan positif bagi para penanam modal. “Dalam kaitan inilah, pad akhir-akhir ini banyak kawasan industri yang kami bangun, untuk memenuhi kebutuhan karni yang terus meningkat serta untuk menarik para penanam modal membangun industri di Indonesia dalam rangka menampung arus relokasi industri dari negara-negara maju, ” ungkapnya.
Tapi, lanjut Presiden, Pemerintah Indonesia menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan agar kawasan-kawasan industri di Indonesia makin siap menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menampung relokasi industri. Dalam kaitan ini, Presiden mengharapkan konferensi ini menghasilkan pola kerja sama antar negara, antar pengusaha kawasan industri.
Selain itu, Kepala Negara juga berharap agar Himpunan Kawasan Industri Indonesia dapat memainkan peran yang positif dalam meningkatkan kemampuan kawasan industri di Indonesia untuk mendorong ekspor. Kekuatan ekonomi Pada bagian lain Presiden mengkaitkan konferensi ini dengan situasi dunia yang sedang mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah berakhirnya Perang Dingin. Dikatakan, perubahan-perubahan baru ini mengandung berbagai harapan dan sekaligus tantangan.
Pusat-pusat kekuatan ekonomi baru yang muncul, demikian Kepala Negara, seharusnya dapat mendorong pembagian kerja internasional lebih baik, lebih merata dan lebih adil.
”Namun sejauh ini, hal tadi belum terwujud. Negara-negara berkembang yang penduduknya merupakan bagian terbesar dari umat manusia, tetap saja masih terbelenggu kemelaratan dan keterbelakangan.”
Kepala Negara mengetengahkan, negara-negara berkembang menghadapi hambatan utama berupa masalah-masalah sosial ekonomi, seperti keterbatasan modal, ketertinggalan teknologi, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam dunia yang makin terbuka dan makin menyatu, negara-negara berkembang juga mengalami kesulitan besar dalam menghadapi persaingan makin ketat di bidang ekonomi. “Ketimpangan-ketimpangan ini akan menjadi sumber utama kegelisahan dunia, “ujar Presiden.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Halim Shahab melaporkan tujuan akhir dari konferensi ini adalah untuk menggalang pemikiran bersama guna mendapatkan konsep pembangunan industri yang tepat bagi kepentingan penumbuhan ekonomi negara-negara peserta.
Kemarin di Istana Merdeka Presiden secara berurutan juga menerima Menteri Kehutanan RRC Gao Dezhan, Menteri Muda Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Ketua Bappenas Prof Dr. BS Muljana, Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat M Ramli, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Arifin. (osd)
Sumber: KOMPAS (30/06/1992)
___________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 749-750.