PRESIDEN : PEMBANGUNAN DESA BELUM SECEPAT PERKOTAAN[1]

Malang, Suara Karya

Presiden Soeharto mengajak semua pihak untuk secara sungguh-sungguh membangun pedesaan, mengingat pedesaan merupakan tempat kehidupan sebagian besar bangsa kita. Presiden mengemukakan itu pada upacara pencanangan Bulan Bhakti LKMD, di Desa Pagelaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Kamis.

Menurut Presiden, harus disadari bahwa pembangunan di pedesaan belum secepat pembangunan di perkotaan. Keadaan ini memperbesar arus urbanisasi, yaitu penduduk berbondong-bondong pindah dan mencari pekerjaan di perkotaan. Masalah ini harus ditangani sungguh-sungguh. Kalau tidak, hal ini dapat menimbulkan kerawanan yang sulit diatasi di kemudian hari.

“Karena itulah kita harus membangun segenap desa di seluruh tanah air,” katanya. Pembangunan pedesaan sangat berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Pembangunan desa merupakan kegiatan yang melibatkan semua pihak. Karena itu perencanaan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan kemudahan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Sebaliknya, masyarakat berkewajiban memberikan partisipasi dalam bentuk prakarsa dan swadaya pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Wadah

LKMD Janjut Presiden Soeharto, adalah wadah untuk memadukan perencanaan dan koordinasi pembangunan desa-desa. Dalam LKMD inilah dipadukan dan dikoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan di desa-desa, yang meliputi hampir seluruh segi kehidupan masyarakat. Melalui LKMD, desa dan masyarakat menyiapkan diri untuk melaksanakan pembangunan yang mandiri dan berswadaya. Dengan berfungsinya LKMD di desa-desa, masyarakat pedesaan akan dapat bergerak secara terpadu untuk membangun desanya. Program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa, mendapatkan dukungan aktif masyarakatpedesaan.

Selama ini LKMD telah berkembang menjadi wadah kebersamaan dan keterpaduan dalam pembangunan desa. Kehadiran LKMD sangat positif sehingga perlu ditingkatkan pembinaan dan kegiatannya di masa datang. Dengan peningkatan tersebut, desa dan masyarakat akan benar-benar siap memasuki tahap bam dalam pembangunan yakni tahap tinggal landas yang dimulai pada Repelita VI mendatang, tambah Presiden Soeharto.

Menurut Presiden, perlu disyukuri bahwa konsep pembangunan desa yang berasaskan kemandirian dan keswadayaan telah berhasil diwujudkan. LKMD dengan gerakan PKK misalnya, telah mengembangkan kegiatan masyarakat pedesaan di berbagai bidang pembangunan seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Dewasa ini posyandu sudah menjacli bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat danmenyebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan semangat gotong royong masyarakat telah meningkatkan derajat kesehatannya melalui posyandu, pondok persalinan, dan pos obat desa.

Dijelaskan oleh Presiden Soeharto, sesungguhnya masih banyak lagi jenis kegiatan yang merupakan wujud keterpaduan program pemerintah dan kegiatan yang secara murni menjadi kebutuhan masyarakat. Prakarsa, swadaya dan kemandirian masyarakat sebagai bentuk nyata dari penyelenggaraan bulan bakti LKMD ini akan menjadi kekuatan penting bagi seluruh gerakan pembangunan di Indonesia.

Pemda

Untuk menunjang program tersebut, Presiden Soeharto meminta pemerintah daerah agar memberikan arahan dan peluang serta menjaga supaya kegiatan LKMD senafas dan saling menunjang dengan program- program pemerintah. Artinya, rencana dan pelaksanaan LKMD supaya benar-benar merupakan prakarsa, inisiatif dan swadaya masyarakat sendiri dengan tetap mendapatkan dukungan dari bantuan pemerintah.

Dengan pola kegiatan LKMD yang demikian itu, menurut Presiden Soeharto,

“kita bertekad untuk memacu pembangunan. Itulah modal utama kita dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, yang akan membawa kita semua kepada kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial yang dicita-citakan bersama .”

Sementara itu Mendagri Rudini dalam laporannya mengatakan, penyelenggaraan Bulan Bakti LKMD 1992 di Desa Pagelaran ini merupakan yang ke-8. Penyelenggaraan bulan bakti LKMD ini ditandai dengan meningkatnya swadaya masyarakat, jika dibanding dengan bantuan stimulan pemerintah. Secara nasional persentase kenaikan rata- rata swadaya masyarakat mencapai sekitar 250%. Ini menunjukkan rangsangan pemerintah untuk membangkitkan swadaya masyarakat, memperoleh sambutan dan pengertian yang mendalam.

Di seluruh Indonesia, menurut Rudini, tercatat sebanyak 62.061 LKMD di desa/ kelurahan. Dari jumlah itu 62,4% berkatagori sebagai desa maju. Ini suatu peningkatan yang relatif kecil dibanding dengan tahun lalu sebesar 60,55%. Kecilnya peningkatan itu disebabkan adanya penggabungan atau penyatuan desa berpenduduk padat dengan desa berpenduduk jarang.

Suara Sumbang

Upacara pencanangan Bulan Bhakti LKMD tersebut dilanjutkan temu wicara Presiden dengan masyarakat. Dalam temu wicara ini Presiden Soeharto mengingatkan, masyarakat jangan sampai terbius oleh pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, bahwa seolah-olah pembangunan yang dilaksanakan selama lima repelita tidak membuahkan hasil, dan manfaatnya tidak dapat dinikmati rakyat.

Dikatakan, perubahan -perubahan terjadi selama pembangunan, namun harus diakui, hasil pembangunan itu belum memuaskan dan belum merata. Akhir-akhir ini muncul suara-suara sumbang yang menyatakan bahwa rakyat, terutama di pedesaan takut kepada Pemerintah, sehingga mereka pasif dalam pembangunan.

“Terhadap suara-suara sumbang seperti itu, kita harus tetap tabah. Biarkan saja mereka berkata begitu. Saudara-saudara sendiri yang bisa menilai, ” kata Presiden Soeharto.

Menurut Presiden, peran serta masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dalam pembangunan semakin menonjol. Inisiatif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa pun berkembang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memacu pembangunan di pedesaan, sehingga tidak ada satu pun desa yang statis dalam gerak pembangunan. Oleh karena itu dana inpres ditingkatkan .

Dalam menjawab pertanyaan Suroto dari LKMD Blitar, Presiden mengatakan, penggunaan dana inpres tidak hanya untuk pembangunan pertanian dan sarana fisik lainnya. Dapat juga dana ini digunakan untuk pengembangan alih teknologi tepat guna atau keperluan pembangunan lainnya, setelah kebutuhan pertanian dan sarana fisik dapat diatasi.

“Penggunaan dana inpres sepenuhnya diserahkan kepada desa yang bersangkutan, tetapi harus melalui musyawarah,” kata Presiden.

Dalam rangkaian upacara ini Presiden Soeharto menyerahkan penghargaan kepada posyandu terbaik tingkat propinsi se Indonesia, dan penyerahan sertifikat tanah wakaf Sementara itu lbu Tien Soeharto menyerahkan penghargaan dalam bentuk buku pola asuh dalam keluarga. Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis kepada Ny.Sri Hastari dari posyandu Maospati Magetan, HAbdul Wakid dari Pare Kediri dan Ny.Suprapto Ketua Tim penggerak PKK Desa Pagelaran, Kecamatan Godanglegi, Kab. Malang.

Acara ini dihadiri antara lain oleh Mendagri Rudini, Rus Jatim Soelarso, Dirjen PHOD Warsito Kosman MA, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen Hartono, Kapolda Jatim Mayjen Emon Rifai, serta seluruh Bupati dan Walikota se Jawa Timur.

Sumber : Suara Karya (01/05/1992)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 764-767.