ARAFAT MENGELUH KEPADA PRESIDEN SOEHARTO ISRAEL TAK PENUHI PERJANJIAN PERDAMAIAN [1]

Tunis, Kompas

Persetujuan perdamaian Israel-Palestina yang ditanda-tangani di Washington pertengahan September lalu oleh Presiden Yasser Arafat dinilai dalam pelaksanaannya banyak sekali terjadi kesulitan serius, dan praktis tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan oleh Israel.

Oleh karena itu kepada Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok (GNB) dalam pertemuan mereka di Tunis hari Selasa (16/11) malam waktu setempat, Arafat minta untuk ikut memberikan tekanan kepada Israel agar kesepakatan Washington itu dapat dipatuhi. Menurut wartawan Kompas Ansel da Lopez dari Tunisia kemarin, “Presiden mendengarkan dengan sungguh-sungguh penjelasan Presiden Arafat. Presiden Soeharto mengatakan, di Jakarta pun pada saat bertemu dengan PM Yitzhak Rabin telah ditekankan pentingnya Israel melaksanakan dengan penuh kejujuran kesepakatan  Washington.”

Mensesneg Moerdiono yang ikut dalam pertemuan kedua pemimpin itu di Istana Essada La Marsa menjelaskan, dalam pertemuan itu Presiden Soeharto telah menyerahkan uang dalam bentuk bank draf sebesar dua juta dollar AS, sebagai bagian dari lima juta dollar AS yang dijanjikan ketika Arafat berada di Jakarta 24 September lalu. “Presiden Arafat menerimanya dengan rasa haru dan rasa terima kasih yang mendalam,” katanya.

Tidak Patuhi

Arafat sendiri kepada pers mengatakan, Israel ternyata tidak mematuhi perdamaian yang telah disepakati bersama September lalu, terutama tentang penarikan pasukan dari Jalur Ghaza dan Jericho. Dengan demikian ia tidak bisa membangun kawasan yang sudah hancur itu. “Sebaliknya kini yang masih tetjadi adalah kekerasan Israel yang dilakukan terhadap rakyat saya. Israel tetap melakukan kekerasan terhadap rakyat saya, terutama wanita dan anak-anak, dan hal itu tetjadi hampir setiap hari,” katanya. Sikap Israel ini semakin banyak menirnbulkan korban jiwa, dan hal ini harus secepatnya dihentikan.

Ditanya, kapan akan meninggalkan Jericho, Arafat mengatakan, pihaknya tetap mematuhi isi perundingan Washington dan kini pihak Israel harus bersikap sama. Dikatakan, ia memerlukan sekitar 13 milyar dollar AS untuk membangun wilayah yang tercantum dalam perundingan damai itu, dan dana itu diurusi oleh Komite Donor untuk Pembangunan Kembali Negara Palestina.

Tapi menurut Arafat, yang diterimanya kini barulah 2,2 milyar dollar AS. “Padahal seluruh infrastruktur yang kamimiliki saat ini seperti penyediaan air bersih, telekomunikasi, rumah sakit, listrik dan sebagainya sudah hancur lebur,” kata Arafat. Kondisi yang ada saat ini di Jalur Ghaza dan Jericho, tambahnya, harus dimulai lagi dari nol, bahkan di bawah nol, dan ini memerlukan biaya sangat banyak.

Ditanya tentang kedatangan PM. Israel Yitzhak Rabin ke Jakarta akhir Oktober lalu, Arafat mengatakan, hal ini ia nilai sebagai langkah Rabin untuk menjelaskan kepada Ketua GNB tentang perundingan perdamaian. Ditanya wartawan, apa mungkin Ketua GNB melakukan tekanan kepada Israel untuk mematuhi perjanjian perdamaian Washington, Mensesneg Moerdiono secara diplomatis menjawab, Presiden Soeharto memikirkan secara benar masalah itu. Untuk itu setelah Arafat meninggalkan ruangan, Presiden memintanya dan Kepala Badan Pelaksana Ketua GNB Nana Sutresna untuk tinggal dan membahas dan melihat secara menyeluruh kemungkinan apa yang bisa dilakukan Indonesia dan kemungkinan apa diharapkan cukup efektif, “Tapi juga realistik sesuai dengan kemampuan kita”.

Pertemuan Presiden Soeharto dan Arafat tersebut berlangsung sekitar 45 menit dari rencana 30 menit, dan dilaksanakan atas permintaan Arafat sebelum Presiden Soeharto meninggalkan Jakarta 13 November lalu.

Soal Timtim

Dalam pertemuan itu, Yasser Arafat juga menyampaikan kepada Presiden Soeharto pesan Presiden Portugal Mario Soares, yang ditemuinya sekitar lima hari lalu. Pada saat Arafat akan meninggalkan Portugal, di Bandara Lisbon, Presiden Mario Soares berpesan bahwa untuk penyelesaian masalah Timtim perlu diadakan referen­ dum. Menurut Moerdiono, berpesan itu disampaikan Presiden Mario Soares karena ia tahu bahwa Arafat akan bertemu Presiden Soeharto selama berada di Tunis. Dalam hal ini menurut Moerdiono, Presiden Soeharto menegaskan bahwa persoalan integrasi Timtim sudah selesai sama sekali dan tidak perlu dipersoalkan lagi, karena memang tidak ada hal yang perlu dipersoalkan.

“Keinginan Portugal itu sesungguhnya tidak relevan, karena pernyataan rakyat Timtim bergabung dengan Indonesia sudah berlangsung tahun 1976 lalu, “tegas Kepala Negara melalui Arafat. Dan kehendak rakyat Timtim bergabung dengan Indonesia tersebut, lanjut Moerdiono, sudah terwujud dengan ikut-sertanya mereka dalam beberapa kali pemilihan umum.

Sumber: KOMPAS (18/11/1993)

______________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 299-301.