PRESIDEN:JANGAN BUAT KEBIJAKSANAAN YANG AKIBATKAN INFLASI [1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto memerintahkan semua para pejabat di bidang keuangan, industri dan perdagangan untuk tidak membuat kebijaksanaan yang mengakibatkan inflasi.

“Semua instansi diinstruksikan tidak membuat kebijaksanaan yang berdampak inflasi,” kata Menpen Harmoko kepada pers ketika menjelaskan instruksi Presiden pada sidang Kabinet Terbatas Bidang Eku, Wasbang dan Indag di Bina Graha, Rabu.

Pada sidang yang dihadiri Wapres Try Sutrisno, para menteri di bidang ekonomi, Menhankam Edi Sudradjat, Pangab Jenderal TNI Feisal Tandjung serta Menlu Ali Alatas, Harmoko menyebutkan, inflasi bulan Agustus 0,32 persen.

Inflasi 0,32 persen ini lebih rendah dibanding yang terjadi bulan Juli sebesar 0,67 persen. Inflasi selama tahun takwim mencapai 7,96 persen dan tahun anggaran 1993/94 mencapai 1,52 persen.

Menurut Harmoko, instruksi Kepala Negara itu dikeluarkan karena tahun takwim tinggal empat bulan lagi, sedangkan pemerintah menargetkan inflasi selama satu tahun harus di bawah sepuluh persen.

Harmoko menyebutkan inflasi bulan Agustus itu disebabkan kenaikan harga antara lain pada kelompok perumahan 1,30 persen, sandang 0,39 persen, serta aneka barang dan jasa sebesar 0,66 persen.

Pungli Perizinan

Kepala Negara pada sidang yang berlangsung hampir dua jam ini menginstruksikan Mendagri Yogie SM untuk menertibkan pungutan-pungutan liar yang menyangkut pemberian izin investasi di daerah.

“Mendagri perlu memperhatikan kemudahan bagi calon investor karena akan mempengaruhi pendapatan daerah. Jika perizinan dipersulit, maka calon investor tidak akan tertarik , dan akibatnya tidak ada kenaikan pendapatan daerah,” kata Harmoko, mengutip ucapan Kepala Negara.

Karena itu Mendagri diperintahkan meneliti proses perizinan bagi investasi di daerah termasuk mengatasi pungutan liar. Menurut Harmoko, pada sidang irti dibahas pula neraca perdagangan yang mencerminkan ekspor dan impor khususnya pada bulan Juni. Selama satu bulan itu ekspor mencapai 2,96 miliar dolar AS dibandingkan impor 2,60 miliar dolar AS sehingga surplus 358 juta dolar AS.

Selama enam bulan pertama tahun ini, ekspor mencapai 17,94 miliar dolar dibandingkan impor 13,34 miliar dolar AS sehingga neraca perdagangan menunjukkan surplus 4,5 miliar dolar AS. Pada sidang ini, Kepala Negara juga menyinggung masalah penyediaan pakan ternak, dengan memerintahkan Mendag SB Joedono untuk berkoordinasi dengan Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog Ibrahim Hasan.

Harmoko mengatakan, koordinasi itu perlu dilakukan untuk mengendalikan harga. Harga pakan ternak akhir-akhir ini terus meningkat, antara lain karena naiknya harga jagung . (T-EU02/EU04/ 1/09/93 13:56.RE3)

Sumber:ANTARA(O l/09/1993)

_____________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 581-582.