Rl TAK MINTA KEISTIMEWAAN BAGI PEMBAYARAN UTANG[1]
Jakarta, Antara
Indonesia tidak minta keistimewaan bagi pengembalian utang luar negerinya dengan menjadi penyelenggara pertemuan internasional mengenai utang negara-negara termiskin.
“Kita tidak ingin mendapat perlakuan istimewa karena yang Indonesia lakukan adalah membantu negara-negara berkembang lainnya,”kata Mensesneg Moerdiono di Jalan Cendana, Selasa.
Moerdiono bersama Menko Ekku dan Wasbang Saleh Afiff, dua pakar ekonomi yaitu Widjojo Nitisastro dan Emil Salim menemui Presiden Soeharto untuk melaporkan hasil pertemuan di Jakarta baru-baru ini tentang utang negara berkembang. Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok telah membentuk sebuah tim yang terdiri atas para ahli ekonomi terkemuka untuk memberikan saran dan pertimbangan bagi pemecahan utang negara-negara miskin itu.
Tim itu yang dipimpin Widjojo beranggotakan beberapa ahli ekonomi terkemuka seperti Emil Salim, Radius Prawiro serta Mohammad Sadli. Para anggota tim itu telah mengunjungi beberapa negara untuk menjelaskan hasil pertemuan Jakarta.
Sementara itu, Menko Ekku dan Wasbang Saleh Afiff menyebutkan utang negara berkembang itu biasanya berasal dari lembaga-lembaga keuangan internasional (multilateral) seperti Bank Dunia dan IMF, pinjaman bilateral/ antarnegara serta pinjaman komersial.
“Kita mengu sahakan agar 70 persen pinjaman multilateral itu bisa berkurang, walaupun pengurangan itu harus dilihat kasusper kasus,”kata Saleh afiff.
Ia mengemukakan ada negara yang sama sekali tidak mampu mengembalikan lagi pinjaman pokok ataupun bunganya. Sebuah negara disebut bermasalah jika minimal tidak dapat mengembalikan 20 persen pinjaman luar negerinya itu.
Sementara itu, ketika menjelaskan hasil kunjungannya ke beberapa negara, Emil Salim mengemukakan pertemuan Jakarta itu menghasilkan kesepakatan umum antara lain semua jenis pinjaman itu hams diselesaikan secara keseluruhan.
“Jadi, masalah pengembalian pinjaman itujangan dipecah-pecah. Selain itu, pinjaman pokok dan bunga itu harus dikurangi,”kata mantan Menteri Negara KLH itu.
Ia juga mengatakan “Kita mengharapkan hasil Pertemuan Jakarta tidak menjadi macan kertas melainkan menghasilkan secara konkret pemecahan masalah tersebut.” (T.EU02/EU06/ 6/09/94 12:58/m2).
Sumber:ANTARA (06/09/1994)
__________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 357-357.