BANK DUNIA, ADB, JEPANG BANTU PROGRAM IDT[1]
Jakarta, Antara
Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) serta Jepang memberikan bantuan lunak ratusan juta dolar untuk membangun berbagai prasarana fisik guna menunjang program Inpres Desa Tertinggal (IDT).
Seusai melapor kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Rabu tentang persiapan penyusunan Program IDT tahun 1995/ 96, Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita mengatakan kepada pers bahwa Bank Dunia memberikan 100 juta dolar AS. Ginandjar yang didampingi Mendagri Yogie SM serta Kepala BPS Soegito menyebutkan Jepang menyediakan 200 juta dolar serta ADB 50 juta dolar AS.
“Bantuan ini akan dimanfaatkan untuk membangun berbagai fisik yang proyeknya dibangun masyarakat setempat. Proyek ini menggunakan tenaga dan bahan setempat sehingga tidak perlu mengimpor ,”kata Ginandjar.
Bank Dunia akan dimanfaatkan untuk membangun proyek-proyek di Pulau Jawa, Jepang untuk membangun proyek di luar Jawa. Sementara itu, bantuan ADB khusus dimanfaatkan untuk membangun proyek air bersih dan sanitasi di Kalimantan.
Kedua lembaga keuangan intemasional dan Jepang itu memberikan bantuannya melalui CGI karena IDT sendiri tidak boleh dipakai untuk membuat prasarana fisik.
14 juta Jiwa
Sementara itu, Mendagri Yogie menyebutkan Inpres Desa Tertinggal ini yang baru dilaksanakan secara fisik bulan Juni 1994 telah dilaksanakan di 20.633 desa. Yogie menyebutkan IDT itu dimanfaatkan oleh 90.547 kelompok masyarakat (pokmas) yang mencakup 2.786.236 kepala keluarga atau sekitar 14 juta jiwa.
Pemerintah akan mengawasi secara ketat semua dana dari program yang bertujuan mengangkat masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Ia mengatakan paling sedikit dua camat telah dipecat karena menyalahgunakan dana bagi masyarakat itu karena jajaran pemda mendapat Bantuan Operasional Pemantauan (BOP) yang besarnya bervariasi.
Ginandjar kemudian berkata “Kalau saja terjadi 100 penyalahgunaan maka jumlah itu jauh lebih kecil dari keberhasilan dari seluruh 20.633 desa itu”.
Ketika ditanya apakah pada tahgun anggaran mendatang jumlah desa yang mendapat bantuan ini bisa berkurang, ia menyebutkan jumlah itu belum bisa diketahui karena masih dipelajari.
“Tapi jumlahnya mungkin tidak akan berkurang karena kita harus konsisten membantu daerah-daerah miskin itu,”kata Ginandjar.
Sementara itu, Kepala BPS melapor kepada Kepala Negara tentang perbaikan metode penentuan dimasukkan atau tidaknya sebuah desa ke dalam kelompok penerima IDT. (T!Eu02 /eu03/rbl/1500)
Sumber:ANTARA(07/12/1994)
__________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 472-473.