EDITORIAL: TANTANGAN STABILITAS NASIONAL 1995[1]

Jakarta, Media Indonesia

DALAM pidato akhir tahun 1994, Presiden Soeharto memaparkan secara praktis tentang permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia di tahun 1995. Terutama sekali menyangkut permasalahan perdagangan bebas, yang tidak mungkin lagi kita elakkan. Demikian juga, tentang prediksi perkembangan politik di dalam negeri yang di tahun 1994 terjadi peningkatan konsolidasi organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.

“Kita risau jika konsolidasi mereka terganggu, karena langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempunyai pengaruh kepada kelancaran pembangunan nasional,” ujar Pak Harto.

Kepala Negara juga mengemukakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ditahun 1995 ini, apalagi tahun ini Indonesia memasuki usianya yang setengah abad. Namun berbagai tantangan itu diyakini Presiden dapat diatasi, karena kemampuan kita mengembangkan stabilitas nasional. Usaha pengembangan stabilitas nasional yang dikaitkan dengan kegiatan politik dan ekonomi, bagi kita merupakan sesuatu yang memiliki benang merah tersendiri. Saat ini terkesan banyak pihak yang terlalu dogmatis menafsirkan permasalahan stabilitas nasional, sehingga hal tersebut sering dikaitkan dengan kegiatan security approach. Memang stabilitas nasional itu pada dasarnya merupakan kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap di dalam, atau kembali pada suatu hubungan yang sudah mantap. Tentunya hal ini bisa diasumsikan sebagai tiadanya perubahan yang mendasar di dalam suatu sistem politik, atau jika terjadi perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan. Atau ada kecenderungan stabilitas itu hadir dengan penilaian sebagai homeostasis, yakni penciptaan suatu kondisi perimbangan yang kukuh. Agaknya kecenderungan demikian tidak banyak berbeda dengan fungsi termostatis bagi tubuh manusia. Dalam kaitan ini, pintu pintasnya bisa saja equilibrium yang menganggap lingkungan sangat mempengaruhi hubungan didalam sistem, unsur-unsur sistem secara tetap bergerak menjauhi, kemudian balik lagi ke arah batas stabilitas yang telah ada lebih.

Kita yakin pengembangan stabilitas nasional yang dimaksudkan Pak Barto di tahun 1995, jelas tidak terkungkung dalam batas-batas dogmatis, karena demokratisasi, pendidikan politik, atau bahkan hak asasi manusia jelas bukan berakar tunggal, tetapi ikut berperan memberi napas terhadap stabilitas nasional tersebut.

Sumber: MEDIA INDONESIA (02/01/ 1995)

_______________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 13-14.