INDUK KARANGAN: PEMANFAATAN DANA[1]
Jakarta, Bussines News
Tiap kali kita mendengarkan pidato atau membaca pengarahan kebijaksanaan oleh Presiden Soeharto, kita kagum karena selalu menjaga keseimbangan dan selalu masuk akal sehat. Setelah sidang kabinet akhir tahun Rabu minggu yang lalu misalnya Presiden menurut Menpen Harmoko meminta para menteri dan pejabat pemerintah agar pandai-pandai memanfaatkan dana yang tersedia di samping itu mereka diminta agar melaksanakan program secara terarah pada pencapaian sasaran yang ditetapkan.
Memang ada satu himbauan yang kedengaran agak j anggal karena datang dari Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, namun pada dirinya imbauan itu tepat dan benar. Kejanggalan itu terdapat ketika menurut Menpen Harmoko, Presiden pada acara khusus menegaskan agar pejabat dan pengusaha tidak membesar-besarkan nilai proyek yang digarap (mark-up).
“Tindakan-tindakan serupa itu akan menyulitkan ekonomi negara”, demikian Presiden.
Kita katakan himbauan itu kedengaran janggal, karena oleh Presiden diucapkan seakan-akan hal itu biasa dan wajar saja (matter-of-factlyl) padahal sebenarnya merupakan suatu penyelewengan kaliber sangat besar. Memang sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam meminta kredit ini bank (terutama bank BUMN), perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai backing kuat sering menyebutkan nilai proyek yang lebih besar daripada yang sebenamya. Dengan demikian mereka dapat memperoleh kredit yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk membangun proyek ybs, sehingga dapat memiliki dan mengembangkan proyek dengan “modal dengkul”, artinya sama sekali tanpa mempergunakan uang sendiri.
Dari himbauan Presiden itu kelihatan, bahwa beliau menyadari benar adanya praktek mark-up itu yang bukan hanya menyangkut para pengusaha melainkan juga “para pejabat”. Keterlibatan para pengusaha dan pejabat dalam mark-up itu tentunya jadi setelah Kepala Negara memberikan pengarah kebijaksanaan dan pidato yang juga sama-sama bagus dan masuk akal. Diharapkannya agar untuk masa mendatang hal itu jangan dilakukan lagi arena cuma menyulitkan perekonomian negara.
Apakah setelah pengarahan dan pidato yang bagus dan masuk akal kali ini dapat dipastikan praktek-praktek seperti mark-up dan penyelewengan tidak akan terjadi lagi? Dalam hubungan ini kita hanya bisa berdoa saja, karena banyak faktor yang sekarang ini mendorong ke arah peningkatan kesulitan ekonomi yang tidak tanggung tanggung. Terutama dalam kaitannya dengan ulang tahun kemerdekaan RI ke-50 tahun 1995 ini sudah ramai dibicarakan pembangunan berbagai proyek besar yang dianggap sepadan dengan gengsi Indonesia sekarang sebagai pimpinan GNB (Gerakan Non Blok) dan negara yang terbesar walaupun bukan yang tennaju-dalam ASEAN. Banyaknya kepala negara yang berkunjung ke Indonesia belakangan ini dapat dianggap sebagai tolok ukur untuk besarnya gengsi itu. Dapat diperkirakan bahwa banyak proyek dan pengeluaran itu tidak akan dicantumkan dalam RAPBN yang dalam beberapa hari ini akan diantarkan oleh Presiden ke depan DPR. Tetapi proyek-proyek itu bagaimana pun juga harus dibiayai dengan uang, seringkali juga dengan devisa yang bukan sedikit. Walaupun dengan instrumen-instrumen keuangan belakangan ini mungkin dapat diperoleh dana dari berbagai surnber di luar negeri, bagaimana pun juga dana itu ada “harganya”. Artinya sumber-sumber dana itu harus memperoleh pendapatan dan laba/bunga karena menyediakan dana itu. Yang jelas, kenaikan kegiatan ekonomi yang disebabkannya akan dapat memacu inflasi yang untuk tahun 1995 ini sudah kelihatan tanda-tandanya akan condong untuk lebih tinggi daripada tahun 1994 kalau kita perhatikan kecenderungan suku bunga yang menaik. Karena besarnya kandungan-impor dari proyek-proyek itu, tekanan berat juga akan dirasakan terhadap neraca pembayaran. Beberapa proyek yang sudah ramai dibicarakan belakangan ini antara lain ialah pembangunan pesawat C-250 oleh IPTN yang akan dipersembahkan kepada Kepala Negara pada tanggal 17 Agustus 1995, pembangunan terminal terpadu Manggarai, pembangunan kereta api di bawah tanah di Jakarta, pemindahan bandarudara di Medan dan Surakarta, dan entah berapa proyek lagi yang sekarang belurn muncul di pennukaan. Semua proyek itu untuk seluruhnya atau sebagian akan dikerjakan oleh perusahaan swasta dan bukan mustahil akan dibantu dengan kredit-kredit bank BUMN walaupun kini mereka masih direpotkan dengan banyaknya kredit bermasalah. Sampai seberapa jauh mereka itu nanti misalnya akan dapat menjauhkan diri dari praktek mark-up yang disebut dalam peringatan Kepala Negara itu? Bagi para pejabat maka walaupun banyak dananya datang dari sumber swasta dalam dan luar negeri-masalahnya tetap adalah keharusan memanfaatkan dana dengan tepat. Prinsip yang diutarakan oleh Kepala Negara tetap akan berlaku. Tetapi dalam kenyataannya mereka akan mengalami banyak tekanan dan tarikan oleh berbagai fihak hingga hasil-akhirnya masih sulit dapat dipastikan. Semoga mereka akan diberi iman yang kuat untuk dapat bertahan terhadap godaan-godaan yang sungguh tidak kecil nanti.
Sumber : BUSINESS NEWS (04/01/1995)
___________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 372-375.