Presiden: TINGKATKAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN

AKIBAT MUSIM KERING BERKEPANJANGAN

 [1]

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menginstruksikan agar produksi bahan makanan ditingkatkan di masa-masa  mendatang. Sebab kekurangan produksi akibat musim kering berkepanjangan ternyata telah menjadi penyebab utama inflasi yang tinggi pada bulan Januari 1995.

“Kepala Negara juga sekaligus menugasi Kepala BPS (Biro Pusat Statistik) untuk meneliti lahan-lahan beririgasi yang baik, tapi tidak dimanfaatkan semestinya,” kata Mensesneg Moerdiono seusai bersama Kepala BPS Soegito diterima Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2).

Kepada Presiden, mereka melaporkan basil penelitian BPS mengenai penyebab inflasi tinggi bulan Januari- seperti yang diperintahkan Presiden Soeharto pada Sidang Kabinet 7 Februari 1995. Menurut Soegito, penurunan produksi berbagai bahan makanan seperti beras, ayam dan telur yang ditimbulkan oleh musim kering berkepanjangan merupakan penyebab utama tingginya inflasi bulan Januari yakni 1,16 persen.

Di pihak lain, kata Soegito,juga terdapat perubahan pola konsumsi makanan masyarakat akibat adanya pertambahan pendapatan.

“Dulu masyarakat memakan makanan sederhana, sekarang mereka memilih komoditi-komoditi kualitas yang lebih baik.lni juga perlu diantisipasi,” tutur Soegito.

BPS Harus Independen

Kepada Presiden dilaporkan juga rencana sensus ekonomi (susek) pertengahan 1996. Menurut Moerdiono, Presiden menyarankan agar seluruh jajaran BPS dijaga independensinya. Dengan kata lain, tidak boleh diintervensi siapapun apakah itu menyangkut angka-angka yang dilaporkan, dikumpulkan dan disimpulkan BPS.

“Hal tersebut perlu dilaporkan apa adanya agar kebijakan-kebijakan tingkat nasional  yang akan diambil Presiden supaya berdasar pada data-data yang benar. Presiden menekankan juga agar jangan lagi ada sikap ABS (asal bapak senang),” kata Mensesneg.

Kepala BPS dan seluruh aparatur diminta melaporkan apa adanya. Sebab belum tentu kegagalan satu tugas itu berarti kegagalan pejabat bersangkutan. “Bisa saja ada hal-hal di luar kemampuan pejabat untuk mengatasinya. Misalnya, kalau ada bencana alam besar, pasti akan berpengaruh terhadap produksi pertanian,” kata Moerdiono. Soegito menambahkan, susek adalah semua kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian. Susek ini, akan dicanangkan Presiden Soeharto sekitar awal Oktober 1996. “Presiden akan memanggil semua pejabat atau menteri terkait dan gubemur untuk mendapat pengarahan tentang apa yang akan dilakukan berkaitan dengan susek,” katanya. “Mudah-mudahan ini menjadi titik pangkal sistem informasi yang lebih komprehensifkarena kita menghadapi kerja sama regional APEC. Kalau kita tidak siap,maka negara lain yang akan mengambil keuntungan dari kerja sama APEC.”

Amankan Sawah Beririgasi

Sementara itu dalam Rapat Kerja Kantor Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Presiden Soeharto telah menginstruksikan seluruh jajaran Agraria/Pertanahan agar mengambillangkah-langkah pengamanan terhadap sawah beririgasi teknis dan sawah yang mempunyai produktivitas tinggi

“Tanah-tanah ini jangan diubah penggunaannya untuk keperluan lain apa pun,” demikian perintah dalam raker yang dihadiri 360 peserta- dan menurut Menneg Agraria/Kepala BPN Soni Harsono- akan berlangsung sampai Rabu.

Presiden juga menyatakan, rencana tata ruang wiIayah – khususnya di dati II­ supaya disesuaikan dengan kebijaksanaan ini. Kepentingan daerah hendaknya diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih besar. Rencana tata ruang wilayah tingkat nasional, dati Idan dati II, kata Kepala Negara, supaya disusun secara terpadu. Untuk itu, “Saya minta ditingkatkan koordinasi sebaik-baiknya dengan berbagai instansi terkait,” kata Presiden.

Kepala Negara juga meminta agar diinventarisasi tanah-tanah telantar, tanah­ tanah tidur , tanah-tanah kritis dan tanah-tanah absentee. Tanah-tanah itu harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk kepentingan nasional. “Dalam hal ini, saya minta agar pemerintah daerah memberikan bantuan sepenuh-penuhnya,” demikian Presiden.

“Dari sekarang saya minta direncanakan penyediaan tanah, bagi perkembangan agribisnis. Di masa datang, agribisnis akan memberi harapan besar bagi peningkatan pembangunan pertaniankhususnyadan pembangunan nasional pada unmrnnya. Untuk pembangunan agribisnis itu diperlukan tanah-tanah yang luas sehingga akan meliputi tanah di pedalaman,” tutur Presiden.

Kepada jajaran Agraria itu, Presiden juga minta terus-menerus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. “Saya melihat telah ada perbaikan pelayanan kepada masyarakat itu, baik untuk perorangan maupun untuk dunia usaha. Saya minta langkah­ langkah yang melegakan masyarakat itu terus ditingkatkan,” kata Kepala Negara.

“Secara khusus, saya minta agar pelayanan kepada masyarakat yang lemah ekonominya lebih ditingkatkan. Gerakan sertifikasi massal agar dilaksanakan ke seluruh pelosok, sehingga masyarakat kecil memperoleh kepastian hak dan perlindungan hukurn,” kata Presiden.

Tanah Terbatas

Sernuanya itu menjadi amat penting, karena menurut Presiden Soeharto, akan segera masuk berbagai kegiatan ekonomi yang berbasis pada keagrariaan/pertanahan akibat perekonomian dunia yang makin menyatu dan terbuka. Masuknya modal asing, tuturnya, harus disambut secara arif tanpa mengurangi makna dari asas nasionalisrne yang terkandung  dalam UU Pokok Agraria.

Akibat gelombang-gelombang perubahan itu, Presiden menjelaskan, antara lain adalah meningkatkannya permintaan atas tanah dalam luasan yang besar. “Bila kita tidak waspada bisa terjadi pengalihan fungsi tanah pertanian yang subur ke penggunaan bukan pertanian. Hal ini lah yang harus kita cegah agar tidak mengancam produksi pangan nasional,” ujar Kepala Negara. Sangat jelas, demikian Presiden, tanah yang tersedia menjadi terbatas. Di samping itu akan makin banyak benturan kepentingan. Karena itu,penggunaan tanah harus diatur secara bijak agar tanah dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, perlu adanya upaya peningkatan pemanfaatan tanah.

Sumber: KOMPAS (21/02/1995)

______________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 342-345

.